Sukses

Para Buruh Diragukan Bisa Lakukan Mogok Nasional Bersama Jika Tuntutannya Tak Dipenuhi

Liputan6.com, Jakarta - Pada Rabu 15 Juni 2022, berbagai elemen buruh dan mahasiswa menggelar aksi demo di Gedung DPR/MPR Jakarta. Disampaikan Presiden Partai Buruh Said Iqbal, aksi dilakukan serentak di kota-kota industri seperti Bandung, Makasar, Banjamasin, Banda Aceh, Medan, Batam, Semarang, Surabaya, Ternate, Ambon, dan beberapa kota industri lain.

Menurut Said, aksi tersebut akan mengangkat lima isu, yaitu menolak revisi UU PPP, menolak omnibus law UU Cipta Kerja, menolak masa kampanye 75 hari tetapi harus 9 bulan, sahkan RUU PPRT, dan tolak liberalisasi pertanian melalui WTO.

Said menyatakan, jutaan buruh mengancam akan melakukan mogok nasional jika pemerintah tidak memenuhi tuntutan yang disampaikan dalam unjuk rasa.

"Anggota kami adalah hampir total, hampir semua serikat buruh, serikat petani nasional, forum guru honorer, UPC, PRT, bisa dipastikan 10 juta akan terlibat dalam aksi pemogokan umum mogok nasional," kata Said Iqbal dalam konferensi pers, Rabu 15 Juni 2022.

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Umum Partai Garuda Teddy Gusnadi meprertanyakan apakah benar para buruh benar bisa melakukan mogok nasional atau tidak.

"Organisasi buruh dan Partai buruh menyerukan buruh untuk mogok kerja secara nasional. Saya malah senang dan menantang para buruh yang menjadi pengikut organisasi buruh dan Partai buruh untuk merealisasikan hal itu," ujar Teddy melalui keterangan tertulis, Kamis (16/6/2022).

"Saya menyerukan, ini waktunya para pengusaha untuk bersih-bersih, siap-siap membuka lowongan kerja, mengganti buruh yang mau kerja saja. Karena ketika mereka melakukan mogok nasional, maka sesuai dengan aturan ketenagakerjaan, otomatis para buruh itu mengundurkan diri," sambung dia.

 

2 dari 4 halaman

Harap Buruh Tak Mau Dipolitisasi

Teddy kemudian berharap agar para buruh tidak bisa dipolitisasi oleh pihak mana pun. Karena menurutnya, cara itu justru bisa menjerumuskan buruh.

"Buruh yang lain jangan mau dipolitisasi oleh Partai Buruh dan organisasi buruh, karena cara-cara seperti ini malah menjerumuskan buruh. Jangan biarkan cara-cara seperti ini terus berlanjut di negara ini," ucap dia.

"Buruh itu menjadi berjuang untuk keluarga, jangan mau dimanfaatkan untuk menjadi pejuang organisasi dan Partai Buruh. Karena ketika buruh dan keluarganya kesusahan, Organisasi dan Partai buruh tidak akan pernah menjamin dan membantu kehidupan para buruh," jelas Teddy.

Sebelumnya, reshuffle kabinet telah dilakukan oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi pada Rabu 15 Juni 2022 di Istana Negara Jakarta. Jokowi memilih dan melantik dua menteri dan tiga wakil menteri (wamen).

Mereka yang dilantik Presiden Jokowi adalah Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan sebagai Menteri Perdagangan.

Kemudian Sekjen Partai Bulan Bintang (PBB) Afriansyah Noor sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan atau Wamenaker, John Wempi Watipo sebagai Wakil Menteri Dalam Negeri, mantan sekjen PSI Raja Juli Antoni sebagai Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang.

Menurut Wakil Ketua Umum Partai Garuda Teddy Gusnadi, sebelum reshuffle kabinet, ada gerombolan yang sibuk dengan berbagai penilaian, sangat berisik, walaupun tidak memiliki kewenangan apapun.

"Setelah Reshuffle dilakukan, ada gerombolan yang berisik dan sibuk mengkritik para menteri baru. Ini jelas ngawur, orang belum kerja kok sudah dikritik?," ujar Teddy melalui keterangan tertulis, Rabu 15 Juni 2022.

"Pak Jokowi memilih Menteri baru menggantikan menteri sebelumnya, tentu bukan asal cap cip cup atau di lotere, tapi berdasarkan penilaian bahwa, orang yang diangkat menjadi menteri memiliki kemampuan untuk menyelesaikan dengan cepat tugas-tugas yang sebagian telah dikerjakan menteri sebelumnya," sambung dia.

 

3 dari 4 halaman

Minta Masyarakat Sabar

Teddy pun meminta agar seluruh masyarakat menunggu dan melihat apakah para menteri dan wamen baru tersebut bisa menjalankan dengan cepat serta tepat program dari Presiden Jokowi atau tidak.

"Apakah Para Wakil Menteri yang dipilih bisa membantu para menteri dalam menjalankan program dari Pak Jokowi atau tidak? Jika tidak, maka sangat perlu dikritik," ucap dia.

"Tapi kalau belum bekerja sudah dikritik, selain tidak adil, tentu ini bukan lagi kritik, tapi kebencian dan kebodohan yang dibungkus dengan kata kritik. Ini jelas tidak sehat," tegas Teddy.

 

4 dari 4 halaman

Tuntutan Buruh

Sebelumnya, Presiden Partai Buruh Said Iqbal menerangkan aksi dilakukan serentak di kota-kota industri seperti Bandung, Makasar, Banjamasin, Banda Aceh, Medan, Batam, Semarang, Surabaya, Ternate, Ambon, dan beberapa kota industri lain.

"Di Jakarta, aksi 15 Juni akan dipusatkan di DPRI RI dengan melibatkan hampir 10 ribu buruh," terang dia.

Menurutnya, aksi ini akan mengangkat lima isu. Yaitu Menolak revisi UU PPP; Menolak omnibus law UU Cipta Kerja; Menolak masa kampanye 75 hari, tetapi harus 9 bulan; Sahkan RUU PPRT; dan Tolak liberalisasi pertanian melalui WTO.

"Ada beberapa alasan mengapa Partai Buruh menolak revisi UU PPP," kata Said Iqbal.

Sementara itu, terkait isu kedua, sejak awal Partai Buruh menolak UU Cipta Kerja dan secara tegas menolak omnibus law UU Cipta Kerja dibahas kembali.

Adapun alasannya adalah, yang pertama, secara formil sudah dinyatakan catat. Mahkamah Konstitusi tidak pernah meminta merevisi UU PPP. Melainkan karena proses UU Cipta Kerja itu sendiri yang tidak melibatkan partisipasi publik.

Alasan kedua, buruh belum menerima materi dari revisi UU Cipta Kerja khususnya klaster ketenagakerjaan. Karena itu, kalau memang sudah ada, sampaikan secara terbuka. Jangan sembunyi-sembunyi.

Ketiga, isi UU Cipta Kerja khususnya klaster ketenagakerjaan merugikan buruh. Seperti outsourcing seumur hidup, upah murah, PHK mudah, hingga pesangon yang rendah.

"Sama seperti penolakan terhadap UU PPP, dalam menolak UU Cipta Kerja kami juga akan melakukan judicial review, baik formil maupun materiil," terang dia.

"Selanjutnya adalah dengan mengkampanyekan jangan pilih Parpol dan politisi yang mendukung omnibus law UU Cipta Kerja," ucap dia.