Komisi Yudisial menerima dua laporan terkait dugaan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam putusan penundaan pemilu 2024.
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/avatars/1538263/original/070020000_1573285579-unknown-4.jpg){kind=avatar}
Komisi Yudisial menerima dua laporan terkait dugaan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam putusan penundaan pemilu 2024.
Liputan6.com, Jakarta Komisi Yudisialmenerima dua laporan terkait dugaan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam putusanpenundaan pemilu 2024
Baca berita terkini dan terpercaya di Berita Liputan6
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5481050/original/073182400_1769075263-Gubernur_Jawa_Barat_Dedi_Mulyadi.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/9299928/original/085453400_1784279402-cek_fakta_dana_hibah_prabowo_-_purbaya.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/9334325/original/020353700_1787832097-cek_fakta_CPNS.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/9335137/original/038803100_1787912353-cek_fakta_-_bantuan_bibit_ayam.jpg)
