Sukses

Top 3 News: Usai Kasus Covid-19 Naik, Relawan Desak Jokowi Segera Lockdown

Liputan6.com, Jakarta Melonjaknya kasus baru positif Covid-19 di sejumlah wilayah, Presiden Joko Widodo atau Jokowi diminta segera melakukan karantina wilayah atau lockdown untuk menekan penyebaran virus Corona di Tanah Air.

Seruan tersebut didengungkan oleh 1.551 relawan yang menandatangani petisi online menyikapi kondisi kesehatan publik yang dinilai dalam situasi darurat. Petisi tersebut berisi 10 desakan kepada Jokowi, salah satunya terkait pelayanan di puskesmas dan rumah sakit.

Soal pembelajaran tatap muka yang sempat diberitakan akan kembali dibuka pada Juli mendatang, juga menjadi perhatian para relawan untuk ditunda terlebih dahulu sampai kasus Covid-19 menurun.

Berita terpopuler lainnya, Komunitas Jokowi-Prabowo atau Jokpro mendukung Presiden Jokowi lanjut untuk tiga periode. Hal inidiungkap Sekjen Jokpro Timothy Ivan Triyono lewat syukuran yang digelar Sabtu, 19 Juni 2021.

Timothy juga menyebut duet Jokowi-Prabowo dinilai bisa  melindungi kaum minoritas.

Sementara itu, desakan untuk segera dilakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) secara serentak juga datang dari lima organisasi profesi dokter di Indonesia. Mereka menilai PPKM Mkro kurang efektif menekan kasus Covid-19 karena banyak daerah yang tidak menerapkannya secara maksimal.

Hal ini menyebabkan jumlah kasus baru positif meningkat hingga keterisian tempat tidur atau bed occupancy rate (BOR) di rumah sakit (RS) rujukan Covid-19 ikut melonjak. Di Jakarta, tingkat BOR bahkan mencapai 78 persen.

Berikut deretan berita terpopuler di kanal News Liputan6.com sepanjang Sabtu 19 Juni 2021:

 

 

 

2 dari 5 halaman

1. 1.500 Orang Teken Petisi Desak Jokowi Segera Lockdown

Sebanyak 1.500 orang lebih dari berbagai latar belakang menandatangani petisi online mendesak agar Presiden Joko Widodo atau Jokowi segera melakukan karantina wilayah atau lockdown. Petisi diinisiasi oleh relawan Lapor Covid-19 menyusul lonjakan kasus virus corona di sejumlah daerah.

Berdasarkan pantauan dari situs Lapor Covid-19, hingga Sabtu (19/6/2021) pukul 10.45 WIB, petisi itu sudah diteken oleh 1.551 orang. Mereka menilai dalam situasi darurat kesehatan publik seperti sekarang, bukan waktunya lagi pemerintah memikirkan ekonomi, investasi, dan infrastruktur.

Petisi ini juga berisi surat terbuka yang berisi 10 desakan kepada Jokowi. Masyarakat sipil mendesak agar Jokowi segera memperbaiki sistem penanganan gawat darurat terpadu, prehospital care, rujukan, ambulan dan pelayanan di puskesmas dan rumah sakit, serta meningkatkan kapasitas untuk mengantisipasi lonjakan kasus.

"Mengeluarkan keputusan untuk karantina wilayah dan mempertegas pembatasan pergerakan fisik, dengan sanksi yang tegas, serta memberi dukungan kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan sosial," bunyi petisi tersebut.

 

Selengkapnya...

3 dari 5 halaman

2. Alasan Jokpro Dorong Jokowi 3 Periode

Komunitas Jokowi-Prabowo atau disingkat Jokpro melaksanakan syukuran di sekretariat Jokpro 2024. Sekjen Jokpro Timothy Ivan Triyono menyampaikan, komunitasnya ingin memastikan Jokowi lanjut ke periode ketiga agar tak ada polarisasi antar rakyat Indonesia.

"Mendukung Pak Jokowi harus dilanjutkan periode ke tiga," katanya dalam syukuran yang digelar daring, Sabtu (19/6/2021).

Timothy juga menyebut alasan Jokowi harus didukung tiga periode, supaya pembangunan yang tengah berlangsung tidak berhenti di tengah jalan.

"Karena pembangunan ini kalau sampai dipotong bahaya, kita akan mulai dari nol kayak Pertamina," katanya.

Sementara itu, penasihat Jokrpo M Qodari mengklaim gagasan Jokowi tiga periode bukan hanya ide Jokpro, melainkan rakyat Indonesia.

 

Selengkapnya...

4 dari 5 halaman

3. HEADLINE: Lonjakan Covid-19 Ratusan Persen, Waktunya PSBB Ketat Lagi?

Lima organisasi profesi dokter di Indonesia berkumpul untuk mendesak pemerintah segera melakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) secara serentak, ketat, dan menyeluruh atau bahkan terapkan PSBB terutama di Pulau Jawa.

Hal ini menyusul adanya ledakan kasus COVID-19 di Indonesia pasca libur Lebaran. Sementara, kebijakan PPKM Mikro yang saat ini diterapkan kurang efektif menekan kasus COVID-19.

Mereka khawatir Indonesia akan mengalami gelombang tsunami COVID-19 seperti di India. 

Saat ini, di beberapa rumah sakit, daya tampungnya sudah melebihi kapastias yang ada. Bahkan, antrean masuk Instalasi Gawat Darurat juga banyak.

"Jangan sampai apa yang terjadi di India, terjadi di Indonesia. Upaya maksimal pemerintah dengan menerapkan PPKM, transmisi bisa dikurangi," ujar Ketua Perhimpunan Dokter Paru Indonesia, dr Agus Dwi Susanto SpP saat konferensi pers virtual pada Jumat pagi, 18 Juni 2021.

 

Selengkapnya...

 

5 dari 5 halaman

Saksikan video pilihan di bawah ini: