Dampingi Samad Pemeriksaan Ijazah Palsu, Saut Situmorang Bersuara Lantang

Liputan6.com, Jakarta Eks Wakil Ketua KPK Saut Situmorang turut mendampingi Abraham Samad saat memenuhi panggilan pemeriksaan sebagai saksi terkait kasus tudingan ijazah palsu presiden ketujuh, Joko Widodo atau Jokowi. 

Saut hadir di Polda Metro Jaya pada Rabu (13/8/2025). Dalam kesempatan itu, Saut menyinggung kasus hukum yang sedang dihadapi oleh Abraham Samad.

"Soal formil materiil kita bisa berdebat 3 hari tentang itu. Apakah formil materiil kasus ini benar atau tidak," kata dia di Polda Metro Jaya, Rabu (13/8/2025).

Saut juga menyinggung soal kondisi penegakan hukum yang dinilai sarat kepentingan politik. Dia merasa perlu mengembalikan roh penegakan hukum dan ideologi.

"Itu yang kita harus luruskan. Kita hadir di sini, menegakkan ketidakbenaran ideologi, politik sosial budaya ekonomi pertahanan terlebih di bidang hukum," ucap dia.

Diberitakan sebelumnya, mantan Ketua KPK Abraham Samad memenuhi pemeriksaan sebagai saksi terkait kasus tudingan ijazah palsu presiden ketujuh, Joko Widodo atau Jokowi.

Abraham Samad tak sendiri. Dia ditemani eks Ketua KPK Saut Situmorang, pengacara senior Todung Mulia Lubis, eks Sekretaris BUMN Said Didu. Juga, simpatisan yang datang membawa kentongan dan poster bergambar wajah Abraham Samad.

"Hari ini saya memenuhi panggilan sebagai saksi. Dan sebagai warga negara, panggilan pertama ini saya datang untuk memenuhi panggilan ini agar supaya masyarakat lihat bahwa kita memberi contoh kepada masyarakat bahwa tidak ada satupun warga yang mempunyai privilege terhadap hukum. Equal justice under law, equal before the law," kata dia kepada wartawan, Rabu (13/8/2025).

Samad mengatakan, seluruh isi podcast-nya bersifat edukasi, diskusi, dan memberi pencerahan kepada publik tentang hak dan kewajiban warga negara. 

"Podcast saya bukanlah berisi podcast yang berisi konten-konten yang tidak berpendidikan atau konten-konten yang sifatnya entertain. Kira-kira seperti itu," ujar dia.

Samad menilai pemanggilannya bukan berkaitan dengan persoalan pribadi, melainkan menyangkut masa depan kebebasan berpendapat dan demokrasi di Indonesia.

"Oleh karena itu, kalau apa yang selama ini saya lakukan lewat podcast dianggap sesuatu yang punya nilai pidana, sehingga saya dipanggil, maka ini adalah salah satu bentuk kriminalisasi terhadap pembungkaman kebebasan berpendapat dan kebebasan berekspresi," ucap dia.

Dia menilai proses hukum yang berjalan berpotensi mempersempit ruang demokrasi. Samad menyatakan siap melawan jika pada akhirnya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini.

"Kalau misalnya saja aparat hukum ini membadi buta, ya membadi buta menangani kasus pidana ini, maka saya pasti akan melawannya. Sampai kapanpun juga. Karena menurut saya, ini bukan tentang saya, tapi tentang nasib seluruh rakyat Indonesia," ucap dia.