Sukses

Forum Nasional Stunting 2022 BKKBN & Tanoto Foundation, Soroti Peran Garda Terdepan Penurunan Angka Stunting

Liputan6.com, Jakarta Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada balita yang disebabkan oleh kekurangan gizi kronis, infeksi berulang, dan tidak mendapatkan stimulasi psikososial yang cukup terutama yang terjadi sejak janin dalam kandungan sampai awal kehidupan anak (1000 Hari Pertama Kehidupan). Dampaknya, perkembangan fisik dan perkembangan otak anak dapat terganggu sehingga terjadi penurunan kapasitas intelektual yang akan berpengaruh pada produktivitas saat dewasa. 

Berkaitan dengan hal tersebut, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) ditunjuk sebagai Koordinator Percepatan Penurunan Stunting. Tanggung jawab itu diberikan langsung oleh Presiden Jokowi lewat penandatanganan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, pada Agustus 2021. 

BKKBN mengeluarkan Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia (RAN PASTI) sebagai acuan dalam pelaksanaan percepatan penurunan stunting bagi Kementerian dan Lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, serta pemangku kepentingan lainnya. Kerangka yang digunakan dalam RAN PASTI fokus pada tiga pendekatan yaitu:

  1. Pendekatan intervensi gizi
  2. Pendekatan multisektor dan multipihak, dan
  3. Pendekatan berbasis keluarga berisiko stunting

Selama setahun terakhir RAN PASTI berjalan, BKKBN juga bekerja sama dengan Tanoto Foundation. Kerja sama itu dijalin dengan mengadakan Forum Nasional Stunting 2022 bertema Bergerak Bersama Garda Terdepan dalam Pendampingan Keluarga untuk Percepatan Penurunan Stunting pada Selasa (6/12), di Jakarta.

Tujuan digelarnya forum tersebut tak lain, sebagai sarana menyebarluaskan praktik baik berbagai elemen pentahelix, memahami tantangan yang dihadapi oleh para petugas lapangan, dan mengidentifikasi dukungan yang dapat diberikan bagi percepatan penurunan stunting di tahun-tahun mendatang.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

2 dari 4 halaman

Arahan Program Percepatan Penurunan Stunting

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa dari total penduduk Indonesia berjumlah 273,8 juta jiwa (2021), terdapat sekitar 21,8 juta anak berusia di bawah lima tahun (balita). Anak-anak ini merupakan generasi kunci yang diharapkan menjadi sumber daya manusia unggul dan berkualitas, untuk melanjutkan pembangunan pada saat Indonesia merayakan 100 tahun kemerdekaan pada 2045. 

Dari data tersebut, Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin yang hadir dalam forusm tersebut, ikut memberikan arahan terkait program percepatan penurunan stunting. Dalam arahannya, Ma’ruf menyatakan prevalensi stunting berhasil diturunkan dari 30,8% pada 2018 menjadi 24,4% pada 2021. 

Meskipun tren penurunan stunting dalam tiga tahun terakhir sudah positif, tetap diperlukan penanganan beragam persoalan dalam penanggulangan stunting agar target prevalensi stunting menjadi 14% pada 2024 dapat tercapai. Salah satunya, persoalan pada garda terdepan pelaksana program, yaitu para pelaku di tingkat desa dan masyarakat.

"Kapasitas sumber daya manusia, ketersediaan sarana dan prasarana, koordinasi antar-pelaksana, serta dukungan operasional masih perlu dioptimalkan," ujar Ma’ruf dihadapan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhajir Effendy, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, dan Kepala BKKBN Hasto Wardoyo yang turut hadir sebagai pembicara, Selasa (6/12).

Selain itu, Ma’ruf juga meminta kepada para gubernur, wali kota, bupati, hingga camat dan lurah, agar memimpin langsung koordinasi pelaksanaan program dalam lingkup kewenangannya. Bukan sebatas pengoordinasian dan pembagian tugas kerja yang baik, Ma’ruf juga meminta para pemimpin kepala daerah memperhatikan pengetahuan, alat kerja, juga dukungan operasional yang mencukupi bagi para kader.

