Sukses

DPRD Jatim: Malang Raya Belum Siap Diberlakukan New Normal

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Fraksi Keadilan Bintang Nurani (FKBN) DPRD Jawa Timur Dwi Hari Cahyono menilai beberapa daerah di Jatim belum layak diterapkan new normal karena pasien positif virus corona atau Covid-19 terus meningkat, diantaranya wilayah tersebut adalah Malang Raya.

"Untuk Malang Raya saya kira belum siap semuanya. Jumlah pasien positif masih saja bertambah,” kata Dwi Hari Cahyono di Surabaya, Minggu (31/5/2020).

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menyebutkan bahwa ada beberapa persyaratan yang harus menjadi landasan suatu daerah ketika memberlakukan New Normal.  Dia menyebutkan penanganan Covid-19 yang dilakukan pemerintah Jatim sejauh ini masih berantakan, baik dari segi pencegahan maupun pengendalian.

"Buktinya sampai saat ini jumlah pasien positif Covid-19 terus bertambah. Saya kawatir dengan adanya New Normal hanya akan memicu meningkatnya kasus Covid-19, ujarnya.

Itu sebabnya, legislator asal Turen Kabupaten Malang ini menilai Malang Raya belum layak diberlakukan kehidupan normal baru karena masih ada pasien positif Covid-19.

"Meski ada penambahan hanya 1 atau 2 orang. Namun hal ini bisa dijadikan tolak ukur kalau belum siap diberlakukan. Harusnya jangan dipaksakan dulu atau jangan terburu-buru memberlakukan New Normal Life di Malang Raya,"jelasnya.

Terkait keberadaan kampung Tangguh yang dirintis di Malang Raya, pria kelahiran 1973 ini mengatakan dirinya melihat keberadaan Kampung Raya masih belum merata di Malang Raya.

"Tak semua di Malang Raya ada kampung Tangguh. Jadi prasarana dan sarana untuk memutus mata rantai Covid-19 belum lengkap. Ini yang harus diperhatikan sebelum memutuskan memberlakukannya di Malang Raya,”sambungnya.

 

2 dari 2 halaman

Tolak Sekolah Masuk Juni

Soal akan diberlakukannya kembali siswa masuk sekolah pada 14 Juni mendatang, pria yang akrab dipanggil Dwi ini berharap hal tersebut ditunda terlebih dahulu sampai pandemi Covid-19 benar-benar berhasil diturunkan atau diatasi.

"Ini riskan sekali jika memang sekolah harus masuk sekolah. Interaksi langsung dilakukan oleh antarsiswa sehingga rawan terpapar Covid-19. Jangan jadikan anak menjadi korban penularan Covid-19. Harus dipertimbangkan sekali oleh pemerintah kebijakan tersebut,”jelas mantan Plt Dirut PD Jasa Yasa ini.

Dia mengatakan pihaknya berharap agar pemerintah dalam hal ini Pemprov hingga Pemda di Malang Raya jangan menjadikan anak sebagai kelinci percobaan dengan diberlakukannya New Normal Life.