Sukses

PAN Klaim Ada Partai yang Baru Bergabung ke Koalisi Prabowo-Gibran Minta Jatah 3 Menteri

Ketua DPP PAN Saleh Daulay menyinggung partai politik yang diawal Pilpres 2024 tak mendukung pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, kemudian memutuskan bergabung ke koalisi langsung meminta jatah menteri.

Liputan6.com, Jakarta Ketua DPP PAN Saleh Daulay menyinggung partai politik yang diawal Pilpres 2024 tak mendukung pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, kemudian memutuskan bergabung ke koalisi langsung meminta jatah menteri.

Dia menuturkan, jatah menteri yang diminta sebanyak 3. Menurut Saleh, hal tersebut tak tepat lantaran partai tersebut tak berkeringat sedari awal dalam mendukung Prabowo-Gibran.

Adapun yang disampaikannya merespons soal kursi PAN di kabinet Prabowo-Gibran hanya empat menteri saja.

 

"Yang kurang tepat itu yang tidak mendukung malah dapat tiga. Kemarin dalam pilpres enggak ikut tiba-tiba dapat tiga, itu kan enggak tepat, benar enggak? Atau misalnya ngotot lebih banyak dapat, itu enggak tepat," kata Saleh, kepada wartawan, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, dikutip Rabu (22/5/2024).

Lebih lanjut, dia menilai, seharusnya PAN mendapat porsi kabinet lebih banyak ketimbang yang baru bergabung. Sebab, partainya sudah tiga periode mendukung Prabowo.

Apalagi, dalam dua periode mendukung Prabowo, PAN mengalami kekalahan dan berada di luar pemerintahan.

"Selama ini kan PAN sudah tiga periode nih kita dukungnya Pak Prabowo. Kita dua periode kosong loh enggak dapat apa-apa mendukung, kita berada di luar pemerintahan," jelas dia.

"Kemudian kita kan konsisten nih, paling loyal dengan Pak Prabowo, dan Pak Prabowo kemungkinan besar sangat memperhatikan hal hal seperti ini gitu," sambungnya.

 

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 3 halaman

Menyerahkan Sepenuhnya ke Prabowo

Kendati demikian, dia menegaskan, PAN menyerahkan sepenuhnya kepada Prabowo sebagai presiden terpilih untuk menentukan porsi menteri di kabinetnya nanti.

PAN tidak akan mengintervensi, apalagi mematok jumlah kursi yang harus didapatkan.

"PAN tidak pernah menekan, intervensi soal itu, karena kami mengerti urusan struktur kabinet, kemudian juga urusan berapa jumlah menteri masing masing partai, itu adalah urusan hak prerogatif presiden," tegaa Saleh.

"Kalau kami menekan, memaksa, angka dan seterusnya, berarti kami tidak berkomitmen menegakkan hak dan kedaulatan presiden sebagai presiden terpilih yang memiliki hak prerogatif itu. Itu ada di dalam konstitusi hak di dalam UUD 1945," imbuhnya.

3 dari 3 halaman

Yusril: Prabowo Bijak, Tidak Mungkin Bentuk Kabinet 100 Menteri

Ketua Umum DPP Partai Bulan Bintang Yusril Ihza Mahendra yakin Kabinet 100 Menteri yang pernah dibentuk Presiden Ke-1 Soekarno tak akan lagi berulang jika nantinya revisi Undang-Undang Kementerian Negara disahkan oleh DPR RI.

Yusril mengemukakan hal itu saat ditemui di sela-sela Musyawarah Dewan Partai (MDP) Partai Bulan Bintang di Jakarta, Sabtu (18/4/2024).

Dalam draf revisi UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, ketentuan yang membatasi jumlah kementerian sebanyak 34 dihapus, diganti menjadi sesuai kebutuhan presiden.

Yusril yakin presiden terpilih Prabowo Subianto bakal bijak menyusun kabinet, meskipun nantinya dia punya kewenangan penuh menambah jumlah kementerian jika revisi UU itu disahkan dan berlaku.

“Tentu presiden akan dengan bijak (menyusun kabinet), tidak mungkin akan membentuk Kabinet 100 Menteri, misalnya, tetapi yang efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan,” kata Yusril seperti dilansir Antara.

“Saya yakin Pak Prabowo bijak,” sambung dia.

 

 

Reporter: Alma Fikhasari/Merdeka.com

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Video Terkini