Putusan MK Dinilai Picu Ketidakpastian, PKB Sebut Parpol Akan Duduk Bersama

Liputan6.com, Jakarta Wakil Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Cucun Ahmad Syamsurijal, menyatakan bahwa sejumlah partai politik akan segera berkumpul untuk menyikapi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait penyelenggaraan pemilihan umum.

Diketahui, MK memutuskan bahwa pelaksanaan pemilu nasional dan daerah harus dipisahkan dengan jeda waktu paling singkat dua tahun dan paling lama dua setengah tahun.

"Kalau PKB, kita nunggu nanti kan pasti partai-partai akan ngumpul ya. Sehingga kita, itu saja seperti yang sampaikan Mbak Puan," kata Cucun kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (1/7/2025).

Menurutnya, konstitusi secara tegas menyatakan bahwa pemilu harus dilaksanakan setiap lima tahun sekali. Jika tidak dilaksanakan sesuai jadwal, maka dinilai telah melanggar konstitusi.

"Bahwa putusannya sudah melebihi undang-undang, konstitusi. Konstitusi Pemilu itu kan di kita 5 tahun sekali. Ya tinggal kembalikan, nanti publik kan bisa memahami. Masa penjaga konstitusi-konstitusinya dilanggar," jelas Cucun.

Saat ditanya apakah putusan MK itu berarti melawan DPR, Cucun menepis anggapan tersebut.

"Enggak, nanti enggak ada itu. Yang penting semua on the track. Kalau MK penjaga konstitusi, jagalah konstitusi ya. Kalau konstitusinya misalkan mengatur Pemilu 5 tahun, ya harus konsisten dong dijaga Pemilu 5 tahun," tegasnya.

"Jangan ada yang, tadi diperpanjang berapa? Dua setengah tahun, masa transisi. Apalagi yang kayak kemarin kan kejadian perpanjangan kepala daerah sampai di PJ-PJ itu kan banyak membuat sistem pemerintahan agak sedikit terganggu juga," sambungnya.

Wakil Ketua DPR RI ini memastikan, jika para partai politik nantinya akan kumpul untuk membahas putusan MK tersebut.

"Pokoknya nanti lihat, kita partai pasti kumpul semua. Para sekjen-sekjen sekarang lagi koordinasi," jelas dia.

Kemudian, saat ditanyakan kembali terkait dengan sikap PKB atas putusan tersebut. Pihaknya pun meminta DPR yang menyikapi hal itu.

"Ya kita kan meminta ke DPR menyikapi, nanti kan diterjemahkan sama undang-undang pemilu ya. Sejauh mana apakah yang namanya yurispudensi dari putusan MK itu bersifat final and binding. Karena final and binding ini, kalau kita melihat yang dulu aja kan ditolak udah final and binding,"paparnya.

"Tapi sekarang malah diterima semua. Final and binding lagi gitu kan. Ini kan yang harus kita lihat nanti, seperti apa ketika misalkan DPR membuat undang-undang Pemilu," pungkasnya.