Pimpinan DPR Akan Tetapkan AKD yang Bahas RUU TPKS

Sufmi Dasco Ahmad akan menggantikan Fadli Zon menjadi Wakil Ketua DPR RI dari Partai Gerindra. (Merdeka.com)

Liputan6.com, Jakarta Pimpinan DPR RI menyatakan telah menjadwalkan rapat untuk menetapkan alat kelengkapan dewan (AKD) yang membahas Rancangan Undang-undang (RUU) Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS).

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyebut, penentuan akan diambil dalat rapat pimpinan (rapim) dan Badan Musyawarah (Bamus) pada Kamis (13/1/2022).

"Hari Kamis untuk penetapan rapim dan Bamus untuk paripurna, sekaligus menetapkan AKD yang akan membahas RUU TPKS," kata dia kepada wartawan, Rabu (12/1/2022).

Dasco menyatakan belum bisa memastikan AKD mana yang akan membahas RUU TPKS, apakah akan Komisi VIII atau dibuat panitia kerja.

Meski demikian, AKD yang akan dipilih barus bisa cepat bekerja dan membahas RUU tersebut. "Kita lihat besok, mana yang cepat ajalah. Mana yang cepat dan cermat," kata dia.

Apalagi, kata Dasco, RUU TPKS itu telah lama dinantikan oleh masyarakat untuk segera disahkan. "Karena ini udah tuntutan masyarakat," pungkas dia.

DPR batal mengesahkan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau RUU TPKS sebagai hak inisiatif DPR. RUU TPKS tak masuk agenda pembahasan dalam rapat paripurna DPR penutupan masa sidang II, Kamis 16 Desember 2021.

2 dari 2 halaman

Akan Segera Disahkan

Sebelumnya, Ketua DPR RI Puan Maharani menyebut RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) akan disahkan menjadi RUU inisiatif DPR RI pada 18 Januari 2022.

"Pimpinan DPR RI akan segera menindaklanjuti RUU TPKS ini sesuai dengan ketentuan mekanisme yang ada di DPR RI," kata Puan.

DPR
Organisasi
DPR adalah lembaga legislatif yang anggotanya terdiri dri anggota partai politik terpilih dari hasil pemilu.
Lihat Selengkapnya
DPR
AKD
RUU TPKS
TPKS