Pengamat soal Peluang Jokowi Jadi Ketum: Berkah Bagi PSI, Tapi Tak Bergengsi

Liputan6.com, Jakarta Partai Solidaritas Indonesia (PSI) diketahui saat ini membuka kesempatan bagi siapa pun untuk mendaftarkan diri sebagai calon ketua umum (ketum). Salah satu nama yang diharapkan maju adalah Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi.

Pengamat politik Bawono Kumoro memandang, hal ini berkah bagi PSI jika berhasil menggaet Jokowi menjadi ketua umum partai tersebut.

"Bagi Partai Solidaritas Indonesia kehadiran Joko Widodo sebagai ketua umum tentu saja menjadi sebuah berkah luar biasa, karena itu potensial bisa mendatangkan magnet elektoral bagi partai itu menjelang Pemilu 2029," kata dia kepada Liputan6.com, Senin (19/5/2025).

Meski demikian, Peneliti dari Indikator Politik Indonesia menilai hal ini berbeda bagi Jokowi. Dia memandang tak ada gengsi politiknya menjadi ketum PSI.

"Namun bagi Joko Widodo menjadi ketua umum dari Partai Solidaritas Indonesia bukanlah hal luar biasa dan kurang dari segi gensi politik," ungkap Bawono.

"Mengapa? karena partai ini bukan partai politik besar gagal lolos DPR RI dalam dua kali pemilu. Jadi jauh lebih bergengsi bagi Joko Widodo untuk bergabung dengan partai besar atau partai menengah," sambungnya.

Bawono pun memandang, sebenarnya PSI-lah yang membutuhkan Jokowi, bukan sebaliknya.

"jadi singkat kata Partai Solidaritas Indonesia ini lebih membutuhkan Joko Widodo, daripada Joko Widodo membutuhkan partai itu," pungkasnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua PSI Andy Budiman pun mendoakan sang inspirator partainya, Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) bisa menjadi salah satunya.

"Apakah Jokowi akan mendaftar? Kita doakan mas," kata Andy saat jumpa pers di Kantor DPP PSI, Jakarta, Selasa 13 Mei 2025.

Meski menjadi panutan bagi PSI, namun Andy menegaskan tetap ada syarat yang harus dipenuhi jika Presiden ke-7 RI benar-benar ingin menahkodai PSI menggantikan putra bungsunya, Kaesang Pangarep.

"Ada 2 syarat, pertama harus mendapatkan minimal tadi 5 dukungan DPW Kalau di PSI itu DPW itu di tingkat provinsi, jadi ada dukungan minimal 5, boleh lebih tapi tidak boleh kurang," ucap dia.

"Kemudian mendapatkan dukungan di tingkat kabupaten/kota itu minimal 20 DPD, enggak boleh kurang tapi boleh lebih. Jadi ini syarat minimal calon agar bisa ikut berkompetisi," sambung Andy.

Andy menambahkan, sebelum mengantongi dukungan, tentunya siapa pun dia harus menjadi kader terlebih dahulu, maksimal sebelum 3 Juli 2025.

Sebab, kata dia, jika menjadi anggota PSI melewati tanggal tersebut, maka tidak bisa mengikuti Pemilu Raya, baik sebagai pemilih atau pun yang mencalonkan untuk dipilih.