Kapolri Pastikan Sinergitas TNI-Polri, Amankan Pemilu 2024 hingga Bencana Alam

Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Wakapolri), Komjen Agus Andrianto, meminta masyarakat melapor ke Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) apabila ada anggota Polri yang tidak netral dalam pemilu 2024.

Hal ini disampaikan Agus usai menghadiri kegiatan Bakti Sosial dan Kesehatan Polri di Institut Seni Indonesia (ISI) Yogyakarta Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Rabu (29/11/2023).

"Dilaporkan saja, Pak Kadiv (Kepala Divisi) Propam ini kebetulan ada," kata Agus dilansir dari Antara.

Menurut Agus, anggota Polri aktif tidak memiliki hak memilih dan dipilih dalam pemilu. Ia menambahkan, hal ini tertuang dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, yang menyatakan Kepolisian Negara Republik Indonesia bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis.

"Anggota Polri tidak menggunakan hak memilih dan dipilih. Sesuai ketentuan perundang-undangan polisi netral," ucap Agus.

Netralitas Polri juga diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri Pasal 5 Huruf B, dalam rangka memelihara kehidupan bernegara dan bermasyarakat, anggota Polri dilarang melakukan kegiatan Politik Praktis.

Kemudian, Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 Pasal 4 Huruf H berbunyi," Setiap Pejabat Polri dalam etika kenegaraan wajib bersifat netral dalam kehidupan politik".

Selain itu, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah menginstruksikan semua jajarannya untuk jaga netralitas dalam pemilu 2024. Instruksi ini tertuang dalam Surat Telegram (ST) Nomor 2407/X/2023.

Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Kabaharkam) Polri, Komjen Fadil Imran, mengatakan bahwa Polri telah menginstruksikan seluruh anggota untuk menjaga netralitas pada pemilu 2024.

Menurut Fadil, instruksi ini tertuang dalam dalam Surat Telegram (ST) Nomor 2407/X/2023. Hal ini disampaikan Fadil saat rapat kerja bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/11/2023).

"Polri telah mengeluarkan petunjuk dan arahan pada jajaran sebagaimana yang tertuang dalam ST (Surat Telegram) Nomor 2407/X/2023," kata Fadil dilansir dari Antara.

Fadil menambahkan, isu netralitas Polri merupakan isu yang mengemuka dalam pelaksanaan pemilu. Untuk itu, lanjut dia, surat telegram tersebut dikeluarkan dengan tujuan mencegah pelanggaran anggota Polri dalam proses penyelenggaraan pemilu serentak 2024.

"Yang menjadi pedoman bagi seluruh anggota Polri untuk menjaga netralitas dalam pelaksanaan pemilu 2024," ucap Fadil.

Dalam kesempatan yang sama, Fadil mengungkapkan, Polri telah melaksanakan tiga operasi untuk pengamanan pemilu 2024.

Dia menyebut tiga operasi itu dilakukan mulai dari tahapan pendaftaran calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) hingga pengucapan sumpah janji presiden dan wakil presiden terpilih.

"Ada tiga operasi yang dijalankan oleh Polri pada 19 Oktober 2023 sampai dengan 21 Oktober 2024, selama 222 hari," ungkap Fadil.

Pertama, kata dia, adalah Operasi Nusantara Cooling System. Operasi itu melakukan deteksi, penyelidikan, pengamanan tertutup, penggalangan intelijen, serta penanganan eskalasi pada potensi sampai dengan ambang gangguan.

Kedua adalah Operasi Mantap Brata, yakni operasi pengamanan untuk mencegah adanya gangguan nyata pada tahapan pemilu serentak tahun 2023-2024.

Dia mengatakan bahwa Operasi Mantap Brata 2023-2024 didukung oleh dua per tiga kekuatan Polri, sedangkan satu per tiga kekuatan Polri lainnya digunakan untuk melaksanakan kegiatan rutin kepolisian.

"Dalam melaksanakan pengamanan Pemilu Serentak, maka bentuk Operasi Mantap Brata adalah operasi terpusat dan satuan kewilayahan, di mana ada tiga tingkatan yaitu operasi pusat, operasi daerah, dan operasi polres," tutur Fadil.

Terakhir, Operasi Kontigensi Aman Nusa I, II, dan III. Fadil menyebut, operasi kontingensi itu bertujuan untuk menangani gangguan nyata yang bersifat kontingensi yakni yang disebabkan oleh adanya konflik sosial, bencana alam, dan terorisme.

Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto mendirikan posko-posko pengaduan di setiap daerah untuk menjamin netralitas prajurit TNI dalam pemilu 2024. Dia mengatakan nantinya masyarakat dapat menyampaikan pengaduan apabila menemukan oknum TNI yang tak netral dalam pemilu 2024.

"Dua hari yang lalu sudah kick off tentang netralitas dan pembuatan posko pengaduan. Jadi nanti di wilayah-wilayah ada posko pengaduan. Apabila ada oknum TNI yang tidak netral itu bisa dilaporkan ke pos-pos tersebut," jelas Agus Subiyanto usai dilantik sebagai Panglima TNI di Istana Negara Jakarta, Rabu (22/11/2023).

Selain itu, dia juga menginstruksikan jajaran di satuan bawah untuk memberikan penyuluhan tentang netralitas TNI. Hal ini sebagaimana UU 34 tahun 2004 tentang TNI bahwa prajurit tidak boleh berpolitik.

Mantan Kepala Staf Angkatan Darat itu menekankan dirinya akan menindak tegas oknum TNI aktif yang melakukan politik praktis. Agus menyampaikan sanksi bisa berupa teguran maupun tindakan pidana.

"Kemudian (berdasarkan) UU 7 Nomor 2017 tentang Pemilu, apabila ada oknum TNI masih melakukan politik praktis akan ada tindakan pidana ataupun teguran pimpinannya," kata Panglima TNI.

"Itu tertuang dalam buku saku yang kita berikan kepada seluruh prajurit sehingga tau apa yang harus dilakukan dan tidak dilakukan," sambung Agus.

Agus menuturkan dirinya telah melakukan deklarasi pemilu 2024 dengan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Pangdam, Kapolda, elemen masyarakat, KPU, Bawaslu, LSM, tokoh masyarakat hingga tokoh agama. Dalam kesempatan ini, semua pihak membuat pakta integritas tentang pemilu damai.

"Kita harapkan pelaksanaan pemilu bisa berjalan sesuai dengan yang ditentukan dalam keadaan aman dan damai," tutur Agus.