Viral Diduga Oknum Pengusaha Minta Jatah Proyek, Sahroni DPR: Bukan Kadin, Itu Preman

Liputan6.com, Jakarta Viral di media sosial, oknum pengusaha diduga meminta jatah proyek dengan nilai Rp 5 triliun tanpa lelang. Hal ini pun ramai diperbincangkan.

Terkait hal itu, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni yakin aksi tersebut dilakukan oknum, tanpa instruksi resmi dari Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia.

"Saya tidak yakin budaya dan kebijakan Kadin seperti itu. Karena saya sendiri juga anggota Kadin, dan tidak pernah ada ceritanya Kadin memperbolehkan hal seperti itu. Justru dilarang keras oleh Ketum Kadin Pak Anin. Jadi ini jelas bukan Kadin, ini preman," kata dia dalam keterangannya, Rabu (14/5/2025).

"Yang begini juga harus segera ditindak oleh Satgas Anti Premanisme dan usut semua oknumnya" sambungnya.

Sahroni pun berharap, aksi tersebut dalam dunia usaha harus diberantas. 

"Pak Presiden Prabowo sudah jelas minta untuk berantas premanisme dalam dunia usaha. Jadi kalau ada bisnis yang didatengin atau dipalakin, di mana pun itu, harus ditindak," ungkap Politikus NasDem ini.

"Mau itu bentuknya jatah parkirlah, proyek tanpa tenderlah, jatah pengamananlah, atau apa pun itu. Harus tegas dan berantas, karena saya yakin Pak Prabowo juga tidak suka hal-hal seperti ini," tutup Sahroni.

Sebelumnya, Ketua Umum Apindo, Shinta Kamdani meminta perkara tersebut diinvestigasi lebih lanjut guna mendapatkan informasi yang komprehensif.

"Yang mengenai Cilegon saya cuma mengatakan bahwa saya rasa kita perlu tahu duduk persoalannya saya rasa mereka akan investigasi lebih lanjut apakah ini memang mengatasnampakan organisasi atau individu atau seperti apa," ungkap Shinta di Kantor Apindo, Jakarta, dikutip Rabu (14/5/2025).

Di sisi lain, dia menyoroti pula soal keterlibatan oknum organisasi masyarakat (ormas) yang mengancam iklim usaha.

"Jadi ini yang mungkin menjadi perhatian kami tapi peristiwa Cilegon saya rasa perlu diinvestigasi lebih lanjut untuk mengetahui duduk persoalannya seperti apa," pintany

Sementara itu, Ketua Umum Kadin Indonesia, Aninsya Novyan Bakrie menyampailan, ada beberapa hal yang akan dilakukan. Pertama, Membentuk Tim Verifikasi, KADIN Indonesia akan membentuk Tim Verifikasi Organisasi dan Etika untuk melakukan evaluasi langsung terhadap struktur, peran, dan tindakan KADIN Kota Cilegon serta afiliasinya.

Kedua, memberikan Rekomendasi Sanksi Kelembagaan jika terbukti ada pelanggaran. Berupa peringatan tertulis dan teguran keras kepadapengurus KADIN daerah yang melanggar. Pembekuan sementara kewenangan organisasi hingga proses etik selesai. Rekomendasi pergantian atau pencabutan mandat organisasi bagi pengurus yang menyalahgunakan nama KADIN.

Ketiga, menyampaikan Laporan Resmi kepada BKPM dan Pemerintah Daerah: Laporan ini akan menyampaikan sikap resmi KADIN Indonesia dan langkah korektif yang diambil untuk menjaga reputasi kelembagaan dan kepastian hukum investasi. Keempat, menyusun Pedoman Operasional (SOP) Keterlibatan KADIN dalam Proyek Strategis: Guna mencegah kejadian serupa di masa depan, KADIN akan menyusun SOP partisipasi daerah dalam proyek investasi, termasuk kode etik interaksi dengan investor dan kontraktor.

Anindya menegaskan, KADIN akan melakukan audit internal terhadap struktur dan aktivitas kelembagaan KADIN Kota Cilegon dan KADIN Provinsi Banten. Hasil audit itu akan disampaikan kepada Kementerian Investasi/BKPM dan Pemerintah Provinsi Banten sebagai sebuah klarifikasi resmi.

KADIN Cilegon sudah menerima surat undanganRapat Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Investasi PT CAA dari Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Kementerian Investasi/BKPM Nomor: 144/A.10/B.3/2025 tertanggal 12 Mei 2025.

"Kami mengapresiasi langkah ini. Tapi, untuk sebuah penyelesaian yang baik dan tuntas diperlukan sebuah audit internal," tegas Anindya dalam keterangan resmi.