3 Permintaan Jokowi Terkait Penanganan Kasus Covid-19 Indonesia

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan perintah kepada seluruh jajarannya untuk segera menghabiskan stok vaksin Covid-19. Jokowi melarang stok vaksin Covid-19 disimpan dan harus disuntikkan seluruhnya ke masyarakat.

"Stok vaksin harus segera dihabiskan dan tidak untuk ditahan," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto dalam konferensi pers, Jakarta, Senin 20 September 2021.

Airlangga melanjutkan, Presiden memberikan perhatian khusus ke wilayah Sumatera Barat dan Lampung lantaran realisasi program vaksinasi yang masih rendah.

"Vaksinasi yang rendah di luar Jawa-Bali dan memberikan perhatian kepada Sumatera Barat dan Lampung," kata dia.

Untuk mempercepat vaksinasi, Pemerintah memutuskan menambah kuota vaksin menjadi 25 persen kepada masing-masing TNI-Polri. Sehingga kuota yang diberikan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.

Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta masyarakat terus waspada meskipun kasus Covid-19 di Indonesia mulai terkendali. Sebab, tidak menutup kemungkinan gelombang tiga Covid-19 akan terjadi jika masyarakat abai.

Pesan Jokowi itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan dalam konferensi pers.

"Tetapi, tetap tadi Presiden mengingatkan kami, untuk kita semua super waspada menghadapi ini, karena bukan tidak mungkin ada gelombang ketiga," kata Luhut.

Luhut menyatakan, capaian kasus harian Covid-19 secara nasional telah membaik. Kasus harian pada Senin 20 September 2021 berada di bawah 2.000 orang, sementara kasus aktif di bawah 60 ribu.

"Untuk Jawa-Bali, kasus harian turun hingga 98 persen dari titik puncaknya pada 15 Juli lalu," ucap dia.

Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin membenarkan, Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta agar Aplikasi PeduliLindungi bisa semakin canggih.

Caranya, kata dia, dengan menghubungkan aplikasi PeduliLindungi dengan aplikasi serupa di luar negeri.

"Presiden memberikan arahan agar kalau bisa aplikasi ini bisa dikoneksikan, dihubungkan dengan aplikasi aplikasi lain di luar negeri yang setara," ujar Budi saat jumpa pers rapat evaluasi PPKM.

Menurut Budi, dengan terkoneksinya PeduliLindungi dengan aplikasi serupa di luar negeri, maka implementasi protokol kesehatan lintas negara dapat terpantau lebih baik.

"Untuk satu aplikasi kesehatan nasional yang baru diluncurkan kurang dari 2 bulan, PeduliLindungi sudah terbukti bisa membangun infrastruktur penerapan protokol kesehatan berbasis information teknologi," ucap dia.

Namun Budi tidak menampik bila aplikasi milik kementeriannya tersebut masih banyak kekurangan.

Oleh karena itu, pihaknya tidak menutup masukan, kritik dan saran agar penggunaan aplikasi PeduliLindungi tersebut bisa semakin bermanfaat.