HEADLINE: Ketum Demokrat AHY Lontarkan Beragam Kritik ke Pemerintahan Jokowi, Genjot Elektabilitas?

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyampaikan pidato politik di hadapan para kader Demokrat di Tennis Indoor Senayan, Jakarta, Selasa (14/3/2023). Dalam pidatonya, AHY lebih banyak mengkritrik kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) seperti program food estate sampai UU Cipta Kerja serta kondisi ekonomi.

Pakar komunikasi politik, Emrus Sihombing menilai pidato AHY yang mengkritik pemerintah tak lepas untuk meningkatkan elektabilitas Partai Demokrat dan dirinya sendiri. Sebab kata Emrus, komunikasi politik seseorang pasti didasari atas kepentingan politiknya.

"AHY kan tokoh sentral di Demokrat yang digadang-gadang sebagai capres atau cawapres, tujuannya (mengkritik pemerintah) bisa saja untuk menaikkan awareness AHY," kata Emrus kepada Liputan6.com di Jakarta, Sabtu, (17/3/2023). 

Namun, kata Emrus, sangat wajar jika AHY mengkritik kebijakan Jokowi karena Partai Demokrat berada di luar pemerintah. 

"Berarti dalam hal ini AHY melakukan perannya sebagai oposisi. Dalam suatu negara demokrasi, perlu adanya oposisi untuk melakukan suatu koreksi," kata dia. 

Namun, Emrus menyayangkan kritikan AHY kepada pemerintah ini tak dibarengi oleh solusi.  

"Kritik yang diberikan sebaiknya dibarengi dengan solusi. Hal ini akan memberikan nilai lebih kepada AHY," kata Emrus.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Direktur Eksekutif Aljabar Strategic, Arifki Chaniago. Menurutnya kritikan AHY soal kebijakan pemerintah ini merupakan salah satu strategi untuk menaikkan elektabilitas Partai Demokrat. 

"Bagian strategi dari menaikan elektabilitas, makannya AHY mengambil pidato ini agar mendapat sorotan dari publik," kata Arifki kepada Liputan6.com di Jakarta, Jumat, (17/3/2023).

Selain agar mendapat sorotan publik, kata Arifki, pidato ini juga diharapkan bisa memberikan posisi tawar kepada AHY di Koalisi Perubahan.

"Karena posisi Demokrat belum jelas makannya dengan mengambil posisi duluan dengan mengkritik pemerintah maka respons elektoralnya akan langsung naik. Kredit poinnya akan diambil Demokrat sendirian. Karena Nasdem dan PKS masih sibuk dengan nego-nego elit soal siapa cawapresnya Anies Baswedan," ujar dia. 

Selain itu, AHY juga belum menginstruksikan para kadernya untuk mendukung Koalisi Perubahan dan Anies Baswedan di Pilpres 2024 dalam pidatonya. Sikap ini bisa jadi merupakan sinyal akibat tidak adanya kepastian dari NasDem dan PKS tentang nasib AHY di Koalisi Perubahan.

"Koalisi Perubahan ini masih sendiri-sendiri. Meskipun ketiga partai sudah menyatakan dukungan kepada Anies Baswedan. Tetapi, saya melihat Demokrat menunggu dari NasDem dan PKS terkait posisi AHY sebagai cawapres Anies," ujar Arifki.

Dengan adanya sikap politik pribadi Partai Demokrat terhadap pemerintahan Jokowi, kata dia, terlihat langkah politik Demokrat lebih tajam dibandingkan NasDem yang masih berada di dalam pemerintahan. Demokrat ingin ambil langkah duluan dari pada menunggu NasDem yang satu kakinya masih berada di pemerintahan.

"Pidato AHY itu memberikan pesan politik bahwa Koalisi Perubahan tidak mungkin tegas mengkritik pemerintah karena belum jelasnya posisi NasDem. Sepertinya AHY ingin mengiring sendiri sikap Demokrat kehadapan rakyat tanpa harus menunggu AHY bakal menjadi cawapres Anies atau tidak," ujar Arifki.

Tak Bermaksud Naikkan Elektabilitas

Sementara Ketua DPP Partai Demokrat Didik Mukriyanto menegaskan, pidato AHY itu tidak bermaksud untuk menaikkan elektabilitas atau unjuk kekuatan agar dipilih sebagai calon wakil presiden mendampingi Anies Baswedan.

“Korelasinya enggak di sana, di dalam koalisinya kami NasDem, Demokrat dan PKS termasuk Anies capresnya sudah terang dan jelas bahwa memberi ruang yang luas kepada capresnya mas Anies untuk memilih wakilnya,” kata Didik pada wartawan, Jumat (17/3/2023).

Didik menyebut Demokrat telah menyatakan bersama NasDem dan PKS mendukung siapapun yang akan dipilih Anies Baswedan sebagai cawapres. Termasuk apabila nanti Anies memilih AHY.

“Kami Demokrat dan PKS terbuka siapapun yang akan dipilih termasuk Mas AHY. Jika Mas AHY punya ruang sesuai dengan kriteria yang diharapkan koalisi dan capresnya Mas Anies ya apa bijak melarang Mas AHY untuk jadi cawapresnya?,” kata dia.

