HEADLINE: Jokowi Usulkan DPR Revisi UU ITE dan Hapus Pasal Karet, Angin Segar Demokrasi?

Direktur Eksekutif SAFEnet (Southeast Asia Freedom of Expression Network) Damar Juniarto mengatakan, dirinya mengapresiasi pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk melakukan revisi UU ITE.

Damar menuturkan, rencana ini mungkin tidak lepas dari pernyataan Jokowi yang meminta kritik dari masyarakat. Karenanya, rencana revisi UU ITE menjadi langkah memperbaiki regulasi yang menghambat kritik. 

Kendati demikian, menurut Damar, wacana tersebut perlu ditindaklanjuti agar dapat terwujud dan UU ITE bisa benar-benar menjadi undang-undang yang baik.  

"Saya mengapresiasi niatan tersebut (revisi UU ITE). Tinggal sekarang kuncinya adalah bagaimana mendorong itu bisa terwujud," tuturnya saat dihubungi Tekno Liputan6.com, Selasa (16/2/2021).

Damar mengatakan SAFEnet sebenarnya telah memiliki daftar pasal utama yang bermasalah di UU ITE. Pasal-pasal ini dianggap multitfafsir dan memiliki duplikasi hukum.

"Karenanya, kami menganggap pasal-pasal ini pantas dihapuskan dari UU ITE," ujarnya. Adapun pasal yang dimaksud adalah Pasal 27 ayat 1, Pasal 27 ayat 3, Pasal 28 ayat 2, dan Pasal 29. 

Selain itu, ada pula kelompok pasal yang rawan disalahgunakan, seperti Pasal 26, Pasal 36, Pasal 40 ayat 2a dan 2b, maupun Pasal 45. "Jadi, karena ini rawan disalangunakan, bunyinya harus diperbaiki," ujar Damar melanjutkan.

Ia juga mengatakan SAFEnet bersedia melakukan pertemuan untuk membahas persoalan di UU ITE. Dengan begitu, mereka dapat membicarakan persoalan tidak hanya sisi hukum, tapi juga dampaknya. 

"Dalam riset CSIS pada 2018, UU ITE itu dianggap telah melenceng dari niatan awal atau original intent-nya. Dan, sekarang telah menimbulkan dampak yang tidak diinginkan (unintended consequences)," tutur Damar

Dampak dari UU ITE mencakup dampak politik dan dampak sosial. Damar menjelaskan, dampak politik UU ITE misalnya adalah politisi atau kekuasaan memakainya untuk menjatuhkan lawan-lawannya.

Sementara dampak sosial dari UU ITE ini dapat merobek jalinan sosial. Sebab dengan UU ini, masyarakat lebih mudah melaporkan orang lain dengan berbagai motif, seperti balas dendam, barter kasus, efek terapi kejut, hingga mempersekusi orang yang berbeda pendapat.

Selain kedua dampak itu, Damar mengatakan sebenarnya ada pula efek jera atau chilling effect yang dihasilkan oleh UU ITE. Hal ini terjadi karena UU ITE memiliki efek hukuman yang berat dan menimbulkan rasa takut.

"Temuan Koaliasi Masyarakat Sipil memperlihatkan tingkat hukuman (conviction rate) UU ITE sangat tinggi mencapai 96,8 persen. Itu artinya orang yang terjerat UU ITE pasti dihukum," tuturnya melanjutkan.

Sementara dari orang yang terjerat UU ini, 88 persen itu masuk penjara. Untuk itu, perlu dilakukan dialog sehingga pemerintah melek bahwa persoalannya tidak sederhana.

Tidak hanya itu, topik lain yang juga perlu dibicarakan selama pembahasan soal revisi UU ITE adalah kasus-kasus yang yang sedang berjalan. 

Damar mengatakan, apakah ada kemungkinkan lebih selektif tidak memproses kasus dengan gugatan UU ITE atau Mahkamah Agung membuat surat edaran penghentian kasus selama upaya revisi UU ITE ini berlangsung.

"Sehingga kita bisa perbaiki bareng-bareng UU ITE agar lebih tepat, lebih baik. Dan yang paling utama sebetulnya objektif atau tujuan dari revisi ini tidak semua-semuanya diatur pakai UU ITE," ujarnya.

Alasannya, Damar menuturkan ranah siber itu memerlukan undang-undang lain, seperti UU Perlindungan Data Pribadi, UU Keamanan Siber, atau UU soal netralitas jaringan sehingga tidak ada praktik diskriminatif.

"Lalu perlu juga didorong persoalan internet ini melulu hanya pengaturan di regulasi, tapi menyiapkan masyarakatnya bisa teredukasi secara baik," ujarnya lebih lanjut.

Sejumlah lembaga yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil mendukung langkah Presiden Jokowi terkait rencana revisi UU ITE. Mewakili Koalisi Masyarakat Sipil, Direktur Eksekutif Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Erasmus Napitupulu berharap, pernyataan Jokowi tersebut bukan hanya sebatas retorika untuk mendapatkan populisme.

