Mendikbud: Tidak Semua Pungutan Sekolah Disebut Pungli

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy tidak mempermasalahkan pihak sekolah melakukan pungutan kepada orangtua siswa. Namun, semua harus sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016 Tentang Komite Sekolah.

Dia meminta semua pihak untuk tidak mengategorikan semua pungutan sebagai pungutan liar. Untuk itu, Muhadjir menyatakan kementerian yang dipimpinnya akan memberikan bantuan hukum kepada sekolah yang dituding melakukan pungutan.

"Jadi tidak semua pungutan bisa disebut pungli, karena ada yang resminya juga. Kalau pungutannya sesuai prosedur, maka kementerian akan turunkan tim untuk lakukan pembelaan," kata Mendikbud di sela kunjungan ke Bandung, Kamis, 21 Februari 2019.

Pernyataan itu dilontarkan saat ditanya mengenai kasus kepala sekolah di Kota Bandung yang dimintai keterangan oleh Tim Sapu Bersih (Saber) Pungli karena diduga melakukan pungutan liar.

Di samping itu, Mendikbud meminta pihak sekolah agar mengikuti aturan yang ada dalam menarik pungutan dari orangtua siswa.

"Saya mengimbau semua sekolah, agar mengikuti aturan yang ada. Kalau pungli, itu sudah berurusan dengan saber pungli," kata dia.