Polri Perketat Pembatas Jalan Contraflow saat Arus Balik Lebaran 2024

Sebelumnya, Korps Lalu Lintas atau Korlantas Polri memutuskan menormalkan kembali arus lalu lintas dari KM 72 Tol Cipali ke KM 47 Tol Jakarta-Cikampek. Hal itu dilakukan usai adanya rekayasa contraflow dihentikan pada Minggu pagi (14/4/2024).

"Iya (contraflow KM 72-47 dihentikan)," ujar Kabag Ops Korlantas Polri Kombes Eddy Djunaedi saat dikonfirmasi, Minggu (14/4/2024).

Eddy kemudian menjelaskan alasan dihentikannya rekayasa contraflow yaitu karena arus lalu lintas menuju ke Jakarta pada Minggu pagi ini cenderung turun di bawah batas traffic counting kendaraan.

"Traffic counting menurun di bawah rata-rata parameter rekayasa," kata dia.

Meski contraflow telah dihentikan, menurut Eddy, namun untuk oneway dari KM 414 Gerbang Tol Kalikangkung ke KM 72 Tol Cipali masih diberlakukan hingga saat ini. Sehingga, kata dia, kendaraan dari Jakarta ke Cipali akan diarahkan ke jalur arteri atau keluar tol.

"Sedangkan dari Jasa Marga juga telah mengumumkan untuk oneway lokasi KM 459 Ruas Jalan Tol Semarang-Solo sampai KM 414 Gerbang Tol Kalikangkung Ruas Jalan Tol Batang-Semarang telah dihentikan pada pukul 07.30 WIB," tandas Eddy.

Korlantas Polri kembali menyiapkan rekayasa lalu lintas untuk arus balik lebaran 2024 hari ini, Minggu (14/4/2024). Sejumlah ruas tol pun akan diterapkan one way dan contraflow secara situasional.

Berdasarkan twitter Korlantas Polri NTMC yang dikutip Liputan6.com, petugas akan memperpanjang waktu penerapan one way di KM 414 Gerbang Tol (GT) Kalikangkung sampai dengan KM 72 Tol Cipali hingga pukul 24.00 WIB. Sama halnya contraflow di KM 72 Tol Cipali sampai dengan KM 47 Tol Jakarta-Cikampek.

"Pelaksanaan rekayasa one way dan contraflow akan dilihat volume lalin selama 3 jam berturut-turut, apabila volume lalinnya mengalami penurunan maka akan dilakukan penutupan rekayasa contraflow maupun oneway lebih awal," tulis NTMC Korlantas Polri.

"Apabila volume lalinnya masih mengalami peningkatan maka rekayasa contraflow dan oneway akan tetap diteruskan sampai dengan batas waktu pukul 24.00 WIB pada hari Minggu tanggal 14 April 2024,| sambungnya.

Hal itu mengacu pada tujuh lokasi arus lalu lintas yang masuk parameter rekayasa one way dan terpantau cenderung padat.

"Berdasarkan pantauan CCTV dan pantauan anggota di lapangan, sumber arus lalu lintas bangkitan dari arah selatan yaitu Cileunyi dan dari timur (Colomadu-Solo, dan Semarang) yang menuju ke arah barat (Jakarta) masih ada peningkatan," cuit NTMC Korlantas Polri.

Para pemudik pun diimbau untuk memperhatikan batas kecepatan maksimum selama memasuki jalur one way dan contraflow, serta tetap berada di jalur masing-masing. Pastikan juga kondisi fisik dalam keadaan sehat dan kendaraan yang prima.

"Sahabat Lantas, menjaga sikap toleransi perlu diterapkan ketika sedang berkendara, terutama saat melintasi jalur one way," tutup NTMC Korlantas Polri.

Momentum libur lebaran Idul Fitri akan segera berakhir, terutama bagi aparatur sipil negara (ASN). Pada tanggal 15 April 2024 merupakan hari terakhir bagi para ASN untuk cuti bersama.

Untuk mengatasi sejumlah ASN yang belum kembali bekerja dan tingginya arus balik, pemerintah melalui Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) memutuskan untuk mengkombinasikan tugas kedinasan dengan metode work from home (WFH) dan work from office (WFO) pada Selasa-Rabu, 16 dan 17 April 2024.

"Pengaturan WFH dan WFO akan diterapkan secara ketat dengan tetap memprioritaskan kinerja organisasi dan kualitas pelayanan publik," ujar MenPAN-RB Abdullah Azwar Anas melalui siaran pers yang diterima pada Sabtu 13 April 2024.

Azwar Anas menjelaskan bahwa kebijakan ini diambil sesuai dengan arahan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). Namun, kebijakan ini tidak berlaku bagi ASN yang bertugas di instansi yang terkait langsung dengan pelayanan publik.

"Bagi instansi yang terkait langsung dengan pelayanan publik, WFO tetap akan diterapkan secara optimal 100 persen," jelas Azwar Anas.

"Jadi, pelayanan yang langsung ditujukan kepada publik akan tetap berjalan secara optimal sesuai dengan arahan Presiden Jokowi yang menginginkan kinerja pelayanan publik selalu menjadi yang terbaik dalam segala situasi," tambah Azwar Anas.

Azwar Anas juga menambahkan bahwa WFH hanya berlaku untuk instansi pemerintah yang terkait dengan administrasi pemerintahan dan layanan dukungan pimpinan. Selain itu, WFH hanya dapat dilakukan oleh maksimal 50 persen dari jumlah pegawai, yang teknisnya akan diatur oleh masing-masing instansi pemerintah.

"Detail aturan terkait tertuang dalam Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 1 Tahun 2024 yang ditujukan kepada pejabat pembina kepegawaian di seluruh instansi pemerintah," tambah Azwar Anas.

Sebagai informasi, instansi yang langsung terkait dengan masyarakat akan tetap menerapkan WFO 100 persen, seperti instansi kesehatan, keamanan dan ketertiban, penanganan bencana, energi, logistik, pos, transportasi dan distribusi, obyek vital nasional, proyek strategis nasional, konstruksi, dan utilitas dasar.

"Sedangkan instansi yang diizinkan untuk menerapkan WFH sebanyak 50 persen adalah bagian kesekretariatan, keprotokolan, perumusan kebijakan, penelitian, analisis, dan sebagainya," tandasnya.