Menteri Yasonna Laoly Lantik Dhahana Putra Jadi Dirjen HAM Kemenkumham

Menkumham Yasonna Laoly melantik Dhahana Putra sebagai Direktur Jenderal HAM, Selasa, (4/4/2023). (Liputan6.com/ Fachrur Rozie)

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly melantik Dhahana Putra sebagai Direktur Jenderal HAM. Pelantikan dilakukan di Kantor Pusat Kemenkumham, Kuningan, Jakarta Selatan pada Selasa, (4/4/2023).

Yasonna Laoly optimistis Dhahana mampu mendorong upaya penghormatan, pelindungan, pemenuhan, penegakan, pemajuan HAM (P5HAM) di Indonesia yang lebih baik lagi.

159.557 Warga Binaan Diganjar Remisi Lebaran Idul Fitri 2024, Negara Hemat Rp 81,2 Miliar
Perjanjian Ekstradisi RI-Singapura Resmi Berlaku, Menkumham Sebut Langkah Progresif

Merespons ekspektasi tersebut, Dhahana membeberkan fokus prioritas yang akan dikejar dalam kepemimpinannya sebagai Dirjen HAM di 100 hari yang akan datang.

"Yang pertama, terkait penanganan pelanggaran HAM yang berat masa lalu, sesuai instruksi Bapak Presiden, bersama Kemenko Polhukam dan Kementerian Luar Negeri, kami akan melakukan upaya-upaya percepatan untuk proses pemulihan hak kewarganegaraan bagi eksil yang ada luar negeri," tutur Dhahana usai pelantikan.

Selanjutnya, Dirjen HAM Dhahana Putra menargetkan dalam 3 bulan mendatang salah satu prioritas nasional, Indeks HAM Indonesia (IHAMI), akan memasuki tahap pengumpulan data dari Kementerian/Lembaga. Perlu diketahui, IHAMI merupakan instrumen pengukur implementasi HAM di Indonesia.

"Harapannya melalui IHAMI, pemerintah mampu mendapatkan gambaran yang utuh dan aktual terkait implementasi HAM di Indonesia," kata dia.

Gubernur Bali I Wayan Koster tak hanya mengeluarkan kebijakan melarang turis asing menyewa motor, ia juga mengusulkan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Republik Indonesia untuk mencabut visa on arrival (VoA) bagi warga nega...

2 dari 2 halaman

Dirjen HAM Terbuka Terima Masukan

Selain itu, dalam rangka mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional pasca pandemi, Direktorat Jenderal HAM juga mendorong pengesahan Strategi Nasional Bisnis dan HAM menjadi Peraturan Presiden.

"Mudah-mudahan dalam tahun ini, Bapak Presiden akan segera mengesahkan Perpres tersebut, agar prinsip-prinsip hak asasi manusia, sesuai UNGPs, dapat dijalankan di sektor bisnis," jelasnya.

Sebagai informasi, rancangan Strategi Nasional Bisnis dan HAM telah masuk ke dalam program penyusunan Peraturan Presiden tahun 2023. Hal ini sebagaimana diatur di dalam Kepres No. 26 Tahun 2022 tentang Program Penyusunan Peraturan Presiden Tahun 2023.

Terakhir, Dirjen HAM menyampaikan pihaknya selalu terbuka terhadap masukan konstruktif dari publik dalam rangka meningkatkan implementasi P5HAM di tanah air.

"Ke depan kami akan terus membangun komunikasi yang baik dalam menyampaikan program-program yang dikelola oleh Ditjen HAM," pungkas Dhahana.