KSP: Tidak Ada Penetapan Status Darurat Sipil di Papua

Liputan6.com, Jakarta - Kantor Staf Presiden (KSP) menekankan bahwa penetapan status darurat sipil di Papua ada di tangan Presiden Joko Widodo atau Jokowi, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Namun, hingga kini Jokowi belum mengeluarkan status darurat sipil di Papua.

"Penetapan keadaan bahaya, termasuk di antaranya darurat sipil sebagai salah satu gradasi dari keadaan bahaya tersebut memiliki mekanisme formal-prosedural yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dimana penetapan atas keadaan tersebut dilakukan oleh Presiden," kata Deputi V KSP Jaleswari Pramodhawardani kepada wartawan, Selasa (14/2/2023).

"Hingga saat ini, tidak ada penetapan darurat sipil oleh Presiden di Daerah Papua," sambungnya.

Adapun wacana status darurat sipil Papua ini menyusul dibakarnya pesawat terbang Susi Air oleh kelompok kriminal bersenjata (KKB). Jaleswari mengatakan penindakan terhadap KKB akan tetap merujuk pada undang-undang, menyusul peristiwa pembakaran pesawat Susi Air.

"Mengingat hal tersebut, langkah dalam penindakan KKB yang dilakukan tetap merujuk pada langkah-langkah penegakan hukum secara terukur dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku," jelasnya.

Sebelumnya, KKB pimpinan Egianus Kogoya membakar pesawat milik Susi Air saat mendarat di lapangan terbang Paro, Selasa (8/2/2023).

Komandan Korem (Danrem) 172/PWY Brigjen TNI J.O Sembiring menduga pilot Susi Air, Philip Mark Mehrtens, warga negara berkebangsaan Selandia Baru, masih hidup bersama Kelompok Kriminal Bersenjata (KSB) Papua pimpinan Egianus Kogoya.

"Diperkirakan pilot Mehrtens saat ini masih ada bersama KSB dan untuk memastikannya aparat keamanan masih terus melakukan penyelidikan," ujar Brigjen Sembiring yang dihubungi Antara di Jayapura, Papua, Minggu.