Tersengat Unggahan BEM UI

Sementara itu, Humas Universitas Indonesia (UI), Amelita Lusia mengklaim Universitas Indonesia menjunjung tinggi kebebasan berekspresi dan juga penyampaian pendapat.

"Pada intinya UI menjunjung tinggi kebebasan berekspresi dan menyampaikan pendapat," tegas Amelita Lusia saat dihubungi Liputan6.com, Senin (28/6/2021).

Namun demikian, dia meminta kritik terhadap Jokowi juga harus didasari oleh kajian akademis. Agar tidak melanggar aturan hukum di Indonesia.

"UI dan civitas akademika harus merujuk pada kajian akademis dan memenuhi tata aturan hukum yang berlaku di Indonesia," ucap Amelita.

Suara yang sama disampaikan Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Donny Gahral. Dia menyebut pemerintah tidak pernah antikritik namun kritik harus bisa dipertanggungjawabkan.

"Saya harus tegaskan bahwa pemerintah tidak antikritik. Asal kritik bisa dipertanggungjawabkan pasti akan direspons," kata Donny pada wartawan, Senin (28/6/2021).

Donny menyebut kritikan BEM UI seharusnya berdasarkan data dan fakta. Dengan adanya data, maka pihaknya dapat merespons dan berdiskusi.

"Ekspresi dari adek adek mahasiwa dan tentu ekspresi harus mengandung data dan fakta yang harus direspons dengan data dan fakta. Oleh karena itu apabila ada data data, kita berdiskusi," ucap dia.

Salah satu kritikan soal Jokowi kangen didemo, menurut Donny, pernyataan Jokowi tidak bisa digeneralisir bahwa Jokowi merindukan semua jenis demo.

"Kalau soal demo, kita tidak bisa generalisir, harus dilihat satu persatu, case per case, apakah demonya mengandung unsur pidana sehingga ditangkap. Pada intinya pemerintah tidak antikritik asal kritik tersebut sesuai data dan fakta dan kita meresponsnya dengan data dan fakta juga," pungkas Donny.

Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera menyayangkan respons negatif terhadap BEM UI. Setelah ramai kritikan oleh BEM yang menyebut Presiden Joko Widodo King of Lip Service

Mardani mengatakan, suara mahasiswa merupakan suara yang jujur. Semua pihak seharusnya melihat kritikan BEM UI itu sebagai pematangan peran kepemimpinan para mahasiswa.

"Suara mahasiswa hati nurani. Suara mahasiswa jujur. Semua pihak mesti melihatnya sebagai bagian dari proses pematangan peran kepemimpinan para mahasiswa," ujar Mardani kepada merdeka.com.

Mardani menilai, semua pihak tidak perlu tersinggung. Termasuk pihak Rektorat UI yang memanggil BEM UI setelah ramai kritikan tersebut. Kampus seharusnya jadi lahan subur demokrasi, bukan alat oligarki.

"Dan enggak usah baper semua pihak. Termasuk rektorat. Jadikan kampus lahan subur bagi demokrasi, jangan jadi alat oligarki," kata anggota Komisi II DPR RI ini.

Senada dengan Mardani, Anggota DPR Fraksi Gerindra Fadli Zon juga mengecam sikap rektorat UI. Ia menyebut pemanggilan itu upaya membungkam kebebasan berekspresi BEM UI.

"Sebagai alumni UI, saya mengecam sikap Rektorat @univ_indonesia yang cenderung membungkam kebebasan berekspresi @BEMUI_Official. UI harusnya mengkaji dan mendalami apa yang disampaikan BEM UI secara akademik. Coba masuk ke substansi dan argumentasi. Sungguh memalukan pakai “panggilan” segala," ucap Fadli Zon.

Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra mengatakan, kritik yang disampaikan BEM UI patut diapresiasi. Supaya, Presiden Jokowi tidak salah langkah dan mengambil kebijakan keliru.

"Tentunya keberanian dan posisi nonpartisan adik-adik mahasiswa seperti ini harus terus kita dukung, sebagai bagian dari kebebasan berekspresi dalam iklim demokrasi yang sehat. Ada oase di tengah gersangnya demokrasi hari ini di Indonesia," ujar Herzaky kepada wartawan, Senin (28/6/2021).

Dia menilai, secara subtansi, kritik BEM UI tidak asal. Sebab menggunakan kajian dan referensi yang jelas.

"Gaya mengkritik seperti ini pun patut mendapatkan apresiasi dan dijadikan contoh. Bukan sekedar melontarkan kritik, melainkan berdasarkan kajian. Ada data dan fakta yang diungkap. Perlu dijadikan budaya baru bagi anak-anak muda dalam mengkritisi kebijakan pemerintah yang dianggap tak berpihak ke rakyat," kata dia.

Menurut dia, pemanggilan pihak kampus terhadap BEM tidak perlu dipaksa untuk mencapai kesepakatan. Herzaky berharap para mahasiswa tersebut tidak diberikan sanksi akademis.

"Bila memang kemudian tidak bersepakat, kami berharap tidak ada mahasiswa yang diberi sanksi akademis atas sikap dan kritikannya," kata Herzaky.