Puan: Selidiki Tuntas Kasus Beras Oplosan

Liputan6.com, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti kasus beras oplosan yang beredar luas dari masyarakat. Ia meminta pemerintah mengusut tuntas kasus 212 merek beras yang tak sesuai standar itu.

"Kupas dan selidiki dengan tuntas terkait dengan beras oplosan. Jadi jangan sampai kemudian terkait dengan beras ini merugikan rakyat," kata Puan Maharani di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (15/7/2025).

Puan meminta jangan sampai ada lagi masyarakat yang dirugikan. Ia memastikan DPR juga akan mengawal kasus tersebut.

"DPR tentu saja akan melakukan pengawasan melalui komisi-komisi yang ada di DPR untuk ikut menindaklanjuti terkait dengan hal itu," tegasnya.

Sebelumnya, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengungkapkan temuan mengejutkan terkait penyimpangan dalam distribusi beras nasional. Bersama Satuan Tugas (Satgas) Pangan, Kementerian Pertanian (Kementan) menemukan 212 merek beras yang diduga tidak sesuai dengan standar kualitas, mutu, dan volume yang berlaku.

"Temuan Kementerian Pertanian kemarin bersama Satgas Pangan tentang beras di mana kualitasnya mutunya kuantumnya tidak sesuai dengan standar. Ada 212 yang ditemukan oleh Satgas Pangan dan Kementerian Pertanian bersama-sama. Itu (beras) tidak sesuai dengan regulasi yang ada semuanya. Ini yang 212 merek kami sudah kirim langsung ke Pak Kapolri," tegasnya.

Selain beras, Mentan juga menyampaikan jika pupuk palsu turut ditemukan. Lantaran hal ini, Mentan menyebut jika perbuatan tak bertanggung jawab dari para pelaku ini begitu tega hingga tak beradab.

Sementara itu, Bareskrim Polri melakukan pemeriksaan terhadap empat produsen beras terkait dugaan praktik kecurangan pada Kamis, 10 Juli 2025.

Hal itu dibenarkan Dirtipideksus Bareskrim Polri Brigjen Helfi Assegaf. "Betul (dalam proses pemeriksaan)," ujar Helfi kepada wartawan, seperti dikutip Sabtu (12/7/2025).

Empat produsen beras yang menjalani pemeriksaan terkait dugaan praktik kecurangan itu adalah Wilmar Group, PT Food Station Tjipinang Jaya, PT Belitang Panen Raya, dan PT Sentosa Utama Lestari/ Japfa Group.

Sementara itu, Mentan Andi Amran Sulaiman berharap agar proses hukum berjalan tegas demi melindungi konsumen dari praktik yang merugikan.

Menurut Amran, salah satu modus yang ditemukan adalah pencantuman label yang tidak sesuai dengan kualitas beras sebenarnya atau sering disebut oplosan. Ia mencontohkan bahwa sebanyak 86 persen dari produk yang diperiksa mengklaim sebagai beras premium atau medium, padahal hanya beras biasa.

"Selisih harga dari klaim palsu ini bisa mencapai Rp 1.000 hingga Rp 2.000 per kilogram. Jika dikalikan dengan volume nasional, potensi kerugian masyarakat bisa mencapai hampir Rp 100 triliun," tegasnya.

Ia menambahkan bahwa praktik semacam ini bukan kali pertama terjadi. "Ini terjadi setiap tahun. Kalau kita akumulasi dalam 10 tahun, nilainya bisa tembus Rp 1.000 triliun," ungkap Amran.