Soal Penanganan Karhutla, Pj Gubernur Sumsel Ingin Kedepankan Edukasi pada Masyarakat

Liputan6.com, Jakarta Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan siap bekerja sama dengan berbagai pihak dalam percepatan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah Sumsel.

Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Agus Fatoni menekankan dalam melakukan pengendalian dan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), pihaknya ingin mengedepankan edukasi kepada masyarakat terhadap bahaya dan dampak yang ditimbulkan.

Pemprov Sumsel Siapkan 1.000 Sertifikasi Halal Gratis Untuk UMKM

Dampak negatif yang dimaksud itu terkait dengan kesehatan, investasi maupun keselamatan nyawa.

"Kita akan bersinergi dan kerja sama dengan berbagai pihak melibatkan Kodam, Polda, Kejati bahkan perusahaan dalam memberikan pemahaman pada masyarakat akan dampak yang timbul akibat pembakaran lahan ini," ucap Fatoni dalam Rapat Koordinasi Khusus (Rakorsus) Peningkatan Upaya Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun 2023 di Gedung Manggala Wanabakti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Jakarta, Senin (19/10/2023).

Fatoni menilai dalam menanggulangi karhutla perlu keterlibatan langsung oleh masyarakat. Ini dikarenakan sebagian besar karhutla terjadi bukan karena terbakar tetapi sengaja dibakar.

"Kami melakukan peninjauan lapangan dan menemukan informasi bahwa kebakaran ini begitu rapi ada di lahan-lahan konsesi," kata Fatoni.

Oleh karena itu, pihaknya akan terus melakukan edukasi secara masif kepada masyarakat untuk tidak lagi melakukan praktik pembukaan lahan pertanian dengan cara dibakar.

2 dari 3 halaman

Dampak Asap dari Kahutla terhadap Kasus ISPA

Fatoni menegaskan bahwa kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) yang ditimbulkan asap dari karhutla secara umum tidak ada peningkatan yang signifikan.

"Jumlah kasus ISPA secara kumulatif pada minggu pertama sampai dengan minggu ke-4 di bulan September totalnya mencapai 40.000 lebih," paparnya.

Kemudian, terkait kondisi jarak pandang di Sumsel, wilayah tersebut pernah mengalami jarak pandang hanya 300 meter. Sementara itu, kondisi jarak pandangan normal 10.000 meter masih berjalan normal.

"Namun penundaan (penerbangan) belum terjadi dan take off meski akibat terbatas cara pandang juga masih bisa berlangsung," ucap Fatoni.

3 dari 3 halaman

Arahan Menko Polhukam

Sementara itu, dalam kesempatan yang sama Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Indonesia Mahfud MD juga mengajak seluruh pihak untuk mengambil langkah yang masif.

"Seluruh Kementerian/Lembaga, Panglima TNI dan Kapolri, Kepala Daerah, Pangdam, Danrem, Kapolda dan perusahaan serta masyarakat untuk semakin meningkatkan kerja sama dan saling bahu membahu dalam upaya untuk menanggulangi karhutla sebagaimana amanat Inpres No. 3 Tahun 2020," kata Mahfud.

(*)