Meski Sudah Dicabut, Pembatasan Medsos Dianggap Mampu Cegah Penyebaran Hoaks

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) telah mencabut pembatasan media sosial (medsos) pasca-aksi 22 Mei 2019.

Meski sudah resmi dicabut, langkah pemerintah yang membatasi medsos dianggap tepat. Sebab, langkah tersebut mampu menekan penyebaran konten hoaks.

"Kebebasan berpendapat yang menghasut, memecah belah, memanipulasi informasi bisa dibatasi apalagi saat situasi genting dimana keselamatan bangsa dan negara menjadi taruhannya," kata Staf pengajar Departemen Filsafat Universitas Indonesia Donny Adian Gahral dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (25/5/2019).

Agar tercipta masyarakat yang sehat dan kritis, Donny mengajak pengguna medsos agar tidak mudah memforward informasi dari sumber yang meragukan.

"Agar tidak termakan dengan propaganda agitasi yang tidak masuk akal," katanya.

Sementara pemerhati komunikasi Fetty Azizah menilai, langkah pemerintah mengambil keputusan tegas tersebut layak diapresiasi. Menurutnya, di negara demokrasi seperti Indonesia tanpa ketertiban hanya akan menghasilkan sikap anarki.

"Marak beredarnya video, foto, dan konten lain di sosmed pada kenyataannya tidak bisa dijamin oleh penyedia platform, seperti instagram, facebook, atau Whatsapp, dan lainnya," kata Fetty

Fetty mencontohkan, di beberapa negara maju seperti Jerman dan Singapura sudah mengatur penggunaan medsos. Bagi pengguna yang melanggar peraturan akan dikenakan sanksi hukum.

"Negara harus membuat aturan yang membatasi konten sosmed semata-mata untuk menciptakan ketertiban (order) di sosmed. Jadi untuk alasan menjaga ketertiban umum, memang diperlukan pembatasan-pembatasan," ujarnya.

Menurut Fetty, kebebasan berpendapat dalam iklim berdemokrasi bukan berarti tanpa aturan.

"Demokrasi hanya bisa tegak bila ada rule of law yang menjadi rambu-rambu bagi masyarakat warga," tukasnya.

Saksikan video pilihan berikut ini: