Hasto PDIP: Begitu Pak Ganjar Mengusulkan Hak Angket, Langsung Disetrum dan Dilaporkan KPK

Hasto mengatakan, berbagai pihak yang tidak setuju terhadap penggunaan hak angket berlindung dibalik prosedural agar wacana itu gagal.

Misalnya, kata dia, para penolak angket menyarankan pihak yang mengusulkan hak parlemen itu memakai laporan ke Bawaslu terhadap kecurangan Pemilu 2024. 

"Inilah yang kemudian wajah populis yang ternyata berlindung di balik kata-kata demokrasi prosedural silakan ajukan ke polisi silakan ajukan ke Bawaslu ini, kan, demokrasi prosedural tetapi dalam substansinya sudah tidak ada lagi demokrasi kedaulatan rakyat itu. Maka, opsinya bagaimana politik sebagai opsi, tetapi syaratnya harus muncul," kata Hasto. 

Dia mengatakan langkah intimidasi sebenarnya sudah dirasakan PDI Perjuangan yang mulai berbeda jalan dengan penguasa pada Pemilu 2024.

Hasto menyebut 54 persen kepala daerah yang berasal dari PDI Perjuangan mengalami bentuk intimidasi pihak tertentu dengan memakai instrumen hukum. 

"Kami punya 54 persen kepala daerah, digencet semuanya. Caranya, kepala dinasnya dipanggil dulu atas persoalan hukum. Lalu itu dijadikan instrumen untuk menekan," katanya. 

Hasto pun mengaku tidak luput menjadi sasaran intimidasi setelah rutin bersuara menyikapi berbagai dugaan kecurangan pada Pemilu 2024.

Dia bahkan menganggap pelaksanaan pemilu tahun ini menjadi gabungan kecurangan kontestasi politik 1971 dan 2009 ketika aparat negara dipakai menekan lawan politik serta penggunaan bansos. 

Namun, Hasto mengaku sudah ditempa kuat di PDI Perjuangan dengan tidak takut menghadapi berbagai macam intimidasi menyuarakan kebenaran. 

"Saya sering diintimidasi, tetapi karakter kami yang dibangun, semakin kami diintimidasi, semakin kami melawan," kata dia.