HEADLINE: SBY Siap Turun Gunung Menangkan Prabowo, Peluang dan Prediksinya?

Analis politik Arifki Chaniago menyatakan, dukungan SBY ke Prabowo merupakan langkah Partai Demokrat yang sangat realistis setelah sebelumnya dikhianati oleh Anies Baswedan dan Partai Nasdem.

Anies dan Partai Nasdem secara tiba-tiba lebih memilih Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menjadi cawapresnya ketimbang AHY. Padahal, beberapa pekan sebelumnya, Anies meminta secara personal kepada AHY untuk menjadi cawapres.

Baca Merasa Dikhianati, Demokrat Bagikan Surat Anies Ajak AHY Jadi Cawapres

Partai Demokrat pun langsung mencabut dukungan untuk Anies Baswedan dan keluar dari Koalisi Perubahan yang telah dibangun bersama Partai Nasdem dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Direktur Eksekutif Aljabar Strategic itu juga menilai, hubungan SBY dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri yang sampai saat ini belum membaik menjadi batu ganjalan Partai Demokrat untuk mendukung Ganjar Pranowo.

Meskipun, dalam beberapa waktu terakhir SBY menyiratkan keinginannya untuk bertemu dengan Megawati. SBY mencoba memperbaiki hubungannya dengan Megawati yang sudah lama renggang.

"Ini langkah Partai Demokrat yang sangat realistis. Kader-kader sempat terguncang karena Demokrat keluar dari Koalisi Perubahan," kata Arifki kepada Liputan6.com, Senin, 18 September 2023.

"Pilihan Demokrat dukung Prabowo lebih strategis dari pada ke Ganjar. Ini tidak hanya perbedaan pendukung saja, tetapi juga belum harmonisnya hubungan SBY dengan Megawati," Arifki menambahkan.

Kini, setelah bergabungnya ke koalisi pendukung Prabowo, menurut Arifki, Partai Demokrat harus mengubah tagline kampanye yang sebelumnya dikenal sebagai aktor perubahan dan perbaikan. Partai Demokrat yang selama dua periode kepemimpinan Jokowi mengambil peran sebagai oposisi. Sebab, Prabowo dan mitra koalisinya merupakan pendukung pemerintahan Presiden Jokowi.

"Namun begitu, dengan mendukung Prabowo, secara elektoral posisi Demokrat relatif aman, karena pemilih Anies dan Prabowo cenderung relatif sama. Selain itu, Partai Demokrat juga perpengalaman mendukung Prabowo di pilpres 2019," kata Arifki.

Demokrat Tidak Ada Pilihan

Setali tiga uang, pengamat politik dari Universitas Al Azhar Jakarta, Ujang Komarudin, juga menilai dukungan SBY ke Prabowo pada pilpres 2024 merupakan pilihan rasional. Sebab, kata Ujang, tidak ada pilihan lain bagi partai besutan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) selain mendukung Prabowo.

"Kalau ke PDIP sulit karena belum ada islah dan belum ada rekonsiliasi antara SBY dengan Megawati. Itu membatasi Demokrat tidak bisa berkoalisi dengan PDIP," ujar Ujang kepada Liputan6.com, Senin, 18 September 2023.

"Di saat yang sama, tidak mungkin Demokrat mengusung Anies-Cak Imin karena sudah kecewa. Ya pilihannya Prabowo Subianto. Itu rasional dan itu berdasarkan aspirasi dari pengurus-pengurus Partai Demokrat yang ada di bawah," kata Ujang.

Baca Sah! Partai Demokrat Cabut Dukungan untuk Anies dan Keluar dari Koalisi Perubahan

Ujang melihat ada beberapa pertimbangan lain SBY mendukung Prabowo di pilpres 2024. Pertama, Partai Demokrat ingin menaikkan elektabilitasnya dengan mendukung Prabowo, yang dalam sejumlah survei elektabilitas capres berada di posisi teratas.

Sementara, menurut Ujang, jika bergabung dengan PDIP, elektabilitas Partai Demokrat justru tidak akan naik. Sebab, Demokrat merupakan partai oposisi.

"Jika bergabung dengan partai pemerintah, tentu pendukung pasti akan kecewa. Kalau kecewa bisa menurunkan elektabilitas. Maka bergabung dengan koalisi Prabowo menjadi jalan tengah yang bisa diterima oleh Partai Demokrat," kata Ujang.

