BPKH dan KPK Berkolaborasi Kawal Dana Haji Agar Transparan dan Akuntabel

Liputan6.com, Jakarta - Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) berkunjung ke Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pada Kamis, 5 Januari 2023 kemarin. BPKH meminta KPK turut mengawal penggunaan dana haji agar transparan dan akuntabel.

BPKH sebagai pemegang amanah umat yang dititipkan dana haji, meminta saran dan rekomendasi dari KPK sebagai bentuk mitigasi korupsi. Pada saat biaya haji ditetapkan oleh pemerintah dan DPR, BPKH akan mendistribusikan biaya tersebut kepada Ditjen PHU Kementerian Agama, dalam hal ini sebagai penyelenggara haji.

"Biaya haji di tahun 2022 mencapai Rp98 juta sedangkan masyarakat membayar sebesar Rp39 juta, selisih ini dibayarkan dari nilai manfaat yang dikelola BPKH, ini merupakan tantangan bagi investasi yang dilakukan. Saat ini BPKH mengelola saldo Rp165 Triliun dengan sebaran bentuk Surat Berharga Syariah Negara, Penempatan di Perbankan dan investasi langsung," ujar Kepala Badan Pelaksana BPKH Fadlul Imansyah dalam keterangannya, Sabtu (7/1/2023).

Fadlul menambahkan, BPKH telah melakukan penjajakan dengan Syarikah Arab Saudi untuk memulai bisnis di Arab Saudi dalam segi transportasi, akomodasi, dan makanan, mengingat banyaknya jemaah asli Indonesia pada saat musim haji dan umroh.

BPKH dalam prosesnya berharap dapat dikawal oleh KPK pada saat BPKH melakukan investasi strategis dalam ekosistem perhajian.

Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan mengatakan, KPK melakukan fungsi monitoring yang memberikan saran dan rekomendasi ketika ada peluang korupsi.

"KPK telah memiliki kajian di tahun 2019 terkait 4 hal, dana kemaslahatan yang harus lebih transparan dan comply, peralihan barang milik haji, dan optimalisasi investasi di KPK yang mengkaji BPKH sebagai 4 besar pengelola dana publik yang terbesar bersama BPJS TK, Taspen dan LPS," kata Pahala.

Pahala menambahkan, BPKH sebagai pengelola dana publik harus menjauhkan diri dari permasalahan ethics, conflict of interest. Saat melakukan pembelian Bank Muamalat pun BPKH telah melakukan konsultasi dengan KPK.