Kunjungan Perdana Wamenhaj Arab Saudi ke Daker Makkah Wujud Apresiasi Tinggi bagi Misi Haji Indonesia

Liputan6.com, Jakarta Kantor Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi Daerah Kerja (Daker) Makkah menerima kunjungan Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj) Arab Saudi, Abdul Fattah Mashat, Sabtu, 28 Juni 2025.

Ketua PPIH Arab Saudi Muchlis M Hanafi menilai kunjungan tersebut sebagai peristiwa bersejarah dan penuh makna.

"Kunjungan ini pertama kali dilakukan pejabat tinggi Kementerian Haji ke kantor misi Indonesia di Makkah. Ini menunjukkan perhatian, kepercayaan, dan penghargaan yang sangat tinggi terhadap Misi Haji Indonesia, yang merupakan misi terbesar di dunia," kata Muchlis usai menerima kunjungan Wamenhaj di Daker Makkah, Sabtu.

Wamenhaj Saudi hadir di kantor Daker Makkah didampingi Asisten Deputi Bidang Operasional Haji, Eyad Rahbini bersama Koordinator dan Supervisor (Musyrif Aam) Kantor Urusan Haji, Badr al-Sulami.

Selain Ketua PPIH Arab Saudi, ikut menyambut kehadiran mereka, Konsul Haji pada KJRI Jeddah Nasrullah Jasam, Kepala Daker Makkah Ali Machzumi, serta para Kepala Bidang Layanan dan Kepala Sektor di wilayah Daker Makkah.

Mewakili PPIH, Muchlis menyampaikan apresiasi dan rasa hormat atas keberhasilan Arab Saudi, di bawah kepemimpinan Pelayan Dua Kota Suci Raja Salman bin Abdul Aziz dan Putra Mahkota Pangeran Muhammad bin Salman, dalam penyelenggaraan ibadah haji 1446 H/2025 M, di tengah tantangan global dan regional.

Indonesia merasa bangga menjadi bagian dari sukses besar ini, dengan kontribusi hampir 16 persen dari total jemaah haji luar negeri.

"Keberhasilan ini merupakan hasil dari kerja sama dan koordinasi yang baik antara pemerintah kedua negara, khususnya Kementerian Haji dan Umrah Saudi dengan Kementerian Agama Republik Indonesia," jelasnya.

Muchlis menambahkan bahwa Indonesia tahun ini juga menghadapi fase baru dalam penyelenggaraan haji dengan sistem pelayanan berbasis syarikah, yang pertama kalinya melibatkan delapan syarikah berbeda.

Perubahan skema layanan dari yang berbasis kloter menjadi berbasis syarikah membawa tantangan baru, terutama dalam hal penyesuaian sistem data dan manajemen operasional.

"Namun demikian, semua tantangan tersebut berhasil diatasi berkat dukungan penuh dan arahan dari Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi," imbuhnya.

Ketua PPIH juga menyampaikan bahwa pihaknya telah menerima sejumlah catatan melalui nota diplomatik Dubes Saudi di Jakarta, khususnya terkait pemasukan data awal jemaah haji dalam program isti’dād musbaq dan kesiapan aspek kesehatan.

Catatan tersebut telah ditindaklanjuti secara serius sejak awal kedatangan jemaah ke Tanah Suci, dan berbagai perbaikan dilakukan di bawah supervisi langsung dari otoritas Saudi, dalam hal ini Kementerian Haji.

Muchlis M Hanafi menilai secara umum pelayanan syarikah berjalan dengan baik. Dinamika yang terjadi di lapangan akan menjadi catatan perbaikan menuju sistem layanan haji yang lebih modern dan terintegrasi. Indonesia berkomitmen kuat untuk terus meningkatkan kualitas penyelenggaraan haji di masa mendatang.

"Kunjungan ini tidak hanya menjadi catatan sejarah, tetapi juga menjadi tonggak penguatan kerja sama yang lebih erat dalam melayani para tamu Allah," ucap Muchlis.

Sebelumnya, Wamenhaj Abdul Fattah menyinggung sejumlah catatan teknis yang sempat dikirimkan secara tertulis oleh Duta Besar Arab Saudi dalam nota diplomatik.

Menurut Wamenhaj, hal itu sangat dipahami karena jumlah jemaah haji Indonesia sangat besar. Ia juga menyatakan bahwa catatan teknis itu bukan hanya terjadi pada satu misi haji, melainkan menjadi evaluasi umum.

"Catatan tersebut tidak sampai menodai kesuksesan haji tahun ini dan tidak sampai pada tingkat krisis. Semua berhasil dimitigasi dan diantisipasi, berkat koordinasi yang solid antara seluruh pihak, termasuk PPIH Arab Saudi, Kementerian Haji, dan para syarikah layanan," ujarnya.

Sementara itu, Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi mengapresiasi kerja sama dan koordinasi efektif yang terjalin dengan Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) dalam penyelenggaraan haji 2025. Sinergi itu berhasil menjawab semua dinamika yang terjadi dalam operasional haji tahun ini.

"Saya menyampaikan apresiasi atas kerja sama erat antara PPIH Arab Saudi dan Kementerian Haji dalam mengatasi berbagai tantangan penyelenggaraan haji," ujar Asisten Deputi Bidang Operasional Haji, Eyad Rahbini, dalam kesempatan yang sama.

"Tantangan seperti komposisi kloter yang terdiri dari berbagai syarikah berhasil diatasi melalui sistem koordinasi terpadu (operation room) yang melibatkan Kemenhaj, delapan syarikah, dan PPIH Arab Saudi," ia menambahkan.

Eyad memastikan semua catatan teknis lapangan telah ditangani dengan baik sepanjang operasional haji berlangsung. Dia berharap pengalaman tahun ini dijadikan sebagai pelajaran bersama untuk peningkatan ke depan.

"Termasuk evaluasi jumlah syarikah, efektivitas program isti'dad musbaq (persiapan awal), dan kepatuhan terhadap timeline yang telah ditetapkan oleh Kementerian Haji Arab Saudi," kata dia.

Kementerian Arab Saudi telah menyampaikan tahapan (timeline) penyelenggaraan haji 2026 pada 12 Zulhijjah 1446 H atau 8 Juni 2025. Tahapan itu mulai dari penetapan kuota, penetapan lokasi di Masya'ir (Arafah, Muzdalifah, dan Mina), persiapan kontrak, penentuan jemaah, pelunasan, dan lainnya.