Faktor lainnya, ada kedekatan emosional antara SBY dengan Prabowo yang sama-sama keluarga besar tentara, sama-sama jenderal senior di TNI. Selain itu, kemungkinan lain, alasan Partai Demokrat mendukung Prabowo karena potensi menangnya lebih besar.

"Ketemulah satu rumah. SBY lebih nyaman ketika berkoalisi dengan Gerindra dan Prabowo," kata Ujang.

Dengan bergabungnya Partai Demokrat, menjadikan koalisi pendukung Prabowo Subianto menjadi gemuk. Saat ini, total sudah ada empat parpol parlemen yakni, Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Demokrat. Parpol nonparlemennya yaitu, Partai Bulan Bintang (PBB) dan Partai Gelora.

Sementara itu, di koalisi pendukung Ganjar terdiri dua parpol parlemen dan dua nonparlemen yaitu, PDI Perjuangan, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Perindo dan Partai Hanura.

Di koalisi Anies-Cak Imin ada Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Dari ketiga bakal capres itu, jelas koalisi Prabowo yang paling gemuk. Namun, apakah akan memengaruhi kemenangan? Pengamat politik Ujang Komarudin menilai banyak faktor yang menentukan kemenangan di pilpres. Salah satunya dukungan partai politik.

"Dukungan parpol penting, bukan hanya memenuhi 20 persen syarat pencapresan, tapi juga untuk membawa sebuah psikologi kemenangan," kata Ujang.

Basis suara setiap partai politik berbeda. Mereka memiliki kantong-kantong suara di setiap daerah. Dalam konteks ini, kata Ujang, partai politik harus menyolidkan dukungannya terhadap capres. Sehingga, roda mesin di setiap wilayah begerak dan maksimal memenangkan capres pilihannya.

Selain itu, faktor cawapres juga mempunyai peran penting untuk memenangkan pilpres. Apalagi, saat ini, ketiga kandidat capres, Prabowo, Ganjar, dan Anies memperoleh elektabilitas yang tidak begitu jauh, maka peran cawapres menentukan.

"Maka sokongan elektabilitas dari cawapresnya penting. Perlu dicari cawapres yang bisa menambah elektabilitas capres yang ada saat ini. Jadi sangat penting peran cawapres untuk bisa menambah kemenangan," kata Ujang.

Namun, kata Ujang, pilpres adalah pertarungan capres. Figur, popularitas dan elektabilitas capres menjadi faktor paling penting untuk memenangkan pertarungan.

"Pilpres itu pertarungan figur. Figur Prabowo, figur Ganjar, figur Anies. Jadi figur capres penting," ujar Ujang.

Soal koalisi gemuk berpotensi menang atau tidak, saat ini belum terlihat. Sebab, faktor-faktor tadi belum berjalan. Mesin partai belum bergerak maksimal. Selain itu, baik Prabowo maupun Ganjar, sampai saat ini juga belum mengumumkan pasangannya.

Oleh karena itu, potensi kemenangan Prabowo dalam pilpres 2024 dengan koalisi gemuknya, belum bisa terlihat.

"Jadi kalau saat ini belum bisa kita lihat potensi kemenangannya. Nanti kita lihat siapa cawapresnya, berapa elektabilitas akhirnya. Jadi koalisi gemuk itu harus dibarengi dengan figur Prabowo yang harus memiliki elektabilitas tinggi," tuturnya.

Bertambahnya dukungan partai politik menjadi keuntungan besar bagi Prabowo. Arifki Chaniago melihat Prabowo akan memanfaatkan dukungan itu sebagai basis politik.

Meskipun, menurut Arifki, dari sejumlah partai politik yang mendukung Prabowo masih lemah di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Dua daerah yang memang dibutuhkan oleh Prabowo dari sisi elektoral.

"Dalam konstelasi yang telah dimulai oleh Anies-Cak Imin, posisi cawapres juga sangat penting. Karena cawapres bakal memperkuat daya tawar capres. Misalnya, Ganjar butuh dukungan di Jabar, sedangkan Anies dan Prabowo butuh cawapres yang kuat di Jatim," ujar Arifki.

"Jika kita ingin logis, kekuatan politik di cawapres, maka Prabowo Subianto membutuhkan figur cawapres yang berlatar belakang NU," Arifki menambahkan.

