Soal Harun Masiku, Hasto PDIP: Harusnya KPK Usut Kecurangan Bansos

Liputan6.com, Jakarta - Sekjen Hasto Kristiyanto merespons sentilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait Harun Masiku. Dia menegaskan, Harun Masiku merupakan korban.

Hasto mengatakan, seharusnya KPK proaktif dalam kasus kecurangan bantuan sosial (bansos) yang diduga disalahgunakan dalam Pemilu 2024.

"Dengan melihat penyimpangan-penyimpangan pemilu ini harusnya KPK proaktif di dalam mengusut berbagai kecurangan bansos, berbagai penyalahgunaan penggunaan anggaran, ada dana prakerja yang jumlahnya yang saya dapat informasi sekitar Rp70 triliun," kata Hasto, kepada wartawan di Jakarta, Minggu (7/4/2024).

Oleh sebab itu, Hasto Kristiyanto menilai seharusnya kasus tersebut menjadi fokus KPK. Menurutnya penyimpangan itu harus diusut karena KPK merupakan harapan dalam menegakan hukum.

"Tapi ketika supremasi hukum itu sudah dilanggar karena abuse of power dari presiden apakah KPK masih punya suatu nyali di dalam melakukan hal itu? yang kami lakukan adalah upaya mendukung KPK di dalam memberantas korupsi, di dalam mencegah berbagai penyalahgunaan kekuasaan tanpa memperlihatkan siapa yang melakukan itu," jelas dia.

"Tapi dilakukan dengan penuh integritas berdasarkan nilai keadilan. Itu harapan kami terhadap KPK," imbuhnya.

Harun Masiku merupakan eks Caleg PDIP. Dia adalah buronan KPK. Dia sudah masuk daftar buruan sejak Januari 2020. Dia ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada 9 Januari 2020. Hingga 4 tahun berjalan, Harun Masiku belum tertangkap hingga kini.

Dalam kasusnya, Harun diduga menyuap eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan SGD 57.350 atau setara Rp 600 juta. Wahyu dan para tersangka lain di kasus ini sudah disidangkan dan berkekuatan hukum tetap. Menyisakan Harun Masiku yang masih buron.