KPU DKI Bentuk Sekolah Antikorupsi

KPU Provinsi DKI Menginisiasi Sekolah Anti Jorupsi — Ketua KPU RI Arief Budiman mengapresiasi langkah inisiatif dari KPU DKI. Dia berharap kangkah ini dapat diterapkan secara masif di seluruh provinsi dan kabupaten/kota seluruh Indonesia. (Foto: Ditto Radityo)

Liputan6.com, Jakarta Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi DKI Jakarta menginisiasi sekolah antikorupsi untuk seluruh jajarannya di wilayah Jakarta. Menrut Ketua KPU DKI Betty Epsilon Idroos, sekolah ini nantinya akan mengimplementasi pencegahan perilaku koruptif anggotanya.

"Ini tindakan preventif kami, jadi bagaimana nanti kami implementasikannya sebagai pencegahan," kata Betty di Kantor KPU DKI, Jakarta Pusat, Rabu (4/3/2020).

Betty menjelaskan, ada tiga materi utama yang wajib diikuti jajarannya. Pertama tentang pengadaan barang dan jasa, laporan keuangan, dan tentang gratifikasi.

"Jadi hal hal itu yang akan diajarkan dimentori oleh Indonesia Corruption Watch (ICW) kepada jajaran kami di KPU DKI," jelas Betty.

Betty menambahkan, program ini nantinya berjalan sesuai dengan silabus dan waktu tertentu dalam konsep yang telah dimiliki ICW itu sendiri.

"Jadi ini kita belajar sama yang ahli," ungkap Betty.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

KPUD Solo gelar sosialisasi pemilu di rumah sakit jiwa setempat. Tercatat 77 penghuni jadi calon pemilih.

2 dari 2 halaman

Dapat Diterapkan Secara Masif

Sementara itu, Ketua KPU RI Arief Budiman mengapresiasi langkah inisiatif dari KPU DKI. Dia berharap langkah ini dapat diterapkan secara masif di seluruh provinsi dan kabupaten/kota seluruh Indonesia.

"Sekolah antikorupsi ini membuat kinerja lembaga ini terhindar dari perilaku koruptif baik ketua, jajarannya, dan sekretariatnya. Kami memberi apresiasi dan terima kasih kepada KPU DKI punya inisiatif ini," ucap Arief.

Seperti diketahui, nama besar KPU sebagai penyelenggara pemilu di seluruh Indonesia sempat tercoreng pascaditangkapnya Komisioner KPU RI Wahyu Setiawan.

Wahyu diduga KPK menerima suap sebagai imbal pergantian antar waktu (PAW) kepada salah satu calon anggota legislatif PDI Perjuangan (PDIP) Harun Masiku.