Sukses

Jokowi: Gunakan Dana Otsus Aceh untuk Pengentasan Kemiskinan

Jokowi bahkan mengaku siap mendampingi pemerintah daerah di Aceh dalam menjalankan program daerah. Itu pun jika perlukan.

Liputan6.com, Jakarta Dana Otonomi Khusus (Otsus) yang diberikan pemerintah kepada masyarakat Aceh terbilang cukup besar. Namun begitu, belum mampu memberikan kemandirian ekonomi Aceh.

Hal ini menimbulkan pertanyaan besar bagi Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Pasalnya daerah yang mempunyai dana Otsus paling besar yakni Rp 17 triliun, tetapi menjadi provinsi paling miskin di Pulau Sumatera. Bahkan termiskin ke-5 di Indonesia, belum lagi tingginya angka pengangguran. 

"Saya hanya ingin mengatakan bahwa yang namanya pengelolaan anggaran sangat penting, penting sekali. Uang Rp 17 triliun itu sangat gede sekali. Tapi bagaimana tata kelolanya dan government-nya. Apakah APBD itu tepat sasaran, bermanfaat untuk rakyat, dirasakan oleh rakyat. Itu yang masih menjadi tanda tanya saya. Saya ngomong apa adanya," ucap Jokowi saat sambutannya dalam acara Kenduri Kebangsaan di Sekolah Sukma Bangsa, Bireun, Aceh, Sabtu (22/2/2020).

Dia pun berpesan kepada pemerintah daerah Aceh untuk menggunakan dana otsus secara transparan, terencana dan bermanfaat serta dirasakan oleh masyarakat.

"Gunakan dengan fokus. Berikan prioritas ke hal penting. Angka 14 persen angka kemiskinan itu besar. Besar. Berikan perhatian ke angka kemiskinan yang besar itu lewat program yang didesain agar pengentasan kemiskinan bisa segera diselesaikan," jelas Jokowi. 

 

Saksikan video pilihan di bawah ini:

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 2 halaman

Jokowi Siap Dampingi Pemda Aceh

Jokowi bahkan mengaku siap mendampingi pemerintah daerah di Aceh dalam menjalankan program daerah. Itu pun jika perlukan.

"Saya bertanya pada pemda, perlu nggak? Kalau perlu besok saya langsung dampingi. Jangan sekarang ngomong ya, nanti kita beri atensi kemudian di bawah tidak mau," kata Jokowi.

"Pokoknya tata kelola harus bersih, akuntabel. Kalau saya tanya ke rakyat, nanti seluruh rakyat bilang, ya, bener. Karena yang lain itu kecil APBD-nya. Karena tidak ada dana Otsus. Hanya ada Rp 6 triliun ada, yg Rp 7 triliun ada sebuah provinsi yang Rp 7 triliun," tambahnya. 

 

 

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.