"Pernyataan tersebut tidak boleh sebatas pernyataan retorik ataupun angin segar demi populisme semata. Pernyataan tersebut harus ditindaklanjuti dengan langkah-langkah konkret," kata Erasmus dalam keterangan tertulis yang diterima Liputan6.com, Selasa (16/2/2021).

Setidaknya ada tiga catatan dari Koalisi Masyarakat Sipil yang perlu diperhatikan pemerintah jika serius ingin mengubah UU ITE. Pertama, seluruh pasal karet yang multitafsir dan berpotensi overkriminalisasi dalam UU ITE harus dihapus.

"Rumusan pasal-pasal dalam UU ITE, yang sudah diatur dalam KUHP, justru diatur secara buruk dan tidak jelas rumusannya disertai dengan ancaman pidana lebih tinggi. Hal ini menyebabkan banyaknya pelanggaran HAM yang dilanggar akibat penggunaan pasal-pasal duplikasi dalam UU ITE," katanya.

Erasmus mencontohkan, Pasal 27 ayat (1) UU ITE yang memuat unsur melanggar kesusilaan. Pasal ini seharusnya dikembalikan kepada tujuan awalnya seperti yang diatur dalam Pasal 281 dan Pasal 282 KUHP dan atau UU Pornografi bahwa sirkulasi konten melanggar kesusilaan hanya dapat dipidana apabila dilakukan di ruang dan ditujukan untuk publik, bukan justru diatur dengan konteks dan batasan yang tidak jelas.

"Selama ini Pasal 27 ayat (1) UU ITE justru menyerang kelompok yang seharusnya dilindungi, dan diterapkan berbasis diskriminasi gender. Pasal 27 ayat (3) juga kerap kali digunakan untuk membungkam kebebasan berekspresi dan berpendapat di ruang online," paparnya.

Selain itu, kasus penghinaan juga tidak lagi relevan dalam banyak aspek menggunakan hukum pidana. Menurut dia, aparat seharusnya sudah mulai mengarahkan delik penghinaan ke ranah perdata yang memang sudah diakomodasi misalnya dalam 1372 KUHPerdata.

Pasal karet lainnya adalah tentang ujaran kebencian berbasis SARA sebagaimana diatur dalam 28 ayat (2) UU ITE. Pasal ini tidak dirumuskan sesuai dengan tujuan awal perumusan tindak pidana tentang propaganda kebencian.

"Pasal ini justru menyasar kelompok dan individu yang mengkritik institusi dengan ekspresi yang sah. Lebih memprihatinkan pasal ini kerap digunakan untuk membungkam pengkritik presiden, sesuatu yang oleh Mahkamah Konstitusi dianggap inkonstitusional saat menghapus pasal tentang penghinaan terhadap presiden," kata Erasmus.

Koalisi Masyarakat Sipil mencatat, sejak 2016 hingga Februari 2020, tingkat penghukuman (conviction rate) kasus-kasus dengan pasal karet UU ITE (Pasal 27, 28, dan 29) mencapai 96,8 persen (744 perkara) dengan tingkat pemenjaraan yang sangat tinggi, mencapai 88% (676 perkara).

Laporan terakhir SAFEnet menyimpulkan bahwa jurnalis, aktivis, dan warga kritis paling banyak dikriminalisasi dengan menggunakan pasal-pasal karet yang cenderung multitafsir dengan tujuan membungkam suara-suara kritis. Sektor perlindungan konsumen, anti korupsi, pro-demokrasi, penyelamatan lingkungan, dan kebebasan informasi menjadi sasaran utama. 

"Berdasarkan monitoring yang dilakukan oleh LBH Pers, selama tahun 2020 setidaknya terdapat 10 jurnalis yang sedang melaksanakan kerja pers dilaporkan menggunakan ketentuan pasal-pasal dalam UU ITE. Pasal yang kerap digunakan adalah Pasal 27 ayat (3) tentang pencemaran nama baik dan Pasal 28 ayat (2) tentang ujaran kebencian," ujar Erasmus membeberkan.

Selain soal pasal-pasal karet, koalisi juga memberikan catatan terkait proses fair trial dalam ketentuan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan dalam revisi UU ITE harus kembali diberlakukan dan mendukung pembaruan KUHAP, bahwa segala bentuk upaya paksa harus dengan izin pengadilan.

Revisi ini harus mengembalikan hal baik yang pernah dirumuskan oleh UU ITE pada 2008, bahwa mekanisme upaya paksa harus dengan izin dalam bentuk penetapan dari pengadilan. "Dalam UU ITE yang sekarang berlaku, upaya paksa justru menjadi diskresi aparat penegak hukum dan menghilangkan ijin dari ketua pengadilan."

Terakhir, koalisi meminta agar aturan mengenai blocking dan filtering juga harus direvisi. Kendati kewenangan tersebut memang sudah seharusnya dimiliki pemerintah untuk menegakkan hukum, koalisi memandang bahwa perlu adanya kontrol agar tidak terjadi kesewenang-wenangan.

