Menteri LH Hanif Faisol Soroti Pelanggaran di TPA Jatiwaringin, Ingatkan soal Sanksi Pidana

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, mengingatkan adanya sanksi pidana terkait dugaan pelanggaran dalam pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Jatiwaringin di Kabupaten Tangerang. Hal itu disampaikannya usai meninjau langsung kondisi TPA pada Jumat (15/5/2025), yang dinilainya banyak ditemukan pelanggaran.

"Upaya serius harus dilakukan, Ini sudah terlalu. Ada kebakaran pencemaran luar biasa, siapa pun tidak bisa melindungi kondisi ini, saya juga tidak bisa menutupi kondisi ini, ada pidana yang sama dengan kepolisian, ada pidana yang tidak juga bisa ditutupi, jadi ini kami memerintahkan di Gakkum agar bisa melakukan langkah mitigasi dan verifikasi lapangan terkait kondisi ini," tutur Menteri Hanif.

Maka dari itu, pemerintah pusat langsung mengambil tindakan tegas agar tidak menimbulkan dampak berbahaya lainnya.

"Kondisinya langsung menyentak emosi kita ya, tiba-tiba kita dihadapkan pada kondisi seperti ini, ini langkah-langkah yang perlu ditangani serius oleh kita semua jadi mungkin itu yang bisa kami sampaikan," katanya.

Padahal, menurutnya, Kementerian Lingkungan Hidup telah memberikan arahan yang jelas mengenai tata kelola sampah akhir kepada pemerintah daerah. Karena itu, rencana penutupan TPA Jatiwaringin bukanlah tindakan main-main.

Jika penutupan tidak dijalankan, maka pihak pengelola siapa pun yang bertanggung jawab atas beroperasinya TPA tersebut akan dikenakan sanksi yang diperberat.

"Kepada pengelolanya sampai kepada tingkat yang bertanggungjawab di atasnya, akan dikenakan pemberatan sanksi dan pengenaan pidana sanksi kurungan 1 tahun, itu Undang-Undang 32 tahun 2009, tidak menambah tidak mengurangi, kita hanya melaksanakan instrumen hukum yang sudah ada," tegasnya.

Sementara di lain pihak, Kepala DLH Kabupaten Tangerang, Fachrul Rozi menuturkan, bila pihaknya memang tengah melakukan beberapa tahapan terkait dengan sanksi administrasi yang diberikan soal pengolahan sampah.

Di antaranya, 30 hari perencanaan, 60 revisi amdal dokumen lingkungan, lalu 180 hari itu sudah tidak ada lagi melakukan open dumping dan sedang berproses.

"Kita sedang berproses untuk tidak lagi open dumping dengan sanitary landfill, sesuai yang diamankan. Dan terkait pidana kita masih tahapan dari sanksi administrasi tersebut," ungkapnya.

Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq mengamuk saat meninjau TPA Jatiwaringin, di Kabupaten Tangerang, Jumat (16/5/2025). Hanif mengaku geram, melihat pengolahan sampah yang dinilai menyalahi aturan. Terlebih, dia melihat adanya asap mengepul di beberapa titik, karena terbakar akibat cuaca yang panas.

"Saya enggak toleransi ada kebakaran seperti ini. Pak Gakkum segera ambil segel, segel tempat ini, saya enggak mau tahu apapun resikonya," tegas Hanif.

Dia mengaku, pihaknya tidak akan lemah terhadap hal pelanggaran seperti ini. Hanif terlihat sangat emosi melihat keadaan TPA Jatiwaringin, yang dinilainya sudah tak layak lagi beroperasi.

"Penjarakan yang bertanggungjawab di sini, saya enggak mau ada yang lemah-lemah begini. Saya enggak peduli siapapun yang ada di belakangnya, tutup!" tegasnya.

TPA Jatiwaringin sendiri seluas lebih dari 30 hektar. Terpantau di lokasi, akses menuju TPA tersebut pun berantakan, sampah berserakan dimana-mana.

"Saya enggak mau ya ada korban, segera tutup," ucapnya.

Sementara di area sampah, gunungan sampah tersebut pun memang mengeluarkan asap di beberapa titik. Penjelasan dari Kepala DLH Kabupaten Tangerang, Fachrurozi, asap tersebut keluar karena efek dari gas metan yang membakar permukaan sampah.

"Karena gas metan, jadi terbakar, menimbulkan asap," katanya.