Baleg DPR: Revisi UU ITE Sudah Masuk Prolegnas Jangka Menengah Tapi Bisa Diubah

Kubu Romahurmuziy Tempati Kantor DPP PPP — Wakil Sekjen DPP PPP Bidang Organisasi, Keanggotaan dan Kaderisasi Achmad Baidowi (kedua kiri) memberikan keterangan saat konferensi pers terkait pendudukan gedung kantor DPP PPP di Jalan Diponegoro, Jakarta, Selasa (12/12). (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Liputan6.com, Jakarta Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Achmad Baidowi mengakan, revisi UU ITE sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) jangka menengah tahun 2020-2024.

Menurut dia, ini ditetapkan dalam rapat kerja bersama Menkumham Yasonna H Laoly pada 14 Januari 2021 lalu.

"Revisi UU ITE masuk Prolegnas jangka menengah 2020-2024, nomor urut tujuh usulan DPR, bukan masuk Prolegnas Prioritas 2021," kata pria yang akrab disapa Awiek, Rabu (17/2/2021).

Namun, politisi PPP ini menyebut bisa saja berubah revisi UU ITE masuk dalam Prolegnas Prioritas 2021. Karena sampai sekarang pengesahan hal tersebut di rapat paripurna masih tertunda.

Awiek menuturkan, bisa saja nanti Badan Musyawarah (Bamus) DPR RI menugaskan Baleg untuk melakukan rapat kerja dengan pemerintah untuk mengubah UU ITE masuk jadi skala prioritas.

"Maka, bisa saja Bamus menugaskan Baleg untuk raker ulang dengan mengubah Prolegnas Prioritas. Yakni bisa menambah, mengurangi ataupun mengganti daftar RUU," jelas dia.

Awiek pun mengatakan, revisi UU ITE bisa masuk Prolegnas Prioritas melalui sidang Paripurna. "Namun, perlu ditegaskan bahwa keputusan Prolegnas harus dibuat dalam rapat tripartit antara DPR, pemerintah dan DPD," kata Awiek.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Presiden Joko Widodo atau Jokowi berencana untuk melakukan revisi terhadap Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Jokowi dengan jelas dan tegas meminta pasal karet dalam UU ITE dapat dihapus.

2 dari 2 halaman

DPR Tak Keberatan Akan Keinginan Jokowi

Awiek menuturkan, DPR tidak keberatan dengan keinginan Presiden Joko Widodo untuk revisi UU ITE.

"Jangan sampai UU ITE digunakan untuk menjerat orang atau kelompok kritis dengan mengada-ada," kata dia.

Reporter: Ahda Bayhaqi

Sumber: Merdeka.com

DPR
Organisasi
DPR adalah lembaga legislatif yang anggotanya terdiri dri anggota partai politik terpilih dari hasil pemilu.
Lihat Selengkapnya
DPR
UU ITE
Revisi UU ITE
Prolegnas