Sukses

Kepuasan Kinerja Saat Pandemi Turun, Jokowi Dinilai Utamakan Kesehatan Masyarakat

Liputan6.com, Jakarta - Kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Joko Widodo atau Jokowi menurun saat pandemi Covid-19. Hal itu merupakan dampak dari kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dalam menangani pandemi, salah satunya soal PPKM.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion, Dedi Kurnia Syah menilai bahwa hasil survei tersebut menunjukkan bahwa Jokowi lebih mengutamakan kepentingan rakyat ketimbang popularitasnya. Jokowi dinilai lebih memperhatikan kesehatan masyarakat selama pandemi Covid-19.

"Keputusan PPKM memang tidak populer, memicu penurunan popularitas sekaligus persepsi publik pada kepuasan ke presiden. Meski begitu, Jokowi tetap konsisten meski secara politis merugikan. Kondisi ini menandai Jokowi lebih mementingkan kesehatan publik dibanding citra politiknya,” kata Dedi dalam keterangan tertulis, Minggu (26/9/2021).

Lanjut dia, dalam pengendalian Covid-19 Jokowi juga tetap bekerja menjaga pertumbuhan ekonomi nasional. 

"Pak Jokowi sudah menunjukkan sikap, maka pembantu-pembantunya harus juga bersikap sama," jelas dia.

Sebelumnya, tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Presiden Jokowi menurun jika dibandingkan sebelum pandemi Covid-19. Sebelum pandemi, kepuasan masyarakat terhadap kinerja Jokowi mencapai 70 persen, kini hanya 58 persen.

Temuan ini berdasarkan hasil survei Indikator Politik Indonesia yang dilakukan sejak tanggal 17 sampai 21 September 2021.

"Kalau sebelum pandemi itu sekitar 72,70 persen yang puas terhadap kinerja Presiden. Jadi trennya masih turun," jelas Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, Minggu (26/9/2021).

2 dari 2 halaman

Dampak PPKM

Menurut Burhanuddin, kepuasan masyarakat terhadap kinerja Jokowi berkaitan dengan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) untuk menekan laju penularan Covid-19. Masyarakat menilai, kebijakan tersebut berdampak positif hanya pada sektor kesehatan.

"PPKM ini dipersepsi positif dari sisi dimensi kesehatan, tapi dari sisi dimensi ekonomi persepsi responden buruk. Mungkin Presiden dalam konteks ini lebih menitikberatkan kesehatan karena bagaimanapun seperti disampaikan Presiden dalam sidang kenegaraan 16 Agustus kemarin, hukum tertinggi dalam kenegaraan adalah nyawa meskipun efeknya memukul kepuasan publik terhadap Presiden," kata dia.