Sukses

Kata ICW soal Kabar Pegawai KPK yang Pimpin OTT Bupati Nganjuk Gagal TWK

Liputan6.com, Jakarta Operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Nganjuk, Novi Rahman Hidayat dikabarkan dilakukan oleh salah satu dari 75 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK).

Terkait hal ini, peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana langsung melihat bahwa tak cocok antara tak lolosnya pegawai akan kinerja dalam menindak kasus korupsi.

"OTT Nganjuk ini dipimpin oleh seseorang yang namanya tercantum diantara 75 pegawai KPK. Konyolnya, orang ini malah disebutkan tidak memiliki wawasan kebangsaan karena gagal melewati Tes Wawasan Kebangsaan," kata Peneliti ICW Kurnia Ramadhana kepada wartawan, Senin (10/5/2021).

ICW pun bingung terhadap tolak ukur pegawai KPK yang dianggap memiliki wawasan kebangsaan. Pasalnya, Kurnia menilai tugas penyelidik dan penyidik KPK yang menangkap para koruptor sudah melampui rasa cinta kepada tanah air.

"Jika TWK dianggap sebatas tes untuk menguji rasa cinta terhadap tanah air, bukankah selama ini yang dilakukan penyelidik dan penyidik KPK telah melampaui itu?" ujarnya.

"Menangkap koruptor, musuh bangsa Indonesia, dengan risiko yang kadang kala dapat mengancam nyawanya sendiri," sambung Kurnia.

Untuk itu, ICW prihatin dengan kondisi lembaga antirasuah dimana banyak pegawai yang memiliki wawasan kebangsaan namun tak diloloskan dalam tes. Dia heran pegawai-pegawai yang telah bekerja maksimal justru disingkarkan.

"Maka dari itu, kondisi KPK kian mengkhawatirkan. Bisa dibayangkan, tatkala ada pegawai yang bekerja maksimal, malah disingkirkan oleh Pimpinan KPK sendiri dengan segala cara, salah satunya TWK," kata Kurnia.

 

2 dari 3 halaman

Kinerja KPK yang Tak Lolos

Mantan Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan operasi tangkap tangan (OTT) Bupati Nganjuk dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi justru dilakukan para punggawa yang diduga tidak lolos tes wawasan kebangsaan atau TWK. Diketahui TWK adalah syarat para pegawai KPK sebelum alih status sebagai ASN.

"Jadi gini, OTT kasus besar yang masih selamatkan muka KPK pasca Revisi UU & Pimpinan baru ternyata ditangani penyelidik/penyidik yang justru terancam disingkirkan gara-gara tes wawasan kebangsaan yang kontroversial," cuit Febri dalam Twitter pribadinya, seperti dilihat Liputan6com, Senin (10/5/2021).

Febri merinci sejumlah peristiwa OTT yang dilakukan oleh penyidik yang terancam tersingkir. Mulai dari komisioner KPU hingga yang terbaru pada hari ini, Bupati Nganjuk.

"Misal: OTT KPU, Bansos Covid-19, Benur KKP, Cimahi, Gub Sulsel, Nganjuk, dan lainnya," rinci Febri.

Walau demikian, Febri tidak mengungkap siapa nama penyidik/penyilidik yang disebut tidak lulus tes tersebut namun banyak berkontribusi dalam OTT kasus besar KPK.

3 dari 3 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini: