7 Respons PDIP hingga Jokowi soal Megawati Sindir Penguasa Saat Ini Seperti Orde Baru

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri merasa jengkel dengan para penguasa yang bertindak seperti zaman orde baru. Sebab kemerdekaan Indonesia penuh dengan perjuangan.

Hal tersebut, dia sampaikan dalam acara Rakornas organisasi sukarelawan dan simpatisan pendukung capres-cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD di Hall B3-C3 JIEXPO Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin 27 November 2023.

"Mustinya ibu enggak boleh ngomong gitu, tapi sudah jengkel tahu enggak. Kenapa? Republik penuh dengan pengorbanan tahu tidak? Kenapa sekarang kalian yang baru berkuasa itu mau bertindak seperti zaman orde baru?" kata Megawati.

Mega pun menyerukan agar seluruh relawan Ganjar-Mahfud untuk melawan dan memenangkan pasangan nomor urut 3 itu di Pilpres 2024 dengan satu putaran.

"Benari tidak? merdeka, menang kitaaa Ganjar-Mahfud satu putaran," ucap Mega, disambut riuh tepuk tangan dari seluruh relawan yang hadir.

Lebih lanjut, dia mengaku merasa tak dihargai. Padahal, dirinya juga pernah memimpin Indonesia. Namun, Mega menegaskan sebagai partai dengan logo banteng tidak akan pernah keok dengan siapa pun.

"Ndak, kadang-kadang ya, kadang-kadang apa ya, saya manusia juga dong. Tetapi ya bayangkan, kok saya tidak seperti dihormati ya. Lho, kenapa? Lho saya jelek-jelek pernah presiden lho, dan masih diakui dengan nama Presiden ke-5 republik Indonesia lho," ujar dia.

"Saya tentu tidak, apa, nurani saya ya terbuka dong, lho ini gimana sih? Maunya apa sih? Mari kalau mau bersaing, kita, saya kalau suka di PDI Perjuangan, Biar ibu ini perempuan tapi ibu petarung, kita aja lambangnya banteng, mana ada banteng itu keok," imbuh Megawati.

Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Solo FX Hadi Rudyatmo menanggapi pernyataan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang menyebut penguasa saat ini bertindak seperti Orde Baru. Dia memberi label Neo Orde Baru plus pada penguasa hari ini.

"Itu saya kalau menyampaikan bukan sikap Orde Baru, Neo Orde Baru Plus," kata dia saat konferensi pers di kawasan Jakarta Selatan, Rabu 29 November 2023.

Pria yang biasa disapa Rudy ini membandingkan dengan gaya kepemimpinan Soeharto. Menurut dia, saat itu memang terjadi pengancaman dan intimidasi. Namun, cara-caranya berbeda jauh dengan sekarang.

"Kalau pak Harto masih baik baik saja cara mengancamnya tidak seperti sekarang. Intimidasi ya nggak terang-terangan kayak begini. Dari institusi perintah ke bawah dan sebagainya nggak seperti itu dulu,"ucap dia.

FX Hadi tak menjelaskan secara gamblang terkait pengancaman maupun itimidasi yang dimaksud. Dia meminta awak media bertanya lebih jelas kepada orang yang pernah menjadi korban.

"Tanya yang diancam wong aku itu nggak diancam. kalau saya diancam mau saya buka," ujar dia.

Lebih jauh, FX Hadi menjelaskan, maksud Neo Orde Baru Plus. Dia mengatakan, kekuasaan yang dimiliki sekarang ini dipergunakan dengan segala cara yang tidak beretika.

"Masih beretika pak Harto," ujar dia.

Namun, saat disinggung terkait dengan kekuasaan untuk menangkan pasangan calon tertentu, FX Hadi enggan menjawab.

"Tanya sana yang menggunakan hak kekuasaan. Jadi kemarin saya sampaikan Ojo adigang adigung adigunom tapi ojo nya ilang. Jadi adigang adigung adiguno artinya berkuasa segala sesuatunya akan saya pergunakan untuk kepentingan diri saya sendiri," jelas Rudy.

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto merespons sindiran Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri yang menyebut penguasa-penguasa saat ini bertindak seperti zaman orde baru (orba). Airlangga mengatakan bahwa zaman orde baru sudah lewat.

"Orde baru kan sudah chapter yang sudah lewat," kata Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu 29 November 2023.

Airlangga Hartarto enggan berkomentar banyak soal sindiran Megawati itu. Menurut Airlangga, orde baru sudah lewat. Saat ini Indonesia telah masuk ke orde reformasi.

"Ya kalau kita masuk dalam orde reformasi," ujar Airlangga.

Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep turut menanggapi pernyataan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri yang menyebut penguasa saat ini seperti orde baru.

"Saya enggak tahu, maksudnya definisi seperti orde baru itu seperti apa dulu? Karena saya sendiri kan saya tidak mengalami. Karena waktu itu saya masih umurnya kecil, jadi saya enggak mengalami," kata Kaesang dilansir dari Antara, Kamis 30 November 2023.

Kaesang meyakinkan bahwa pemerintahan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin saat ini berbeda dibandingkan dengan masa orde baru.

"Teman-teman semua saya katakan, di medsos (media sosial) ngomong sesuatu menghina presiden ditangkap enggak?" tanya putra bungsu Presiden Jokowi itu.

Walaupun demikian, Kaesang menjelaskan kembali bahwa di masa pemerintahan Jokowi-Ma'ruf bukanlah seperti orde baru, kecuali seseorang tersebut telah menghina terlalu jauh atau kelewat batas.

"Oke ditangkap ketika menghina terlalu jauh, tetapi apakah sebuah forum diskusi atau apa yang namanya, sampai ada orang yang menangkap atau melakukan seperti itu? Apakah ada? Enggak ada toh?," tanya Kaesang.

Tim Kampanye Nasional (TKN) pasangan calon presiden-calon wakil presiden (capres-cawapres) nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka membantah pernyataan Ketua PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri yang menyebut bahwa pemerintahan saat ini seperti rezim orde baru (orba).

Pernyataan Megawati itu dinilai sebagai kegelisahan partai pengusung yang gagal menjadikan Presiden Joko Widodo atau Jokowi sebagai petugas partai politik. Terlebih, Jokowi diusung oleh PDIP sejak menjadi Wali Kota Solo hingga presiden dua periode.

"Statemen yang disampaikan Bu Mega itu adalah statemen kegelisahan sebagai orang tua, kegelisahan sebagai partai pengusung yang kebetulan sebetulnya berharap supaya Pak Jokowi itu dijadikan alat partai politik dan petugas partai politik tertentu. Tetapi Pak Jokowi lebih memilih menjadi petugas negara dan petugas rakyat daripada menjadi petugas partai politik," ujar Sekretaris TKN Nusron Wahid di Media Center Prabowo-Gibran, Jakarta Selatan, Selasa 28 November 2023.

Dia menuturkan bahwa kekuasaan selama 10 tahun ini dibentuk sendiri oleh Megawati sebagai partai pengusung Jokowi di Pilpres 2014 dan 2019. Nusron Wahid tak melihat ada tanda-tanda orde baru di pemerintahan saat ini.

Nusron mencontohkan salah satu tanda-tanda pemerintahan orde baru adalah terjadinya sentralisasi kekuasaan di tangan satu partai. Namun, nyatanya ada banyak kader partai politik yang duduk di kursi pemerintahan.

"Kekuasaan ini terdesentralisasi ke berbagai partai. Menko Perekonomian dari Golkar, kemudian Menteri Aparatur Negara itu dari PDIP," ucapnya.

"Jadi kalau kemudian pemerintahan hari ini dikatakan orde baru ciri-ciri orde baru adalah sentralisasi kekuasaan di tangan satu partai. Hari ini tidak ada sentralisasi kekuasaan di tangan satu partai," sambung Nusron.

Selain itu, Nusron menyebut tanda-tanda pemerintahan orde baru adanya Intelijen Negara (BIN) yang dipakai menakut-nakuti orang dan membuat pakta integritas untuk memenangkan calon tertentu. Dia menegaskan bahwa hal tersebut tak digunakan oleh Jokowi.

"Sehingga dengan adanya statement ini menjadi tidak relevan kalau pada hari ini kekuasaan ini dianggap menakut-nakutin mengancam, yang mengancam ini siapa? Yang diancam siapa?," ucap dia.

"Nah ini namanya adalah menyebarkan ilusi yang nanti akan diciptakan kayak semacam psy war yang sifatnya nanti adalah post truth yang seakan-akan kita tidak pernah peduli hukum itu berdasarkan fakta atau berdasarkan pada ilusi," sambung Nusron.

Dia lalu memberikan contoh lain tanda-tanda pemerintahan orde baru yakni, pembungkaman terhadap masyarakat yang berbicara kritis. Nusron menyebut Jokowi justru membiarkan pihak-pihak yang mengkritiknya.

"Jadi kami melihat tidak ada tanda-tanda nyata bahwa kekuasaan hari ini yang dipimpin oleh Pak Jokowi ini mengarah pada praktek orde baru karena syarat-syarat itu tidak ada," pungkas Nusron.

Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana angkat bicara soal Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri yang merasa jengkel dengan penguasa yang bertindak seperti zaman Orde Baru (Orba).

Ari mengatakan, Indonesia merupakan negara demokrasi sehingga siapapun berhak menyampaikan pendapatnya di ruang publik.

"Ya itu negara demokrasi ya. Semua orang bisa berpendapat, membuat penilaian. Saya kira itu cermin negara demokrasi," kata Ari Dwipayana kepada wartawan, Selasa 28 November 2023.

Dia tak mau berkomentar banyak soal pernyataan Megawati tersebut. Ari menyebut hal itu hak Megawati sebagai Ketua Umum partai politik untuk menyampaikan pandangannya.

"Saya tidak komentari itu lah. Itu domainnya Ibu Mega, partai politik," ujarnya.

"Aku enggak memberi komentar, negara demokrasi itu saja," sambung Ari.

Presiden Joko Widodo atau Jokowi enggan menanggapi sindiran Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri yang menyebut ada penguasa yang bertindak seperti zaman orde baru.

Dia hanya merespons dengan senyuman.

"Saya tidak ingin memberi tanggapan," kata Jokowi singkat kepada wartawan di Hutan Kita JIEP Kawasan Industri Pulo Gadung Jakarta Timur, Rabu 29 November 2023.