Sukses

PDIP: Dalam Situasi Ini Semua Ingin Diendorse Presiden Jokowi

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menilai wajar banyak tokoh-tokoh mencari restu atau endorse Presiden Joko Widodo untuk maju di Pilpres 2024.

Liputan6.com, Jakarta - Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menilai wajar banyak tokoh-tokoh mencari restu atau endorse Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk maju di Pilpres 2024.

Hal ini menanggapi isu Presiden Joko Widodo memberikan restu kepada Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo untuk maju di Pilpres 2024.

"Dalam situasi seperti ini semuanya ingin diendorse oleh Bapak Presiden Jokowi," ujar Hasto ditemui saat perayaan HUT kemerdekaan RI ke-77 di Sekolah Partai PDIP, Jakarta, Rabu (17/8/2022).

Bagi PDIP, kepemimpinan Bung Karno, Megawati Soekarnoputri, dan Jokowi dalam satu napas. Kepemimpinan Jokowi akan dilanjutkan melihat hasil Pemilu 2024.

"Maka tadi kami tegaskan bahwa bagi PDI Perjuangan kepemimpinan bung Karno ibu Mega dan pak Jokowi itu satu napas kepemimpinan yang nantinya akan dilanjutkan pada hasil pemilu 2024," ujar Hasto.

Menurutnya kepemimpinan Jokowi harus dilanjutkan agar pembangunan yang telah dilakukan diteruskan di era presiden berikutnya. Jangan sampai terjadi seperti di Jakarta yang berubah ketika Jokowi turun dari kursi gubernur.

"PDIP yang bersama-sama dengan bapak Presiden Jokowi akan punya tugas sejarah sehingga napas kepemimpinan ini berlanjut dan terjadi kesinambungan jangan sampai kesinambungan itu Poco-Poco," kata Hasto.

"Jadi Jakarta menjadi contoh yang sederhana bagaimana kesinambungan kepemimpinan sangat penting," sambungnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menanggapi isu dirinya memberikan restu kepada Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Dia hanya bilang, tidak melarang jika ada yang menyampaikan untuk maju jadi capres.

"Istilahnya saya kira karena menyampaikan kepada saya, masa saya bilang jangan, ndak, kan enggak begitu mustinya," kata Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Jumat 12 Agustus 2022.

 

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 2 halaman

Tidak Bisa Melarang

Menurutnya, dalam demokrasi siapapun bisa menyampaikan keinginan. Jokowi tak mungkin melarang jika menterinya berkeinginan maju jadi capres.

"Ya silakan, demokrasi kita kan memang harus disampaikan seperti itu, enggak mungkin presiden ada misalnya menteri yang ke saya untuk menyampaikan itu, kemudian saya bilang tidak, enggak bisa," tuturnya.

Bekas Wali Kota Solo ini juga mempersilakan saja bila ada tafsir memberikan restu capres kepada Prabowo maupun Ganjar.

"Ya silakan. Kalau itu ditafsirkan sebagai restu ya silakan juga," kata kepala negara.

Reporter: Ahda Bayhaqi

Sumber: Merdeka.com

 

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.