Didik memastikan Demokrat akan tetap berada di Koalisi Perubahan siapapun cawapres yang akan dipilih Anies Baswedan. 

“Prinsipnya bahwa terpenting bangun koalisi bukan hanya keterpilihan presiden cawapresnya, justru platform perjuangan yang kita kuatkan. Platformnya jelas kita katakan kita sepakat 3 ini adalah memperjuangkan perubahan dan perbaikan,” ujarnya.

Didik menjelaskan pesan atau maksud dari pidato politik AHY bukan hanya untuk kader demokrat saja.

“Iya tentu harus dimaknai bahwa AHY memimpin partai Demokrat, tidak hanya milik kader Demokrat tapi memperjuangkan harapan dan keinginan masyarakat yang menjadi konstituen Demokrat,” kata Didik.

Didik mengklaim Demokrat tidak berhenti menjaring masukan dan aspirasi masyarakat baik yang dilakukan struktur partai maupun saat AHY turun ke bawah.

Pidato AHY itu menurut Didik menyinggung kesulitan ekonomi dan jeritan masyarakat.

“Tidak dipungkiri bahwa aspirasi itu khususnya saya melihat bahwa masyarakat memang harus dipikirkan lebih lagi terkait dengan kesejahteraannya akses ekonominya,” kata dia.

“Kami melihat jeritan masyarakat yang susah hidupnya, dan potensi terjadinya pemutusan hubungan kerja dan pengangguran itu menjadi fokus kita itulah menjadi kewajiban kami di demokrat termasuk mas AHY untuk meminta kepada seluruh kadernya baik yang ada legislatif maupun eksekutif untuk terus memperjuangkan,” tambahnya.

Menurut Didik, tanggapan AHY bukan wong cilik terbantahkan sebab AHY sangat paham apa yang dirasakan rakyat kecil.

“Jika orang berpandangan bahwa mas AHY bukan dari wong cilik semangatnya ya bukan di situ lagi justru beliau sangat mengerti apa yang diharapkan masyarakat karena mas AHY adalah pemimpin yang dekat dengan masyarakat,” ujarnya.

Ajak Adu Data

Deputi Pemilu DPP Demokrat Kamhar Lakumani menegaskan pesan yang ingin disampaikan AHY dalam pidatonya jelas berdasarkan data dan fakta di masyarakat.

“Substansi pidato Mas Ketum AHY menerangkan dan menegaskan tentang komitmen perubahan dan perbaikan. Kritik yang dipresentasikan berdasar data dan fakta, bukan asalan. Apa yang disampaikan sejatinya merupakan aspirasi rakyat dan kekhawatiran banyak pihak mencermati kondisi kehidupan berbangsa dan bernegara yang semakin semrawut dari sisi ekonomi, kehidupan demokrasi, politik dan hukum,” kata Kamhar saat dikonfirmasi, Jumat (17/3/2023).

Kamhar menilai, pidato tersebut merupakan bagian dari edukasi publik atau pendidikan politik. AHY menurutnya ingin menerangkan kepada publik apa yang menjadi dasar pemikiran Partai Demokrat memperjuangkan aspirasi perubahan dan perbaikan. 

“Jadi keliru jika menilai bahwa pidato ini dimaksudkan untuk menaikan elektabilitas. Jika pun mendapatkan insentif elektoral dari pidato politik tersebut, itu merupakan konsekuensi logis dari peningkatan kritisisme publik,” kata dia.

Terkait banyaknya kritik dari politikus lain terhadap isi pidato AHY, Kamhar mempersilakan pihak yang kontra membalas dengan adu data dan gagasan saja daripada hanya berargumen.

“Merespon kritik yang disampaikan terhadap pidato politik Mas Ketum AHY tersebut silahkan saja data adu data, gagasan adu gagasan disampaikan ke publik mana kritik yang tak berdasar atau salah sasaran,” pungkasnya.

PDIP Minta AHY Buktikan Ucapannya

Politikus Senior PDIP Junimart Girsang meminta agar AHY membuktikan program pemerintahan mana yang tidak berdampak pada wong cilik.

"Pertama kalau ada statement yang mengatakan bahwa Pak Jokowi itu tidak pro wong cilik, silakan dibuktikan. Wong cilik mana yang komplain terhadap pemerintahan Pak Jokowi," kata Junimart, saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/3/2023).

Wakil Ketua Komisi II DPR RI itu mengaku jika di daerah pemilihan (Dapil) dirinya di Sumatera Utara banyak wong cilik yang senang dengan pemerintahan Jokowi. Bahkan, mereka berharap Jokowi bisa menjadi presiden di periode selanjutnya.

"Saya misalnya dapil Sumatera Utara hampir 99 persen wong cilik sangat senang dengan Pak Jokowi bahkan lebih radikal lagi mereka mengatakan sebaiknya Pak Jokowi tetap presiden lagi aja, Pak, itu di bawah, grassroot, walaupun mereka tidak paham tentang UUD 1945 hanya dua periode," ungkapnya.

"Itu lah bagaimana rakyat itu wong cilik sangat sayang dengan Pak Jokowi," imbuh Junimart.