Kuasa Hukum Prabowo-Sandi: KPU PD Banget, Overconfidence

Sidang Perdana Sengketa Pilpres — Ketua tim hukum Prabowo-Sandiaga, Bambang Widjojanto mengacungi jempol di sela sidang perdana sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi, Jumat (14/6/2019). Sidang itu memiliki agenda pembacaan materi gugatan dari pemohon, yaitu paslon 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. (Lputan6.com/Johan Tallo)

Liputan6.com, Jakarta - Ketua tim hukum BPN 02 Prabowo-Sandiaga menyebut KPU terlalu percaya diri dengan jawaban yang mereka bacakan di sidang MK hari ini.

"KPU itu PD banget, bisa overconfidence," kata Bambang di Gedung MK, Selasa (18/6/2019).

Bambang menyebut, KPU hanya membacakan 30 halaman dari total 300 halaman jawaban yang dibawa KPU. Hal tersebut, menurut dia, salah satu bukti KPU terlalu PD.

"Dia cuma baca 30 halaman dari 300 halaman yang diajuin. Seolah-olah hakim paham 270 halaman lainnya," jelasnya.

Menurut Bambang, sikap terlalu PD dari KPU itu merupakan kesalahan utama selama sidang sengketa Pilpres ini. "Dan itu kesalahan utama dia, overconfidence," ucapnya.

Sebelumnya, Ketua Tim Hukum KPU RI, Ali Nurdin, membacakan jawaban terhadap revisi permohonan gugatan sengketa Pilpres oleh BPN 02.

Dalam jawabannya, Ali menyatakan DPT yang dipersoalkan oleh pemohon merupakan persoalan yang sudah diselesaikan secara bersama-sama.

"Sudah diselesaikan sejak awal antara termohon pemohon pihak terkait serta Bawaslu. Dalam catatan termohon tercatat ada tujuh kali koordinasi antara termohon dengan pemohon," kata Ali di Gedung MK, Selasa (18/6/2019).

KPU, menurut Ali, telah menindaklanjuti seluruh laporan pemohon dengan melakukan pengolahan data, berkoordinasi dengan Dirjen Dukcapil, mengadakan rapat koordinasi dengan KPU provinsi kabupaten kota.

"Melakukan verifikasi faktual dengan metode sampling, konsultasi dengan ahli demografi dan ahli statistik. Serta melakukan pencocokan dan penelitian terbatas berdasarkan kesepakatan rapat antara termohon dengan peserta pemilu," ujarnya.