15 Ribu Penerima Bansos di Jakarta Terlibat Judol, Pramono: Kita Akan Bina

Liputan6.com, Jakarta Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung akan melakukan pembinaan terhadap 15 ribu penerima bantuan sosial (bansos) yang kedapatan main judi online (judol).

"Kita tidak akan menarik bansosnya, tetapi kita lakukan pembinaan," kata Pramono Anung di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (30/7/2025).

Derdasarkan data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), sepanjang 2024 terdapat 602.419 warga Jakarta yang terindikasi terlibat dalam aktivitas judi online, dengan nilai transaksi mencapai Rp3,12 triliun. Dari jumlah tersebut sebanyak 15.033 di antaranya tercatat sebagai penerima bansos.

Pramono memastikan pihaknya juga memberikan peringatan kepada belasan ribu penerima bansos yang terlibat judol agar tidak lagi mengulangi perbuatannya. Sebab, kata Pramono, tidak ada keuntungan yang diperoleh dari main judol.

"Tidak ada orang menang dengan judol lah. Dan kebetulan kemarin sebenarnya kita juga membagi bansos yang dari pemerintah Jakarta sendiri untuk lansia, anak, dan juga untuk difabel," ujar Pramono Anung.

600 Ribu Lebih Warga Jakarta Penerima Bansos Terlibat Judi Online

Sebelumnya, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) melaporkan ada 600 ribu lebih warga DKI Jakarta yang terlibat judi online (judol).

Hal itu disampaikan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Ivan Yustiavandana, dalam acara penandatanganan Nota Kesepakatan (MoU) antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (23/7/2025).

Dari jumlah itu, Ivan menyatakan, Jakarta menempati posisi puncak dalam daftar pemain judi online terbanyak di Indonesia.

"Ketika bicara judi online macam-macam itu, yang paling banyak ya DKI Jakarta Pak. Tadi Bapak tanya berapa sih yang pemain judi online? Itu di DKI Jakarta saja 600 ribu lebih pemain judi online di DKI Jakarta saja," kata Ivan.

Menurut Ivan, angka deposit atau sejumlah uang yang disimpan atau ditempatkan warga Jakarta yang terlibat judol di suatu pihak, terutama bank atau lembaga keuangan lainnya juga cukup fantastis, mencapai Rp3 triliun.

"Mohon maaf, ada juga internal macam-macam itu, lebih dari Rp3 triliun deposit saja, di satu tahun lalu saja. Transaksinya 17.500.000 kali transaksi. Bisa dibayangkan sumber daya yang harus kita lakukan untuk memberantas ini semua," ungkap Ivan.

Oleh karena itu, kata Ivan, MoU antara Pemprov DKI Jakarta dan PPATK ini sebagai hal yang monumental. Sebab, mengguritanya judol di Jakarta harus diberantas.

"Kami berharap MoU ini bisa dijewantahkan dalam kegiatan sehari-hari. PPATK sangat siap untuk mem-backup pemerintahan Pak Pramono Anung ke depan. Kita berharap ini semua tidak hanya berhenti dalam proses penandatanganan saja," kata Ivan.