Warga Minta Anggaran Baju Dinas DPRD Kota Tangerang Dialihkan untuk Perbaikan Jalan

Aktivitas Dump Truk di Jalan Raya Perancis, Kota Tangerang — Aktivitas dump truk di Jalan Raya Perancis, Kelurahan Benda, Kota Tangerang. (Foto:Liputan6/Pramita Tristiawati)

Liputan6.com, Tangerang - DPRD Kota Tangerang memutuskan untuk membatalkan pengadaan baju dinas tahun anggaran 2021. Besaran alokasi dana yang dianggarkan untuk pengadaan baju seragam tersebut mencapai Rp 675 juta.

Terkait pembatalan ini, masyarakat Kota Tangerang meminta agar alokasi dana itu dialihkan untuk perbaikan infrastruktur, seperti Jalan Kali Perancis di Kecamatan Benda yang rusak.

"Sebaiknya dana itu dipergunakan untuk memperbaiki Jalan Kali Perancis saja," usul tokoh masyarakat Benda, Habibullah HM.

Dia juga menyebut, selama ini masyarakat Benda merasa tersiksa dengan kondisi Jalan Kali Prancis yang rusak akibat maraknya dump truk pembawa tanah melintas di jalan tersebut.

"Mereka turun di tol yang dekat Kantor Kecamatan Benda menuju ke PIK 2 lewat Jalan Kali Perancis. Lalu lewat lagi di wilayah Kosambi, padahal itu kapasitas jalan terbatas," katanya.

Parahnya, kata Habibullah, kendaraan-kendaraan bertonase besar itu lewat tak kenal waktu, baik siang maupun malam tanpa henti. Dia juga heran mengapa dump truk tersebut seolah tidak tersentuh aturan.

Untuk itu, dia mengharapkan agar kendaraan-kendaraan besar yang melintas siang dan malam itu diberi sanksi, sehingga tidak merusak jalan. Selain Jalan Kali Perancis, Jalan Pembangunan juga harus diperbaiki.

"Katanya itu juga mau dibangun, tapi ternyata belum juga," ucapnya.

Warga mengancam akan terus berunjuk rasa dan memblokade akses jalan serta mengumpulkan massa lebih banyak lagi jika tuntutan tidak dipenuhi.

2 dari 2 halaman

Operator Truk Besar Harus Ikut Bertanggung Jawab

Senada, tokoh masyarakat Benda lainnya, Samsuni sangat setuju jalan Kali Perancis diperbaiki. Namun dia meminta, hal itu jangan bersumber dari pemerintah saja. Melainkan agar operator kendaraan besar yang melintas itu juga ikut bertanggung jawab melakukan perbaikan.

Terpisah, pengamat dari Universitas Islam Syekh Yusuf (UNIS) Tangerang Hilman menyatakan, sah-sah saja bila masyarakat Benda meminta agar dilakukan pengalihan anggaran baju dinas dewan ke infrastruktur seperti perbaikan Jalan Kali Perancis. Namun begitu, semuanya ada mekanismenya.

"Mungkin kalau pun bisa direalisasikan paling pada saat APBD Perubahan, karena aturannya memang begitu," ucapnya.