Saat Hasto Merasa Nasibnya Seperti Tom Lembong: Hukum Sudah jadi Alat Kekuasaan

Liputan6.com, Jakarta Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyatakan mendapatkan ketidakadilan seperti kasus korupsi impor gula yang menjerat mantan Mendag Tom Lembong. Dia menduga, vonis 3,5 tahun penjara yang diterimanya sebagai penanda hukum telah menjadi alat kekuasaan.

"Ini adalah realitas, sebagaimana dialami oleh sahabat Tom Lembong. Bagaimana hukum telah menjadi alat kekuasaan," kata Hasto usai sidang vonis, Jumat (25/7).

Sejak April menjalani persidangan, Hasto mengaku sudah mendengar informasi bakal dihukum antara 3,5 tahun hingga 4 tahun penjara. Atas dasar itu, Hasto mengusung tema pleidoi 'menggugat keadilan'.

"Karena sejak awal, bahkan beberapa hari yang lalu, saya sudah mengetahui informasi-informasi terkait angka 3,5 tahun sampai 4 tahun. Sejak bulan April," ujar dia.

Sama seperti Tom Lembong, Hasto menilai, putusan hakim yang sarat intervensi kekuasaan tersebut sebagai realita yang tidak bisa dihindari.

"Sebagaimana Tom Lembong juga tidak bisa menghindari, sebagaimana mereka-mereka mencari keadilan juga tidak bisa menghindari," ungkap Hasto.

Untuk itu, Hasto mengaku mengambil kuliah jurusan hukum S1 agar bisa menjadi pengacara yang akan membela korban-korban ketidakadilan hukum, terutama rakyat kecil.

"Saya sudah mengantisipasi, dengan cara apa? Saya bulan Juni kemarin sudah diterima sebagai mahasiswa S1 hukum," tutup Hasto.

Hasto Kristiyanto divonis 3,5 tahun penjara terkait kasus pergantian antarwaktu (PAW) Harun Masiku. Hakim menyatakan, Hasto terbukti secara sah terlibat dalam memberi uang senilai Rp400 juta untuk Komisioner KPU Wahyu Setiawan guna memuluskan langkah Harun Masiku sebagai anggota DPR RI.

Vonis dijatuhkan hakim lebih ringan dari tuntutan Jaksa KPK yang meminta Hasto dihukum 7 tahun pidana penjara dan denda sebesar Rp600 juta subsider pidana kurungan pengganti selama 6 bulan.

"Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Hasto Kristiyanto dengan pidana penjara tiga tahun dan enam bulan dengan pidana denda Rp250 juta," kata ketua majelis hakim Rios Rahmanto saat membacakan amar putusan.

Hal memberatkan adalah terdakwa tidak mendukung pemberantasan korupsi dan indepedensi lembaga KPU. Adapun hal yang meringankan adalah Hasto terdakwa bersikap sopan dalam persidangan, belum pernah dihukum, dan memiliki tanggungan keluarga.