BLT BBM Mulai Dibagikan, Presiden Jokowi Berharap Daya Beli Masyarakat Meningkat

Menteri Koordinasi Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, meminta dukungan dari seluruh kepala daerah terkait kemungkinan harga BBM naik dan saat ini tengah dikaji pemerintah pusat.

"Terkait kemungkinan kenaikan harga BBM, saya minta gubernur, bupati, wali kota, pangdam danrem, dan seterusnya sosialisasikan untuk memberikan dukungan ini," ujar Menko Luhut dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah, Selasa 30 Agustus 2022.

Luhut tak ingin daerah panik atas wacana kenaikan harga BBM ini. Dia pun meminta seluruh pemangku kepentingan bekerjasama mensukseskan kebijakan yang bertujuan untuk menjaga laju inflasi tersebut.

"Ini bukan akan seperti perang dunia ketiga, tidak. Ini memang dinamika yang seluruh dunia hadapi. Bagaimana kita menghadapi, ya kita harus kompak, itu saja," serunya.

Adapun isi kenaikan harga Pertalite dan Solar ini disebutnya sudah melalui persiapan teknis, dan telah dipelajari dengan baik.

"Sampai menyiapkan untuk jangka panjang, seperti mobil listrik, motor listrik, bus listrik, angkutan truk listrik, semua sudah kita kaji. Itu saya kira dalam berapa waktu ke depan akan segera bisa dimainkan," tuturnya.

Lebih lanjut, Luhut pun mengarahkan setiap kepala daerah berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait untuk mengalokasikan anggaran bantuan kepada masyarakat, melalui bantuan sosial (bansos) atau subsidi sektor transportasi dan UMKM.

"Saya minta dipastikan semua bantuan dialokasikan tepat sasaran. Sekali lagi, dengan pengalaman dan data kita yang punya, tidak ada yang tidak mungkin kita lakukan," tegas Luhut.

Berikut 3 jenis bantalan sosial yang disiapkan pemerintah sebesar Rp 24 triliun di tengah kabar harga BBM naik:

1. Bansos 12,4 triliun untuk 20,65 juta warga Indonesia

Pertama, Presiden Joko Widodo memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) pengalihan subsidi bahan bakar minyak (BBM). Bantalan sosial tambahan itu kan diberikan kepada 20,65 juta warga Indonesia.

"Bantalan sosial tambahan ini akan diberikan kepada pertama, 20,65 juta kelompok atau keluarga penerima manfaat dalam bentuk bantuan langsung tunai pengalihan subsidi BBM besar 12,4 Triliun Rupiah," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani.

BLT itu dibayarkan oleh Kementerian Sosial sebanyak Rp 150.000 selama 4 kali. Namun, penyalurannya dilakukan selama 2 termin dan akan dikirim melalui kantor pos seluruh Indonesia.

"Jadi dalam hal ini akan membayarkan nya dua kali yaitu Rp300 ribu pertama dan Rp300 ribu kedua," kata Ani sapaan akrabnya.

2. BLT 9,6 triliun untuk 16 juta pekerja

Kedua, Presiden Jokowi memberikan 16 juta pekerja subsidi upah sebesar Rp 600 ribu per-orang. Pekerja yang akan mendapatkan subsidi itu bergaji maksimal 3,5 juta perbulan.

"Bapak Presiden juga menginstruksikan kita untuk membantu 16 juta pekerja yang memiliki gaji maksimum 3,5 juta per bulan," kata Sri Mulyani.

Sumber dana subsidi itu berasal dari pengalihan subsidi BBM dengan anggaran sebesar Rp9,6 triliun. Subsidi upah itu hanya dibayarkan satu kali.

"Sebanyak Rp600.000 dibayarkan sekali dengan anggaran 9,6 triliun," kata Sri Mulyani.

3. Bantuan pemda 2,17 triliun untuk transportasi umum

Presiden Jokowi juga memerintahkan Pemerintah Daerah (Pemda) untuk mengalokasikan anggaran Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) untuk memberikan subsidi transportasi dari angkutan umum. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan Pemda diminta menyisihkan 2 persen dari total DAU dan DBH-nya untuk menjaga daya beli masyarakat.

"Pemda dengan menggunakan 2 persen dari DAU dan DBH sebanyak Rp 2,17 triliun untuk bantu sektor transportasi dan tambahan bansos," kata Sri Mulyani.

Sri Mulyani menjelaskan total anggaran yang dialokasikan dari DAU dan DBH dari Pemda sebesar Rp 2,17 triliun. Dana tersebut akan diberikan kepada angkutan umum, tukang ojek, nelayan dan perlindungan sosial tambah.

"DAU dan DBH di dalam rangka membantu sektor transportasi dari angkutan umum, sampai ojek dan nelayan serta untuk perlinsos tambahan," kata dia.

Atas instruksi tersebut Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan akan menerbitkan aturan sebagai payung hukumnya. Sehingga Pemda wajib mengalokasi 2 persen dari DAU dan DBH untuk tambahan bantuan sosial masyarakat di sektor transportasi dalam menghadapi kenaikan harga.

"Pemda diminta untuk melindungi daya beli masyarakat dalam hal ini Mendagri akan terbitkan aturan dan Kemenkeu terbitkan Permenkeu, 2 persen dari DAU dan DBH diberikan ke rakyat dalam bentuk subsidi transportasi," pungkasnya.

Reporter: Muhammad Genantan Saputra

Sumber: Merdeka.com