Top 3 News: Heboh KJMU Dicabut, Simak Penjelasan Heru Budi

Liputan6.com, Jakarta - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono buka suara soal ramai di media sosial menyebut bahwa Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) dicabut Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Itulah salah satu top 3 news hari ini.

Heru Budi mengatakan, ada mekanisme baru ihwal perubahan data penerima KJMU tahap 1 tahun 2024. Kini, kata Heru, Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta bakal menggunakan sumber data tersebut untuk pemberian bantuan KJMU.

Data yang dimaksud Heru ialah data yang bersumber dari DTKS atau Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dengan kategori layak yang ditetapkan per Februari dan November 2022 serta per Januari dan Desember 2023 yang disahkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia. Lalu, dipadankan dengan data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek).

Sementara itu, Anggota DPR RI dari Fraksi PDIP, Aria Bima, mengatakan usulan adanya hak angket bukan untuk pemakzulan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ataupun berkaitan pembatalan hasil Pemilu 2024.

Aria mengungkapkan, salah satu yang akan disasar jika hak angket bergulir adalah soal kebenaran bantuan sosial digunakan untuk kepentingan elektoral Pemilu 2024.

Berita terpopuler lainnya di kanal News Liputan6.com adalah terkait Mabes Polri yang angkat suara terkait insiden anggota Brimob yang mengeroyok seorang anggota TNI Pomdam I/BB, Prada Nurrahman Alfit, di Jalan Tengku Amir Hamzah, Binjai, Sumatera Utara, Rabu, 28 Februari 2024 pekan lalu.

Karopenmas Divisi Humas Mabes Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko, memastikan adanya kejadian itu tidak akan mengganggu sinergitas antara Polri dengan TNI.

Dia meyakini insiden itu telah diambil langkah untuk penyelesaian oleh Polda jajaran. Sehingga kehadiran TNI-Polri tetap akan selalu bersinergi dalam kegiatan di masyarakat.

Berikut deretan berita terpopuler di kanal News Liputan6.com sepanjang Rabu, 6 Maret 2024:

Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono buka suara soal spekulasi mengenai penerapan aturan ganjil genap selama 24 jam guna menangani masalah polusi udara yang semakin parah di ibukota.

2 dari 4 halaman

1. Heboh KJMU Dicabut, Ini Penjelasan Heru Budi

Pj Gubernur DKI Heru Budi Hartono melakukan pertemuan dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyoal Upah Minimum Provinsi (UMP) 2022 DKI Jakarta. (Dok. Liputan6.com/Winda Nelfira)

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono buka suara soal ramai di media sosial menyebut bahwa Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) dicabut Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

Heru Budi mengatakan, ada mekanisme baru ihwal perubahan data penerima KJMU tahap 1 tahun 2024. Kini, kata Heru, Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta bakal menggunakan sumber data tersebut untuk pemberian bantuan KJMU.

Data yang dimaksud Heru ialah data yang bersumber dari DTKS atau Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dengan kategori layak yang ditetapkan per Februari dan November 2022 serta per Januari dan Desember 2023 yang disahkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia. Lalu, dipadankan dengan data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek).

"Jadi, KJP, KJMU itu kan DKI Jakarta sudah menyinkronkan data, data DTKS yang sudah disahkan di Desember 2023 oleh Kemensos," kata Heru kepada wartawan di Cilincing, Jakarta Utara, Rabu, 6 Maret 2024.

Selengkapnya...

3 dari 4 halaman

2. PDIP Klaim Hak Angket Tak Ada Kaitan dengan Pembatalan Pemilu Maupun Pemakzulan Jokowi

Anggota DPR RI dari Fraksi PDIP Aria Bima mengatakan, usulan adanya hak angket bukan untuk pemakzulan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ataupun berkaitan pembatalan hasil Pemilu 2024.

"Angket hanya melihat bagaimana beberapa kementerian yang melakukan fungsi-fungsi kerjanya untuk kepentingan elektoral. Jadi mungkin angket tidak ada kaitan dengan pembatalan pemilu, angket juga tidak ada kaitan dengan pemakzulan," kata dia di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 5 Maret 2024.

Aria mengungkapkan, salah satu yang akan disasar jika hak angket bergulir adalah soal kebenaran bantuan sosial digunakan untuk kepentingan elektoral Pemilu 2024.

"Kita hanya ingin tahu benarkah bansos berdampak secara elektoral atau digunakan untuk kepentingan elektoral. Benarkah Depdagri ada perintah kepada Plt gubernur, Plt bupati, ke kades untuk elektoral, benarkah ada tekanan dari kapolsek ke kepala desa," ungkap dia.

Selengkapnya...

4 dari 4 halaman

3. Viral Anggota Brimob Keroyok Personel TNI di Sumut, Ini Respon Mabes Polri

Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko. (Dok. Istimewa)

Mabes Polri angkat suara terkait insiden anggota Brimob yang mengeroyok seorang anggota TNI Pomdam I/BB, Prada Nurrahman Alfit di Jalan Tengku Amir Hamzah, Binjai, Sumatera Utara, Rabu (28/2) pekan lalu.

Karopenmas Divisi Humas Mabes Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko, memastikan adanya kejadian itu tidak akan mengganggu sinergitas antara Polri dengan TNI.

"Kami yakinkan Polri dengan TNI bersinergi selalu, menjaga keamanan dan ketertiban dan tentunya langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh seluruh Polda jajaran sampai dengan Polres,” kata Trunoyudo saat jumpa pers, Rabu, 6 Maret 2024.

Karena dia meyakini insiden itu telah diambil langkah untuk penyelesaian oleh Polda jajaran. Sehingga kehadiran TNI-Polri tetap akan selalu bersinergi dalam kegiatan di masyarakat.

Selengkapnya...