Kuasa Hukum Hasto: Obstruction of Justice Tak Terbukti, Sprindik Tetap Terbit

Liputan6.com, Jakarta - Kuasa hukum Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, menilai dalil Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang menuduh kliennya melakukan perintangan penyidikan sebagai pernyataan yang sembrono.

Terutama terkait tudingan Hasto memerintahkan ponsel milik Kusnadi untuk disingkirkan atau ditenggelamkan, yang dianggap berhubungan dengan belum tertangkapnya Harun Masiku.

Hal itu disampaikan Penasihat Hukum Hasto, Ronny Talapessy dalam pembacaan duplik perkara dugaan suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI Harun Masiku dan perkara perintangan penyidikan dengan terdakwa Hasto Kristiyanto.

“Dalil tersebut merupakan dalil yang sembrono karena telah mengabaikan fakta bahwa tidak ada hubungan kausalitas antara perintah peninggalan telepon genggam dengan tidak ditemukannya Harun Masiku hingga hari ini,” ujar Ronny dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jumat (18/7/2025).

Menurut dia, tidak ada bukti yang menunjukkan ponsel milik Kusnadi yang disebut ditenggelamkan atas perintah Hasto menyimpan data penting seperti koordinat, komunikasi aktif, atau informasi lain yang dapat membantu penangkapan Harun Masiku.

“Tidak ada satu pun alat bukti yang menyatakan bahwa isi ponsel tersebut menyimpan koordinat, kontak, ataupun komunikasi aktif terkait dengan perkara Harun Masiku yang bersifat menentukan arah proses perkara,” ujar dia.

Dia juga menyampaikan proses penyidikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tetap berjalan sebagaimana mestinya, dibuktikan dengan diterbitkannya Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) Nomor: Sprin.Dik/07/DIK.00/01/2020 tertanggal 9 Januari 2020 untuk nama-nama tersangka seperti Wahyu Setiawan, Agustiani Tio, Saeful Bahri, dan Harun Masiku.

“Dengan demikian, dalil penuntut umum yang menyatakan terdakwa melakukan obstruction of justice melalui pencegahan penyidikan tidak terbukti dikarenakan Sprindik tetap terbit dan proses penyidikan tetap berlangsung,” kata Ronny.

Ronny bahkan menyebut kegagalan penangkapan Harun Masiku disebabkan oleh kelemahan KPK sendiri. Dia merujuk pada informasi keberadaan Harun di kawasan Thamrin Residence pada 8 Januari 2020, sehari sebelum sprindik diterbitkan, namun tidak ada upaya penindakan.

“Dengan demikian, dalil penuntut umum yang menyatakan terdakwa melakukan obstruction of justice melalui perintangan penyidikan tidak terbukti karena kegagalan proses penyidikan diakibatkan oleh kegagalan KPK dalam mengamankan Harun Masiku,” kata Ronny.