Validitas dan Kemampuan SDM, Tantangan dalam Penerapan Jurnalisme Data

Reginald Chua dalam diskusi The Power of Data dari Katadata Indonesia yang digelar secara daring, Kamis (24/9/2020).

Liputan6.com, Jakarta - Praktik jurnalisme data yang ditunjang dengan teknologi terkini dapat membuat penyajian data dalam rupa karya jurnalistik menjadi lebih mudah dipahami pembaca atau masyarakat. Tren jurnalisme era digital ini juga hadir di Indonesia dan bukan tanpa tantangan.

Global Managing Editor, Operation-Thomson Reuters Reginald Chua mengatakan, ada beberapa tantangan dalam penerapan jurnalisme data, misalnya minim dan sulitnya memperoleh data lantaran biaya. Selain itu, terbatasnya kemampuan SDM dalam menyimpan, mendapatkan maupun menggunakan data.

"Jurnalisme data membutuhkan ketekunan dan keterampilan SDM. Tidak semua jurnalis memahami, dan sulit juga untuk bisa terampil di bidang ini. Belum lagi, minim kemauan investasi di jurnalisme data," ujar Reg dalam diskusi The Power of Data dari Katadata Indonesia, Kamis (24/9/2020).

Sementara itu, terdapat isu yang lebih mendasar terkait praktik jurnalisme data, yakni terkait validitas data. Menurut dia, bias di dalam data tidak bisa dielakkan. Oleh karena itu, seorang jurnalis juga perlu memiliki keterampilan sehingga mampu mengajukan pertanyaan yang bisa mengungkap data secara tepat.

"Jurnalis perlu mempertanyakan dasar dari data yang diperoleh. Jika tidak menanyakan pertanyaan tepat, maka tidak akan mendapatkan jawaban yang benar. Tanpa begitu, jurnalis akan menelan data secara mentah," ucap Reg.

Pada sisi lain, banjir informasi pada era digital, khususnya terkait penyebaran informasi melalui media sosial, membuat tugas jurnalisme data lebih berat. Institusi media yang menerapkan fungsi jurnalisme harus berhadapan dengan masyarakat yang tingkat literasi informasinya belum cukup baik sehingga rentan mengonsumsi pemberitaan disinformasi.

2 dari 2 halaman

Bukan Monopoli Kantor Berita

Sementara, Reg juga mengakui bahwa literasi informasi masyarakat merupakan salah satu poin penting yang perlu dicermati.

"Masalah literasi ini berlaku bagi semua pihak. Ada masalah lebih besar, yaitu ekosistem informasi yang mana tidak ada monopoli lagi oleh kantor berita, maka bagaimana kita bisa edukasi diri sendiri agar lebih terliterasi," ucapnya.

Presiden Joko Widodo menyidir jurnalisme sensasional di tengah pembangunan yang digalakan pemerintahan Jokowi-JK. Jurnalisme semacam itu dikhawatirkan akan berbenturan dengan produktifitas dan pembangunan bangsa.