Airlangga Pastikan Jokowi Bakal Berperan di Pemerintahan Prabowo-Gibran

Bahlil menyampaikan pembahasan soal program makan siang gratis dalam RAPBN 2025 bukan bermaksud mendahului KPU yang belum menetapkan hasil hitung resmi pilpres 2024. Dia menuturkan pembahasan program makan siang Prabowo-Gibran hanya simulasi dan rancangan.

"Enggak, kita kan buat rencana saja. Kita tunggu sampai penetapan KPU. Ini rancanangan, simulasi, tahap awal enggak apa-apa," tutur Bahlil.

"Saya tidak tahu (ada bahas program capres lain). Kita lihat di tahap kedua saat KPU memutuskan. Tadi kan rancangan umum," ucap dia.

Hal yang sama juga disampaikan Ketua Umum Partai Demokrat sekaligus Menteri Agraria dan Tata Ruang, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Namun, AHY menyebut program makan siang gratis belum dibahas secara detail oleh Jokowi.

"Tadi, ada (bahas program makan siang gratis). Saya lihat sepintas, karena waktunya cukup singkat, tidak dibahas secara detail. Kita hanya ada satu elemen yang itu juga jadi program unggulan dari capres terpilih," ungkap AHY.

AHY menyampaikan bahwa ada 83 juta anak-anak sekolah yang menjadi sasaran program makan siang dan susu gratis Prabowo-Gibran. Oleh sebab itu, kata AHY, besaran anggaran untuk program tersebut harus dikalkulasi dengan matang sebelum masuk APBN 2025.

"Dan itu tentu harus dihitung secara seksama sehingga, bisa dideliver dengan baik, karena sekali lagi kalau tidak salah 83 juta yang akan diberikan makan siang gratis dan susu gratis itu tentu secara nominal cukup besar, bukan cukup, besar, besar," pungkas AHY.

Presiden Jokowi bersama sejumlah menterinya di Istana Kepresidenan turut membahas program makan siang gratis yang digagas pasangan capres-cawapres nomor urut dua Prabowo-Gibran dalam rapat kabinet, Senin (26/2/2024).

Menanggapi hal ini, Juru Bicara Tim Nasional Pemenangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (Timnas AMIN) Billy David Nerotumilena, menilai sikap Jokowi tersebut akan menambah kebingungan rakyat kepada pemerintah.

"Momen ini tentu akan menambah kebingungan di tengah masyarakat. Kepentingan politis dan sekelompok elit mendahului problem rakyat Indonesia," kata Billy dalam keterangan tertulis, dikutip Selasa (27/2/2024).

Publik, kata Billy, patut mempertanyakan langkah Jokowi itu. Menurut Billy, saat ini pemerintah harusnya menunjukkan komitmen menyelesaikan permasalahan yang lebih genting dan menyangkut kepentingan rakyat.

"Polemik beras langka dan harga beras mahal saja belum ada solusi konkretnya," ungkap Billy.

Selain itu, tahapan pemilu 2024 juga belum tuntas. karena pemenang belum diumumkan secara resmi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Oleh sebab itu, dia memandang dibahasnya program salah satu paslon di dalam rapat kabinet Jokowi bukanlah hal yang pantas.

Jokowi, lanjut Billy, harusnya berfokus kepada persoalan pertumbuhan ekonomi dan memenuhi janji-janji kampanyenya sebelum habis masa jabatan sebagai presiden.

"Secara kepantasan begitu. Karena kalau berbicara program pemerintahan selanjutnya kan kurang pantas, pemilu belum selesai prosesnya, kabinet belum terbentuk," kata dia.

"Ditambah lagi legislatif baru belum terpilih dan proses legislasi untuk pembahasan program makan siang ini kan belum berjalan sama sekali," tandasnya.