Calon Anggota KPU Ali Safa’at Nilai Tak Mungkin Hilangkan Politik Identitas

Ilustrasi Gedung KPU (Liputan6.com/Herman Zakharia)

Liputan6.com, Jakarta - Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU), Muchamad Ali Safa’at menilai tidak mungkin menghilangkan praktik politik identitas dalam kontestasi perebutan kekuasaan di Indonesia.

Menurut dia, identitas menjadi salah satu energi besar dalam mendorong orang untuk berpartisipasi dalam sebuah pemilihan kandidat yang akan mengisi pos-pos berkenaan dengan politik.

"Kita tentu tidak akan mungkin menghilangkan sama sekali aspek politik identitas. Karena itu yang paling mudah untuk membuat orang memilih sesuatu atau tidak memilih sesuatu," kata dia dalam Fit and Proper Test Calon Anggota KPU dan Bawaslu RI di Ruang Sidang Komisi II DPR RI, Kompleks Parlemen, Jakarta pada Selasa (15/2/2022).

Ali Safa’at juga menganggap bahwa praktik politik klientelisme juga setali tiga uang untuk bisa dihilangkan layaknya praktik politik identitas. Namun borok dalam praktik demokrasi di Indonesia itu, menurut Ali Safa’at bisa lebih diredam.

"Tentu kita harus mengurangi dengan cara mengampanyekan, memperbanyak aspek kebangsaan dengan narasi moderasi dalam berpolitik," kata dia.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

KPU, pemerintah dan DPR menyepakati pemilu digelar pada 21 Februari 2024. Pada pemilu 2024 disebut bakal melibatkan teknologi informasi sebagai bentuk inovasi terbaru.

2 dari 2 halaman

Bisa Ditiru dari Konsep Moderasi Beragama

Moderasi dalam kehidupan berpolitik, menurut dia, bisa dicontek dari konsep moderasi beragama. Di mana fanatisme terhadap salah satu calon pemegang kekuasaan politik harus bisa lebih diluruhkan.

"Sebetulnya wujud yang paling konkret dari moderasi dalam beragama itu bisa kita turunkan sebagai moderasi dalam kehidupan politik. Moderasi dalam kehidupan politik ya dalam pelaksanaan pemilu mungkin kita berkontestasi, tetapi setelah itu tidak berpengaruh terhadap sendi-sendi kehidupan masyarakat," terangnya.

Komisioner KPU RI Jalani Sidang Etik DKPP