Kontestasi Politik Ajang Adu Program, Bukan Kampanye Politik Identitas

Presiden Jokowi dalam pembukaan Musyawarah Nasional Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) di Solo (dok: arief)

Liputan6.com, Jakarta - Anggota DPR dari Fraksi Golkar Bobby Adhityo menilai kontestasi politik harus menjadi ajang adu program untuk pembangunan bangsa. Seiring dengan itu, pesan-pesan yang bermuatan politik identitas harus dicegah, karena itu bisa berdampak buruk bagi keutuhan persatuan.

"Bahwa kontestasi politik adalah pilihan program pembangunan yang terbaik dalam upaya mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Bukan pilihan identitas yang mengancam keutuhan bangsa," kata anggota DPR dari Fraksi Golkar Bobby Adhityo Rizaldi, Kamis, 24 November 2022.

Politik Identitas Adalah Fenomena dalam Dunia Politik, Simak Dinamika Global yang Terjadi

Sebelumnya, seruan anti politik identitas disampaikan Presiden Joko Widodo. Dalam Munas ke-17 Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi), Jokowi mengimbau kepada kontestan pemilu agar tidak menggunakan politik identitas dan isu SARA.

Dalam forum itu, Jokowi mengajak kontestan mengedepankan ide dan gagasan. Menurutnya, bangsa ini sudah merasakan cukup lama dampak dari politik identitas.

Terkait permintaan Jokowi itu, Bobby mengaku tidak heran Presiden menekankan agar tidak ada politik identitas. Menurut dia, politik identitas sudah menjadi isu global.

"Ini sudah menjadi isu politik dunia, terlebih dalam waktu 10 tahun terakhir, bukan hanya di Indonesia. Bukan hal yang tidak mungkin akan digunakan dalam kontestasi Pemilu 2024.

Bobby sepakat politik berbahaya, bisa mengancam kemajemukan dan keberagaman yang sejatinya merupakan kekuatan bangsa. Karena itu, ia juga mengajak semua kalangan untuk menghentikan praktik-praktik politik identitas.

"Perlu upaya penguatan narasi empat pilar kebangsaan sebagai satu kesatuan dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur," ujar Bobby.

2 dari 2 halaman

Jokowi Minta Tak Ada Politik Identitas

132 TPS di Jakarta Utara Diprediksi Tidak Aman — Ilustrasi: Persiapan Pemilu

Sebelumnya, Presiden Jokowi mengingatkan suasana calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) untuk menjaga suasana politik agar tetap aman. Dia mempersilahkan para capres untuk berdebat, namun jangan sampai membawa politik SARA (suku, agama, ras, dan antargolongan).

"Debat silahkan, debat gagasan, debat ide membawa negara ini lebih baik silakan. Tapi jangan sampai panas. Apalagi membawa politik-politik SARA. Tidak jangan," kata Jokowi saat menyampaikan sambutan di Musyawarah Nasional (Munas) HIPMI XVII di Solo Jawa Tengah, Senin (21/11/2022).

Dia tak ingin politisasi agama dan identitas terjadi di Pemilu 2024. Jokowi menilai isu tersebut sangat berbahaya untuk negara sebesar Indonesia yang beragam.

"Politisasi agama, tidak, jangan. Setuju? Politisisasi agama, jangan. Kita sudah merasakan dan itu terbawa lama," ujar dia.

"Hindari ini. Lakukan politik-politik gagasan, politik politik ide, tapi jangan masuk ke politik SARA, politisasi agama, politik identitas, jangan. Sangat berbahaya bagi negara sebesar Indonesia yang sangat beragam," sambung Jokowi.