Waketum Golkar: Munas Dilaksanakan Bulan Desember, di Luar Itu Inkonstitusional

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, enggan menjawab soal banyaknya nama yang muncul dalam bursa calon ketum Golkar di munas mendatang. Ia hanya menyebut bahwa munas Golkar baru akan digelar Desember 2024. 

“Munas bulan Desember,” kata Airlangga pada wartawan, Senin (18/3/2023).

Ia juga memastikan bulan penyelenggaraan munas tidak akan dimajukan. “Enggak (maju). Yang maju musim panen,” ungkapnya.

Saat ditanya apakah dirinya masih optimis bisa terpilih kembali menjadi ketum, ia hanya melayangkan jari jempol pada awak media.

Diketahui, selain Presiden Joko Widodo (Jokowi), nama Gibran Rakabuming Raka belakangan mencuat menjadi salah satu calon ketua umum Partai Golkar.

Wakil Ketua DPP Partai Golkar Adies Kadir menyatakan, pemilihan ketua umum bergantung dengan hasil musyawarah nasional (munas) akhir tahun mendatang. Ia mengingatkan, wewenang penyelenggaraan munas berada di ketua umum saat ini, Airlangga Hartarto.

"Terkait dengan munas, itu kan wewenang DPP Partai Golkar, yang dikomandani oleh Pak Airlangga Hartarto. Tentunya Pak Airlangga dan kawan-kawan DPP Partai Golkar punya ancar-ancar kapan itu akan dilaksanakan," kata Adies kepada wartawan, Senin (18/3/2024).

Ketua Umum Ormas Pendiri Partai Golkar Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR) itu menegaskan, pihaknya mendukung Airlangga terkait kapan waktu pelaksanaan munas atau pemilihan ketua umum.

"Kami selalu siap saja mendukung kapan pun diputuskan oleh Pak Airlangga Hartarto, munas itu kapan, kami selalu siap mendukung kepemimpinan beliau," kata Adies.

Terkait nama Gibran Rakabuming Raka, Adies mengingatkan ada syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi ketua umum yakni pernah menjadi pengurus selama lima tahun.

"Terkait dengan kemungkinan-kemungkinan Gibran atau siapa dan lain-lain, di Golkar kami punya aturan main, kami punya anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Dan sampai saat ini, AD/ART itu, kalau tidak salah menyampaikan bahwa seseorang yang ingin mencalonkan diri menjadi ketua umum itu minimal harus lima tahun di dalam kepemimpinan Partai Golkar," jelas Adies.

Reporter: Alma Fikhasari

Sumber: Merdeka.com