Ujang Komarudin mengatakan, dari nama-nama yang muncul ke permukaan, masih berpotensi untuk menjadi cawapres Prabowo. Sebut saja Erick Thohir, Gibran Rakabuming Raka, Yenny Wahid. Belum lagi nama-nama lain seperti Mahfud Md, Ridwan Kamil, dan Airlangga Hartarto.

Namun, Ujang melihat, Prabowo dan partai pendukungnya pasti tengah menghitung serta mengkalkulasikan secara matang dalam mencari cawapres yang bisa mendongkrak elektabilitas dan memenangkan pilpres 2024.

"Saya melihat semua masih punya potensi untuk menjadi cawapres Prabowo Subianto. Karena harus memperhitungkan segala hal, segala aspek dalam mencari sosok cawapres. Mereka pasti mengkalkulasinya secara matang untuk mencari cawapres secara rasional bisa memenangkan Prabowo, tidak asal-asalan. Siapa figurnya. Nama-nama yang sudah muncul, atau bisa jadi di luar itu," kata Ujang.

Soal nama AHY yang kemungkinan disodorkan SBY ke Prabowo, Ujang menilainya sebagai hal wajar. Demokrat sebagai partai pendukung Prabowo memiliki hak yang sama dengan partai lain untuk menyodorkan nama cawapres.

"Sama juga dengan PAN yang menyodorkan Erick Thohir, Golkar yang menyodorkan Airlangga. Jadi hal yang wajar, tapi kan belum tentu dipilih, belum diterima sebagai cawapres," kata Ujang.

Baca juga PDIP Coret Ridwan Kamil dan AHY dari Daftar Kandidat Cawapres Ganjar

Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Viva Yoga mengaku bersyukur dengan bergabungnya Partai Demokrat ke dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM). Koalisi pendukung Prabowo akan menjadi besar dengan kehadiran Partai Demokrat.

"Ini akan menjadi koalisi yang besar ya, tidak koalisi yang gemuk. Karena ada koalisi gemuk, ada koalisi kurus kurang makan karena stunting, kurang protein. Ini adalah koalisi besar karena akan menambah kekuatan menjadi besar, menambah semangat untuk bersemangat besar dan punya potensi besar untuk dapat memenangi pilpres 2024," ujar Viva Yoga kepada Liputan6.com, Senin, 18 September 2023.

Viva menyampaikan, setelah Demokrat resmi bergabung, langkah selanjutnya yaitu membentuk struktur tim pemenangan capres-cawapres Koalisi Indonesia Maju, baik di pusat maupun daerah. Berikutnya, akan membuat program serta platform koalisi.

"Yang ketiga, kita akan terus untuk menyatukan kekuatan di internal koalisi agar bisa menjadi nilai positif untuk kemenangan di pilpres. Suara pemilu legislatif harus ekuivalen dengan suara di pemilu presiden," ujar Viva.

Selain itu, Viva menyebutkan beberapa strategi koalisi dalam memenangkan pilpres 2024 di antaranya, membangun kekuatan di struktur pemenangan pusat, provinsi, daerah, sampai ke tingkat desa. Koalisi Indonesia Maju juga akan gencar melakukan sosialisasi dan kampanye Prabowo.

Terkait cawapres, Viva menyatakan, merupakan kewenangan Prabowo dan pimpinan partai koalisi.

"Intinya bahwa calon wakil presiden, siapa pun itu, menjadi keputusan yang terbaik bagi anggota koalisi. Targetnya agar menang pemilu presiden. Dan keputusan itu akan didasarkan kepada rapat secara kekeluargaan yang berdasarkan musyawarah mufakat kolektif kolegial," jelas Viva.

Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, bergabungnya Partai Demokrat tidak akan menggangu penentuan cawapres di Koalisi Indonesia Maju (KIM). Sebab, cawapres akan ditentukan oleh Prabowo Subianto.

"Semua partai yang berkoalisi di Koalisi Indonesia Maju menyarankan sepenuhnya penentuan cawapres kepada calon presiden yang didukung, dalam hal ini Pak Prabowo Subianto," kata Dasco kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 18 September 2023.

Meskipun begitu, Dasco menegaskan bahwa Prabowo tetap akan bermusyawarah dengan para ketua umum mitra koalisi.

"Namun tentunya Pak Prabowo pasti akan urun rembuk kepada partai-partai koalisi untuk menerima masukan dan pertimbangan tentang cawapres yang akan diajak bersama-sama dalam pilpres," kata Dasco.