"Mari kita bekerja dan maju bersama garda terdepan dalam menurunkan stunting. Tanpa aksi-aksi nyata, penurunan stunting hanya ramai sebagai wacana dalam forum diskusi, tetapi sepi dalam implementasi," kata Ma’ruf.

3 dari 4 halaman

Laporan Perkembangan Program Penurunan Stunting

Dalam forum tersebut, Kepala BKKBN Hasto Wardoyo melaporkan mengenai perkembangan penerapan program penurunan stunting setelah terbitnya Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021, yaitu kegiatan tambahan pada 2022, di antaranya adalah penyediaan data keluarga berisiko stunting. 

Kegiatan lainnya adalah praktik Tim pendamping keluarga, khususnya bagi keluarga berisiko stunting, serta penyediaan pendampingan terhadap semua calon pengantin sebelum memasuki usia subur.

Hasto mengungkapkan bahwa dalam beberapa tahun terakhir, penurunan prevalensi stunting belum pernah melebihi 2% per tahun. Kendati demikian, diupayakan pada 2022 ini, prevalensi stunting menurun hingga 3%. Hal tersebut, lanjut Hasto dapat terwujud, dengan adanya kerja sama sangat luas serta data yang lebih akurat dalam penanganan stunting di Indonesia. 

"Di tahun 2022 ini, diharapkan optimalisasi penurunan bisa mencapai 3%. Sehingga, 2024 bisa mencapai 14%. Ke depan kami akan tingkatkan data stunting agar lebih presisi. Sehingga ketika ada alokasi anggaran stunting, itu benar-benar tepat sasaran ke keluarga yang stunting," kata Hasto.

4 dari 4 halaman

Komitmen Tanoto Foundation Terkait Program Stunting

Seperti dijelaskan sebelumnya, untuk mempercepat penurunan angka stunting di Tanah Air, butuh kerja sama dari berbagai pihak. Berkaitan dengan hal tersebut, Global CEO Tanoto Foundation J. Satrijo Tanudjojo mengatakan bahwa Tanoto Foundation berkomitmen penuh untuk terus mendukung upaya pemerintah Indonesia dalam percepatan penurunan stunting.

Sejak 2021, BKKBN dan Tanoto Foundation bekerja sama mengembangkan program percepatan penurunan stunting berbasis keluarga. Caranya dengan membentuk Tim Pendamping Keluarga yang diprakarsai BKKBN, pendampingan terhadap keluarga berisiko mempunyai anak stunting akan menjadi lebih terarah dan tepat.

"Kami yakin TPK sebagai garda terdepan mempunyai peran penting dalam pengambilan langkah preventif dan promotif, serta pemberian rujukan untuk mendapatkan akses ke layanan yang dibutuhkan," ujar Satrijo. 

Untuk diketahui, Tanoto Foundation merupakan organisasi filantropi independen di bidang Pendidikan yang didirikan Sukanto Tanoto dan Tinah Bingei Tanoto pada 1981, dengan keyakinan bahwa setiap individu harus mempunyai kesempatan untuk mewujudkan potensinya secara penuh.

Tanoto Foundation juga turut memprakarsai kerja sama antara USAID dan mitra donor nasional untuk turut berperan serta mendukung BKKBN dalam upaya percepatan penurunan stunting di Indonesia. 

"Dengan semangat kolaborasi, kami mengajak pihak-pihak swasta dan organisasi filantropi lainnya untuk ikut bergabung dan mengambil aksi nyata melawan stunting, mari bersama-sama kita ciptakan lingkungan yang aman bagi anak-anak kita untuk tumbuh berkembang bebas stunting," ujar Satrijo.

 

(*)

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS