Kasus Rumah Eks Pejuang Tim-Tim, Wamen PU Diana Kusumastuti Beri Keterangan di Kejagung

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Menteri Pekerjaan Umum (Wamen PU) Diana Kusumastuti memenuhi panggilan penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Nusa Tenggara Timur (NTT) dalam rangka penyelidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi pembangunan rumah khusus mantan pejuang Timor Timur di Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT) Tahun Anggaran 2022-2024.

Dia diminta hadir memberikan keterangan di Gedung Bundar Kejaksaan Agung (Kejagung), Jakarta Selatan, Rabu (4/6/2025).

Diana Kusumastuti tiba di Kejagung sekitar pukul 09.00 WIB. Dia mengenakan pakaian serba hitam dan diantar menggunakan mobil Daihatsu Terios silver.

Sebelumnya, Kapuspenkum Kejagung Harli Siregar menyampaikan, kasus tersebut masih dalam tahap penyelidikan. Ada permintaan dari Kejati NTT untuk menggelar klarifikasi Wamen PU Diana Kusumastuti di Gedung Bundar Jampidsus Kejagung, Jakarta Selatan.

“Proses penyelidikan ini kan belum pro justitia. Jadi penyelidik masih berupaya apakah di situ ada peristiwa pidana atau tidak. Itu dia penyelidikan. Tapi kami dapat sampaikan, bahwa sesungguhnya ini yang menangani kan ada di daerah, di NTT. Hanya meminta yang bersangkutan dimintai keterangan,” tutur Harli di Kejagung, Jakarta Selatan, Selasa (3/6/2025).

Menurut Harli, Wamen PU Diana Kusumastuti akan dimintai keterangan selaku Komisaris Utama PT Brantas Abipraya dan Direktur Jenderal Cipta Karya Tahun 2023.

“Ada yang diperiksa dan dimintai keterangan. Dalam tataran penyelidikan yang belum pro justitia itu namanya dimintai keterangan. Tapi kalau seseorang sudah menjadi saksi itu dipanggil, diperiksa. Dalam kaitan ini yang bersangkutan masih akan dimintai keterangan,” kata Harli.

Sebelumnya, Tim Penyidik Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur menyita lahan milik negara seluas 99.795 meter persegi di kelurahan Oesapa, Kota Kupang, yang selama ini diperjualbelikan warga sehingga merugikan negara hingga Rp900 miliar.

Kepala Seksi Penerangan dan Hukum Kejati NTT A.A. Raka Putra Dharmana mengatakan tanah tersebut tercatat secara sah dalam Sertifikat Hak Pakai Nomor 4 Tahun 1995 dengan Gambar Situasi Nomor: 599/1994 atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.

"Penyitaan dilakukan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Kupang Nomor: 20/Pen.Pid.Sus-TPK-SITA/2025/PN Kpg tanggal 30 April 2025 dalam rangka kepentingan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi penguasaan tanah milik negara oleh pihak yang tidak berhak," katanya.