"Kewenangan mengenai pengaturan blocking dan filtering konten harus diatur secara tegas mekanismenya sesuai dengan due process of law. Terlalu besarnya kewenangan pemerintah eksekutif melakukan blocking dan filtering konten internet perlu ditinjau ulang dengan memasukkan mekanisme kontrol dan pengawasan sebelum dan setelah melaksanakan pemutusan. Hal tersebut adalah semata-mata untuk menjamin hak setiap orang atas informasi dan asas-asas pemerintahan yang baik," kata Erasmus menandaskan.

Untuk diketahui, Koalisi Masyarakat Sipil ini terdiri dari berbagai lembaga seperti ICJR, LBH Pers, IJRS, Elsam, SAFEnet, YLBHI, KontraS, PBHI, Imparsial, LBH Masyarakat, AJI Indonesia, ICW, LeIP, LBH Jakarta, Greenpeace Indonesia, PUSKAPA, Rumah Cemara, Koalisi Perempuan Indonesia (KPI), dan WALHI.

Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta Arif Maulana mengkhawatirkan pernyataan Presiden Joko Widodo terkait rencana revisi UU ITE hanya sebatas retorika politik semata. Karena itu, dia meminta Jokowi benar-benar membuktikan ucapannya. 

"Sebaiknya presiden bisa membuktikan ucapannya," kata Arif kepada merdeka.com, Selasa (16/2/2021).

Jika Jokowi tak sanggup membuktikan ucapannya, menurut Arif, justru akan semakin menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah. Sebab, berdasarkan data yang dihimpun beberapa lembaga pegiat demokrasi, korban yang dijerat pasal karet UU ITE terus meningkat setiap tahunnya.

"Presiden harus secepatnya mengusulkan revisi UU ITE ke DPR dengan serius. Saya harap supaya polisi lebih hati-hati dan adil dalam menerapkan UU UTE, termasuk di berbagai UU pidana lain," ujarnya.

Menurut Arif, bukan hanya UU ITE yang saat ini perlu perbaikan untuk memberikan rasa keadilan kepada seluruh masyarakat. "Tapi semua peraturan perundang-undangan yang mengkebiri hak-hak sipil politik masyarakat juga harus direvisi," katanya.

Pengamat politik dari Universitas Bung Karno, Pangi Syarwi Chaniago menilai, wacana revisi UU ITE ini menunjukkan bahwa pemerintah mulai sadar bahayanya kebijakan negara tanpa kritik. Menurut dia, kritik adalah vitamin yang bagus untuk pemerintahan.

"Sebaliknya, puji-pujian dan kabar baik asal bapak senang justru ibarat gula yang bisa menyebabkan sakit, kelebihan pujian," kata Pangi kepada Liputan6.com, Selasa.

Meski begitu, Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting itu tak yakin bahwa revisi UU ITE bisa menjamin proses demokrasi akan lebih baik. Menurut dia, semua itu tergantung pada aparat penegak hukum sebagai pelaksana undang-undang.

"Era sebelumnya juga pakai UU ITE, tapi banyak warga sipil yang demo mengibaratkan presiden kerbau, bakar foto presiden, dan keras meminta presiden mundur, tapi aparatnya pandai mengunakan pasal tersebut, tidak mudah mengunakan pasal UU ITE untuk menjerat tokoh kritis, karena tidak semua laporan ditindaklanjuti, diproses, bijak dalam menerima pelaporan," ucap Pangi. 

Lebih lanjut, Pangi menyatakan bahwa pemerintahan Jokowi harus siap malu hingga dicaci-maki publik apabila rencana revisi UU ITE ini nantinya tidak terwujud. 

"Kalau batal siap enggak pemerintah dicaci maki. Kalau pemerintah baper, susah juga," katanya.

Sementara Pengamat politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno menilai, pernyataan Jokowi terkait revisi UU ITE sejatinya sudah terlambat di tengah tingkat kepercayaan publik yang menurun. 

"Sebenarnya telat, karena UU sudah lama dan banyak diprotes publik karena banyak pasal karet yang mutitafsir. UU ITE bahkan diakui Polri sebagai UU yang cukup potensial dijadikan sebagai alat kriminalisasi," ujar Adi saat dihubungi Liputan6.com, Selasa (16/2/2021).

Meski begitu, dia menilai bahwa sikap telat ini masih lebih baik daripada tidak sama sekali. Menurutnya, rencana tersebut menunjukkan bahwa Jokowi bisa menangkap keresahan masyarakat terkait ketidakadilan dalam penerapan UU ITE.   

Adi optimistis, jika pemerintah serius maka revisi UU ITE bisa segera terwujud. Dia berkaca pada pengesahan revisi UU KPK dan Omnibus Law yang selesai cepat karena mendapatkan perhatian penuh dari pemerintah.

"Kalau Jokowi berkehendak, pemerintah memerintah, saya rasa revisi UU ITE bisa selesai dalam waktu singkat," ucap Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia ini.

Reporter: Rifa Yusya Adilah/Merdeka.com