Teken Kontrak HPPO JIS, Warga Eks Kampung Bayam Nikmati Bebas Sewa 6 Bulan dan Peluang Kerja

Liputan6.com, Jakarta Penantian dan perjuangan warga eks kampung bayam untuk menempati Hunian Pekerja Pendukung Operasional (HPPO) di kawasan Jakarta International Stadium akhirnya membuahkan hasil. Sebanyak 67 dari 126 kepala keluarga (KK) eks Kampung Bayam menandatangani kontrak bersama PT Jakarta Propertindo (Jakpro) untuk menghuni HPPO di JIS, pada Selasa (29/7/2025). 

Acara penandatanganan dan serah terima kunci yang digelar di Kantor Wali Kota Jakarta Utara ini menjadi tonggak resmi relokasi warga ke tempat tinggal yang baru. Dalam kesepakatan itu, warga berhak berhak mendapatkan sejumlah fasilitas, termasuk pembebasan biaya sewa enam bulan serta kesempatan kerja dengan upah sesuai Upah Minimum Regional (UMR) DKI Jakarta.

"Setelah mendengarkan penjelasan dari Bapak Wali Kota dan Bapak Adi dari Jakpro, kami, sebanyak 67 warga eks Kampung Bayam yang selama ini tinggal di Rusun Nagrak, sepakat untuk pindah ke HPPO dan menandatangani kontrak hari ini. Terima kasih atas perhatian dan perjuangan yang akhirnya didengar oleh Pak Gubernur," ujar Shirley Aplonia (42), perwakilan warga.

Acara penandatanganan turut dihadiri Wali Kota Jakarta Utara Hendra Hidayat, Direktur Bisnis PT Jakpro I Gede Adi Adnyana, Kapolres Metro Jakarta Utara Kombes Pol Erick Frendriz, Dandim 0502/Jakarta Utara Kolonel Inf Dony Gredinand, perwakilan Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, serta perwakilan warga eks Kampung Bayam.

Dalam keterangannya, Adi mengungkapkan bahwa 126 unit hunian tipe 36 di HPPO JIS telah disiapkan dan dilengkapi fasilitas dasar. Ia menegaskan, setiap unit telah melewati proses uji kelayakan, termasuk ketersediaan aliran listrik dan air.

"Kontrak ini juga membebaskan warga dari biaya sewa sebesar Rp1,7 juta per bulan selama enam bulan. Masa bebas sewa ini bukan utang. Kami memahami masa transisi ini diperlukan agar warga bisa mulai bertani atau bekerja," jelas Adi.

Sebagai bagian pemberdayaan masyarakat, HPPO dilengkapi fasilitas urban farming dan kolam budidaya ikan seluar 4.000 meter persegi. Selain itu, mereka yang memenuhi syarat juga dapat bekerja  di bagian operasional JIS. Adi menambahkan, kebijakan ini merupakan bagian dari instruksi langsung Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. 

"Pak Gubernur meminta agar tidak ada satu pun warga eks Kampung Bayam yang tertinggal dalam mendapatkan hunian yang layak," ujarnya.

Ia menjelaskan, seluruh proses kontrak telah dikonsultasikan dan disetujui oleh aparat penegak hukum (APH) untuk memastikan dasar hukum yang kuat. 

"Isi kontrak sudah mengakomodasi aspirasi warga dan telah dikaji bersama pihak kepolisian dan kejaksaan," tutur Adi.

Sementara itu, Wali Kota Jakarta Utara, Hendra Hidayat mengatakan komitmennya untuk memfasilitasi proses perpindahan sekolah anak-anak warga eks Kampung Bayam.

"Kami akan bantu koordinasi agar anak-anak bisa melanjutkan sekolah di lingkungan yang dekat dengan tempat tinggal barunya. Pemprov DKI Jakarta berkomitmen menyelesaikan penataan hunian eks Kampung Bayam secara manusiawi, inklusif, dan berkeadilan bagi seluruh warga," jelasnya.

Sehari sebelumnya, tepatnya Senin (28/7), Pemprov DKI Jakarta melakukan sosialisasi awal kepada 35 perwakilan warga dari tiga kelompok eks Kampung Bayam. Termasuk menetapkan masa tenggang hingga 31 Desember 2025 bagi warga untuk mulai membayar sewa, tanpa dianggap menunggak.

"Kebijakan ini memberi ruang bagi warga untuk memberdayakan diri terlebih dahulu. Kami ingin memastikan proses relokasi berjalan secara manusiawi, inklusif, dan adil," pungkas Hendra.

(*)